Ketik disini

Headline Metropolis

Dewan : Ini Bukan Rezeki Nomplok!

Bagikan

MATARAM-Dinilai dapat keuntungan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2017 tetang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir justru menyebut PP itu tidak adil.

Jika ditelaah lebih dalam, PP itu justru menurutnya lebih banyak merugikan legislatif. Terutama dari segi perolehan fasilitas.

a�?Coba bandingkan, anggota dewan itu setara dengan eselon II dalam pemerintahan, sedangkan sekretaris dinas, lalu di bawahnya ada sekretaris setara dengan camat. Sekarang pertanyaanya, apa camat dapat kendaraan dinas?a�? cetus Muhir.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Kondisi ini jauh terbalik dengan berlakunya PP 18/2017. PP justru mengatur agar pimpinan Fraksi, Komisi, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, tidak dibolehkan lagi membawa kendaraan dinas.

a�?Ya jelas (pp 18/2017 tidak adil),a�? cetusnya.

Tetapi apa yang dilakukan seluruh anggota dewan, menurutnya harus diapresiasi. Mereka bukannya menentang malah mematuhi aturan itu dengan mengembalikan semua kendaran dinas yang harusnya menjadi fasilitas pendukung kinerjanya.

a�?Saya sudah kembalikan itu, kita patuh pada aturan,a�? imbuhnya.

Karena itu, ia menilai tidak adil jika lantaran PP itu, mengatur tunjangan dan gaji dewan, lalu legislatif dikritik habis-habisan dari semua sisi. Seolah-oleh kerja mereka, menikmati gaji besar dengan kinerja bisa ditawar.

Menurutnya, kalau mau menuntut fasilitas, dewan sebenarnya sangat berhak. Tetapi hal itu tidak dilakukan, karena sangat patuh pada aturan dan ingin mengedepankan fungsi sebagai wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi konstituennya.

a�?Kami ini loh tidak pegang anggaran, yang pegang anggaran itu eksekutif. Kita cuma bahas-bahas saja (apa enaknya),a�? cetusnya.

Lahirnya PP ini juga dijelaskan belum memfinalkan berapa pendapatan yang harus didapat masing-masing anggota dewan di Kota Mataram. Karena harus menunggu Permendagri tentang Cluster keuangan daerah yang hingga saat ini belum turun-turun.

a�?Tanpa itu, ya anggaran itu hanya sebatas di atas kertas, kami juga tidak tahu dapat berapa (kenaikan gaji dan tunjangan), dengar-dengar katanya kita dinaikan Rp 15 juta tapi mana? Tidak semudah itu,a�? cetusnya.

Ia berharap masyarakat tidak mudah men-judge kerja legislatif. Bahkan saking dongkolnya, Muhir langsung buka-bukaan soal cost politik dewan sampai akhirnya duduk di kursi wakil rakyat.

a�?Coba cek teman-teman dewan itu, mereka rata-rata ngambil uang Rp 300 juta, pada saat kampanye, anda tahu sendiri lah itu,a�? bebernya.

Dengan cost politik tinggi, tidak pernah sesuai dengan pendapatan yang didapat selama wakil rakyat. Lalu, menurutnya apa enaknya dengan kabar kenaikan gaji dalam PP 18/2017 yang sampai saat ini, kabarnya justru tidak kunjung jelas.

a�?Ini hanya kabarnya, kalau naik alhamdulillah. Tapi nanti ternyata tunjangan transportasi di kasih Rp 2 juta, kita mau bilang apa?a�? cetusnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan secara terang-terangan gaji yang ia terima besarnya Rp 1,5 juta. Lalu THR Rp 1,7 juta. a�?Katanya kita ada dana reses, coba siapa yang berani makan itu, langsung di penjara!a�? tegasnya.

Karena itu, Muhir tegas menolak tudingan bahwa dewan bakal dibuat tajir dengan lahirnya PP ini. Justru, cost politik saat berusaha menjadi anggota dewan, justru sangat menyiksa.

a�?Dulu selama saya jadi perawat, nggak pernah ada hutang. Sekarang malah ada hutang,a�? bebernya.

Hanya karena pengabdian dan ketulusan ingin membangun daerah saja yang akhirnya mendorong ia dan anggota dewan lain, berjuang lahir batin menjadi anggota parlemen. Ia berharap, PP 18/2017 tidak menjadi bahan bullying berlebihan seolah-olah dewan menimati hidup di atas kesengsaraan rakyat.

a�?Bahkan terima gaji saja, kami malu. Harus tunggu telepon dulu, jadi seperti itu kondisi dewan saat ini,a�? tandasnya.

Kembali pada cluster keuangan daerah, sebenarnya peta kapasitas fiskal daerah diundangkan dua kali setahun oleh Kementerian Keuangan. Jika mengacu pada PMK nomor 37/2016 yang diundangkan pada 24 Maret 2016, keuangan daerah Kota Mataram termasuk kategori rendah.

IKF Kota Mataram tercatat 0,44. Dengan demikian, kenaikan gaji dewan diprediksi tidak akan naik drastis. Angka Rp 15 juta peranggota dewan yaang disiapkan dalam KUA PPAS, hampir bisa dipastikan ada SILPA.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB Ervyn Kaffah, mengatakan pada prinspinya FITRA menolak kenaikan gaji dewan. Karena itulah pihaknya saat ini tengah mengupayakan untuk menempuh jalur uji materi atau judicial review pada PP 18/2018. Menurutnya, PP ini tidak ada urgensinya. a�?Kami menolak PP ini karena tidak ada urgensinya,a�? kata Ervyn.

Ia bahkan mengklaim sudah mencoba menyerap asiprasi dari masyarakat, terkait rencana kenaikan tunjangan dan gaji dewan. Secara umum, masyarakat dinilai tidak setuju.

a�?Menaikan gaji dewan, sama artinya memotong anggaran pelayanan dasar kemiskinan,a�? cetusnya.

Padahal saat ini kondisinya di beberapa kabupaten kota, 70-80 persen anggaran habis digunakan untuk birokrasi. Karena itu ia beraharap tidak hanya FITRA yang melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Tetapi juga seluruh pemda, termasuk Kota Mataram.

a�?Karena kalau saya lihat posisi dewan hanya menerima saja, dari aturan pemerintah dalam PP 18/2017 itu,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kabag Persidangan DPRD Kota Mataram Abdul Salam mengatakan, seluruh Anggota DPRD Kota Mataram, telah menunjukan kepatuhan mereka pada aturan. Hingga hari kemarin Selasa, 1 Agustus 2017 seluruh kendaraan dinas sudah terkumpul di sekretariat dewan.

a�?Alhamdulillah, sudah terkumpul semua dan hari ini pak ketua minta konferensi pers soal ini,a�? kata Salam. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka