Ketik disini

Praya

Kenapa Sekarang Lahan Poltekpar Dipersoalkan?

Bagikan

PRAYA-Pemkab Lombok Tengah (Loteng), menyayangkan sikap sejumlah warga, yang memperkarakan lahan pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung, Jonggat. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa sekarang dipermasalahkan.

a�?Kenapa tidak dari dulu saja, sebelum ada rencana pembangunan tersebut,a�? sesal Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali pada Lombok Post, Selasa (1/8) kemarin.

Ia merasa, tidak mungkin para pemilik lahan di A�masa lalu, melepas begitu saja lahannya jika tidak ada dasar hukum. Untuk membuktikannya, warga yang mengklaim, sebaiknya menempuh jalur hukum. Dengan cara, mengajukan gugatan perdata atas dokumen yang dipegang kedua belah pihak. Bukan sebaliknya, menduduki lahan.

Kendati demikian, ia melihat dokumen pertanahan Poltekpar tersebut, satu paket dengan lahan kampus IPDN. Termasuk, PTP Puyung yang akan dijadikan lokasi pembangunan kantor bupati.

a�?Sehingga, lahan Poltekpar klir,a�? kata Mutawali.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Pemkab pun, tekan Mutawali mendukung 100 persen pembangunan kampus tersebut. Dukungan juga datang dari aparatur pemerintah Desa Puyung, para tokoh agama, masyarakat dan pemuda se Desa Puyung. Mereka membuat pernyataan secara tertulis. Lalu, diserahkan kepada Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.

Itu artinya, kata Mutawali sebagian besar warga di Desa Puyung, siap mengawal pembangunan yang dimaksud.

a�?Toh ini juga, untuk anak cucu kita kelak,a�? cetusnya.

Lebih lanjut, pihaknya menambahkan pembangunan Poltekpar menurut rencana, akan bersamaan dengan pembangunan kantor bupati. Pemkab pun telah menerima surat persetujuan hibah lahan dari provinsi. Tinggal, menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB.

a�?Kalau lahan Poltekpar bermasalah, maka otomatis lahan yang lain, ikut bermasalah,a�? cetus Lalu Rama Sakir salah seorang warga yang mengaku memiliki sebagian lahan Poltekpar, terpisah.

Untuk itulah, pihaknya menyarankan agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu, seluruh lahan yang dimaksud. Jika dibiarkan saja, dikhawatirkan akan menjadi warisan masalah bagi anak cucu kelak. a�?Ingat itu baik-baik,a�? tegas mantan Kepala Desa (Kades) Puyung, era tahun 1993-2001 tersebut.

Sehingga satu-satunya solusi, sarannya lagi pemerintah sebaiknya mengembalikan lahan ke masyarakat. Kemudian, melakukan tawar menawar harga. a�?Jangan zolimi kami,a�? tambah H Hermanto, mantan kades Puyung lainnya.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka