Ketik disini

Selong

Ratusan Kadus Gedor DPRD Lotim

Bagikan

SELONG-Ratusan kepala dusun yang tergabung dalam Forum Kepala Dusun (Forkad) Lombok Timur A�(Lotim) kemarin menggelar aksi unjuk rasa. Para kadus ini menuntut DPRD, Kemenag dan Bupati Lotim mendengar aspirasi mereka terkait sejumlah persoalan yang dihadapi Kadus.

a�?Kami ke sini dengan niat baik dan menyampaikan permasalahan yang kami hadapi selama ini. Karena banyak persoalan Kadus yang luput dari perhatian pemerintah daerah,a�? terang Ketua Forkad Lotim Huliadi.

Sebagai contoh, sejumlah Kadus yang habis masa jabatannya diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa (Kades). Padahal, dalam aturan yang ada, Kadus yang habis masa jabatannya seharusnya di Plt-kan oleh Kades. Namun, akibat kewenangan Kades yang mengangkat Kadus, hal ini kerap menimbulkan persoalan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Maka kami menuntut diadakan pemilihan yang bersifat demokratis atau pemilihan langsung,a�? kata Kadus Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia, Hilaludin.

Selain itu, batasan usia kadus yang ditentukan minimal 22 tahun dan maksimal 45 tahun juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Sehingga para kadus ini meminta agar aturan batasan usia ditiadakan.

a�?Yang lebih mengherankan lagi, persyaratan untuk menjadi Kades diatur minimal lulusan SMP. Sedangkan Kadus malah minimal SMA, ini yang kami tidak habis pikir,a�? timpal Kadus Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Tarmizi.

Aksi unjuk rasa kemarin dikatakan sebagai aksi solidaritas mereka terhadap rekan sesama kadus yang diperlakukan tidak pantas oleh Kades. Misalnya A�seperti Kadus di Desa Pemongkong Jerowaru, Kadus di Desa Santong Kecamatan Terara, Kadus Montong Beter Kecamatan Sakra Barat, Kadus Peresak Kecamatan Sakra, Kadus di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak dan Kadus di Desa Embung Raja Kecamatan Terara.

A�a�?Kami ingin mereka diangkat kembali,a�? pinta para anggota Forkad.

Selain itu, para Kadus juga mendesak pihak Kemenag Lotim untuk mengembalikan biaya nikah di rumah sebesar Rp 600 ribu agar 30 persen dikembalikan ke desa. Petugas Pencatat Nikah di desa juga diharapkan Kadus diaktifkan kembali. Karena dua penghulu dan seorang kepala KUA di setiap Kecamatan dinilai tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal.

a�?Kami berharap dibuatkan payung hukum baik berupa Perda atau Perbup oleh dewan yang disetujui bupati. Karena sejumlah tuntutan kami ini kerap menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,a�? ujar mereka kompak saat diterima sejumlah anggota dewan.

Ketua Komisi I DPRD Lotim H Zuhri yang menerima para kadus mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilaksanakan dengan damai dan tertib. Hal ini menurutnya memang pantas untuk disikapi bersama karena ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti. a�?Kami akan menghadirkan dinas terkait dalam hal ini Dinas PMD dan Asisten I secepatnya. Kami juga akan kroscek ke desa yang tidak menjalankan apa yang menjadi arahan dan penegasan dari bupati dalam Perda,a�? janjinya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka