Ketik disini

Headline Kriminal

PT APC Praperadilankan Kejari Selong

Bagikan

MATARAM–PT APC melawan penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, dalam perkara pemanfaatan Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim). Perusahaan asal Italia ini mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejari Selong.

Kuasa hukum PT APC Basri Mulyani mengatakan, penetapan tersangka untuk kliennya tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP, Undang-Undang Tipikor, dan peraturan lainnya.

a�?Karena itu kita praperadilankan. Sudah kita ajukan ke Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Agustus,a�? kata Basri, kemarin (3/8).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Basri menjelaskan, sebelum penetapan PT APC sebagai tersangka korporasi 18 Juli lalu, pihaknya tidak pernah mendapat panggilan dari Kejari Selong. Sehingga, penetapan tersangka oleh Kejari dinilai tidak sesuai aturan.

a�?Di tingkat penyelidikan dan penyidikan tidak pernah dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka,a�? ujarnya.

Alasan praperadilan lainnya, kata dia, penuntutan Kejari terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada PT APC masuk dalam kategori lampau waktu (daluwarsa). Artinya, Kejari Selong tidak berwenang menetapkan PT APC sebagai tersangka korporasi, karena lampau waktu.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 20 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sana disebutkan bahwa pidana pokok yang diterapkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

Kata Basri, menurut Pasal 78 ayat 1 angka 2 dalam KUHP ditentukan bahwa terhadap kejahatan dengan ancaman pidana denda, akan menghapus kewenangan penuntutan atau menuntut pidananya sesudah enam tahun sejak perbuatan dilakukan.

a�?Sementara PT APC melakukan tindak pidana sejak tahun 2005, sebagaimana disebutkan dalam surat penetapan tersangka,a�? jelas Basri.

Selain itu, tindak pidana yang disangkakan terkait adanya perbuatan pidana korupsi penggunaan kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK 15), dinilai Basri tidak tepat. Ada dua ketentuan khusus yang berbeda, yakni Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kehutanan.

a�?Seharusnya pakai Undang-Undang Kehutanan, bukan Tipikor,a�? tegas Basri.

Sebelumnya kuasa hukumnya PT APC lainnya, DA Malik mengatakan, kliennya memang benar mengadakan kegiatan usaha di dalam Hutan Sekaroh. Sejak 2005 membangun sarana penunjang usaha budidaya mutiara seluas 1,3 hektare.

Dalam prosesnya, lahan tersebut dibeli dari masyarakat dalam dua kali pembelian. Setelah dibeli, PT APC memanfaatkannya dengan membangun sejumlah sarana. Proses ini dilakukan sebelum terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Timur.

a�?Ada dua kali pembelian di tanah yang sama, dengan sistem pembayaran di bawah tangan,a�? terangnya.

Dua tahun setelah berjalan, pada Mei 2007 PT APC mendapat teguran dari Dinas Kehutanan (Dishut) NTB. Mereka menilai jika kegiatan usaha tersebut melanggar aturan kehutanan.

Karena itu, PT APC meminta solusi kepada Dishut yang saat itu diwakili Kabid Planologi dengan inisial AP (kini telah menjadi tersangka, Red). Melalui AP, PT APC dibuatkan rencana pengelolaan hutan dalam bentuk proposal.

Dalam proposal yang diajukan ke pemerintah melalui AP, dicantumkan rencana anggaran biaya usaha di lahan seluas 1,3 hektare dengan nilai Rp 110 juta. a�?Ada beberapa kegiatan usaha yang tujuannya untuk menunjang kegiatan budidaya mutiara. Salah satunya turut serta dalam pengelolaan kawasan hutan di KPHL Sekaroh,a�? terang Malik.

Proposal tersebut lantas diajukan ke Dishut Lotim. Pengajuan ini juga telah mendapat persetujuan dari Kadishut Lotim saat itu. Setelah penandatanganan, PT APC mengeluarkan cek sejumlah Rp 110 juta dan diserahkan kepada AP.

a�?Dikasih ke AP. Tanda bukti terimanya juga ada, tapi sampai sekarang tidak pernah dicairkan,a�? beber dia.

Alasan tidak dicairkannya cek tersebut, kata Malik, karena yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengelolaan hutan di kawasan RTK-15 ternyata bukan Dishut Lotim. Melainkan harus melalui persetujuan KPHL. Sedangkan saat itu belum terbentuk KPHL Rinjani Timur.

a�?Akhirnya proposal mengendap begitu saja,a�? ujar Malik.

Menurut Malik, PT APC telah memperoleh legalitas usaha dari Badan Koordinasi dan Penananaman Modal (BKPM). Izin tersebut diperuntukkan pada usaha budidaya mutiara. Diberikan selama 30 tahun, terhitung dari 2006 hingga 2036.

a�?Budidaya mutiaranya ada legalitasnya. Hanya saja, yang di darat ini, kegiatan usaha penunjangnya yang diduga bermasalah,a�? bebernya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka