Ketik disini

Selong

Disebut Bersebrangan Dengan TGB, Ini Kata Ali BD

Bagikan

SELONG–Bupati Ali BD sering menjadi sorotan lantaran kerap tak menghadiri undangan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Bahkan karena kerap tak hadir, Ali BD sempat disebut sebagai bupati a�?alam gaiba��. Terkait hal ini, Ali BD memberikan penjelasan.

a�?Kita selalu hadir, tapi jangan anda mengira pemerintah itu hanya bupati ya,a�? kata dia.

Menurutnya pemerintah daerah memang dipimpin oleh bupati. Tapi kehadiran bupati bisa diwakili oleh wakilnya atau pejabat lainnya. Sehingga, hadir atau tidak hadirnya bupati yang terpenting adalah pemerintahnya hadir.

a�?Kalau cara berpikir anda tidak maju dan sempit ya itu anda anggap kehadiran fisiknya saja. Bukan pikiran-pikirannya,a�? jelasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Pikiran seperti ini dikatakan Ali A�pikiran neofeodalisme. Dimana orang hanya ingin dihormati saja dengan cara yang sederhana seperti itu. Pemerintah harusnya dihormati jika sudah melaksanakan aturan sesuai ketentuan.

A�a�?Jadi kalau bupati diundang kemudian berhalangan apakah bupati itu lantas tidak baik? Itu cara berpikirnya ya,a�? tegasnya.

Ditambahkannya, tidak selamanya koordinasi dan kerjasama itu dalam bentuk fisik. Anggapan bahwa kemudian ada misskomunikasi bupati dengan gubernur itu menurutnya adalah buah pikiran yang tidak maju. Itu dipengaruhi karena orang tersebut tidak mengerti ilmu pemerintahan. a�?Itu boleh dia berpikir seperti itu karena dia tidak punya pengetahuan,a�? ucapnya.

Apalagi, saat ini ia mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang banyak yang bersifat mubazir. Cara-cara pemerintah pusat membuat keputusan dianggap Ali BD banyak yang tidak tuntas. Misalnya pemerintah pusat memberikan bantuan, tapi pemerintah daerah harus kembali ke Jakarta berulang-ulang untuk mencapai kebulatan konsep.

a�?Itu memakan biaya karena tidak pernah klir,a�? cetusnya.

Ini pula yang menyebabkan semua APBD di daerah itu dikritik selalu terlambat. Padahal, jika tidak demikian daerah tidak bisa mendapat apa-apa karena Juknisnya belum dibuat. Sehingga, ia meminta semua pihak jangan hanya menyalahkan pemerintah daerah saja.

a�?Kenapa proyek itu dilaksanakan di akhir karena memang seperti itu, kalau kami maunya Januari sudah ada proyek,a�? bebernya.

Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini yang dinilainya kemudian banyak mubazir akibat tidak tuntas. a�?Mereka (pemerintah pusat, Red) harus mengundang berpuluh-puluh kali orang di daerah padahal itu memakan biaya banyak,a�? sesalnya.

Ali BD juga menyayangkan setiap tahun itu ada perubahan pedoman yang menurutnya tidak perlu. a�?Karena anda belum pernah jadi bupati makanya anda tidak tahu,a�? tandasnya sambil tertawa.

Sementara itu Ketua DPRD Lotim H Khairul Rizal menyayangkan sikap Bupati Ali BD yang dinilai kurang koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. Karena ini menjadi salah satu penyebab persentase kemiskinan di Lotim masih cukup tinggi. Karena persoalan kemiskinan menurutnya tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Misalnya pemerintah provinsi bersemangat, namun tidak disambut baik oleh kota kabupaten.

A�a�?Kalau misalnya gubernur mengajak bupati walikota rapat koordinasi ya harus hadir. Kalau mereka nggak hadir-hadir bagaimana menyelesaikan angka kemiskinan,a�? pintanya.

Sedangkan terkait alasan yang disampaikan bupati, menurutnya, itu hanya alasan yang diberikan untuk berkelit atau mengelak saja. a�?Coba tanya kalau bapak jadi Bupati kemudian undang Kades atau Camat. Kemudian tidak ada yang mau datang kira-kira bagaimana sikapnya?a�? tanyanya. a�?Kalau camat pasti sudah dipecat,a�? sindirnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka