Ketik disini

Giri Menang Headline

Ingat, Tenggat Waktu Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah 24 Agustus!

Bagikan

GIRI MENANG-Rekanan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lombok Barat (Lobar) diberi tenggat waktu hingga 24 Agustus mendatang. Lantaran diketahui belum dapat menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 30 Juli lalu. Ini disampaikan pada sidang majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) belum lama ini.

a�?Sidang majelis sudah dilakukan, diberi tenggat waktu hingga 24 Agustus,a�? ucap Inspektur Inspektorat Lobar HR Agus Hidayat, kemarin (4/8).

Pemberian tenggat waktu dikarenakan rekanan berjanji akan melunasi. Dengan menjaminkan sertifikat tanah seluas 36 are, seharga Rp 7 juta per arenya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”86″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Tanah ini berlokasi dekat rumahnya rekanan,a�? imbuhnya.

Bila hingga batas waktu rekanan tidak bisa melunasi, maka majelis TP-TGR dapat melakukan pelelangan secara sepihak. Jika hasil lelang ada kelebihan, akan dikembalikan pada yang bersangkutan.

Menyinggung perkembangan pengembalian temuan kerugian negara, diakui cukup baik. Salah satunya temuan di DPRD Lobar, ada perkembangan masuk dana pengembalian sebesar Rp 90 juta lebih.

Selain di DPRD Lobar, temuan juga di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Ada dua lokasi hiburan menjadi temuan BPK mencapai Rp 75 juta.

Sayangnya, tindak lanjut rekomendasi BPK tidak bisa dilakukan. Karena kedua lokasi hiburan ini telah bangkrut. Walau begitu, bersama tim akan membuktikan apakah kedua lokasi telah gulung tikar atau tidak.

a�?Kerugian tidak tertagih tapi harus ada alasan, nanti dijelaskan (kepada BPK),a�? paparnya.

Terpisah, Kepala DKP Lobar Abdul Manan menyampaikan, tenggat waktu yang diberikan diharapkan efektif. Pihaknya sudah memfasilitasi melalui surat pernyataan. Namun hanya satu dari dua rekanan yang sudah tuntas pengembalian temuan kerugian negara tersebut.

a�?Baru satu yang sudah kembalikan ke kas daerah, satunya lagi (belum) karena cukup besar sekitar Rp 105 juta lebih,a�? jelasnya.

Diakui, pihaknya juga meminta pada majelis TP-TGR untuk segera menindaklanjuti jika rekanan tidak menepati janji yang disidangkan. Tanah jaminan akan menjadi milik daerah melalui proses pelelangan.

a�?Yang jelas rekanan ini menjaminkan tanahnya,a�? tutup Abdul. (ewi/r3)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka