Ketik disini

Headline Kriminal

Perilaku Warga Ikut Suburkan Pungli

Bagikan

Pemberantasan pungutan liar (pungli) menemui jalan terjal. Ini setelah Tim Saber Pungli A�melihat adanya fenomena sosial di sebagian masyarakatA� NTB yang justru mendukung munculnya pungli. Bak simbiosis mutualisme, pemberi dan penerima pungli sama-sama diuntungkan.

***

Pengungkapan pungli di Pasar Sayang-Sayang Mataram beberapa waktu lalu menambah panjang catatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim saber pungli. Bukan itu saja, potensi pungli yang sebelumnya diperkirakan banyak terjadi di sektor pendidikan, pariwisata, dan pertanahan, kini merambah pasar-pasar tradisional.

Seperti lingkaran setan. Pungli justru terjadi bukan hanya karena permainan oknum yang melakukan pelayanan publik. Tetapi juga atas dorongan dari masyarakat yang ingin cepat dilayani dan tidak ingin mengikuti aturan.

Tim Saber pungli yang terbentuk akhir tahun lalu melakukan pemetaan terkait potensi halangan yang menghambat kinerja pemberantasan pungli.

Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu di NTB, Sekretaris Tim Saber Pungli pusat Irjen M Ghofrun mengatakan, membangun budaya anti pungli akan menjadi tugas paling berat. Apalagi di tengah kehidupan masyarakat yang justru mendorong terjadinya pungli.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Tugasnya tidak saja sekadar menindak, tapi mencegah dan ikut membangun agar masyarakat tidak melakukan pungli,a�? kata Ghufron.

Kendati mengakui tidak mudah, jenderal bintang dua ini tetap optimis pungli bisa hilang di Indonesia. a�?Kalau sistem pelayanan publik dan budaya anti pungli sama-sama kita bangun, pada satu titik pungli bisa hilang,a�? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Saber Pungli NTB Kombes Pol Ismail Bafadal melihat fenomena pungli yang muncul ternyata tak terlepas dari tuntutan masyarakat itu sendiri. Sebagian warga bahkan mengganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Meski sejumlah penindakan telah dilakukan aparat hukum.

a�?Suka atau tidak suka mereka lakukan agar kegiatannya tidak terganggu,a�? kata Ismail.

Menyikapi kasus pungli di Pasar Sayang-Sayang, Ismail melihat jika itu terjadi tak lepas dari tuntutan pedagang yang ingin mengambil jalan pintas. Sehingga hal ini dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan pribadi.

Ada kepentingan yang saling tarik menarik dalam praktik pungli yang dijalankan MU, tersangka dalam OTT pungli Pasar Sayang-Sayang. Pedagang yang menempati lapak, ingin tetap berkegiatan dan berdagang di pasar. Di sisi lain, ada oknum yang melihat kesempatan untuk melakukan pungli.

a�?Seperti sudah menjadi kebiasaan. Sebagian masyarakat suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akan memberikan sesuatu agar kegiatannya tidak terganggu,a�? ujar dia.

Menurut Ismail, setiap pemangku kepentingan seharusnya bisa menyesuaikan dengan aturan terkait pelarangan pungli. Masyarakat juga ikut mendorong pemberantasan pungli. CaranyaA� dengan tidak melakukan praktik tersebut.

a�?Dalam hal ini, pemerintah harus melihatnya secara benar dan melakukan tindakan tepat. Tidak harus semuanya dilakukan melalui penegakan hukum,a�? terang Ismail yang juga menjabat Irwasda Polda NTB.

Ismail tidak memungkiri jika ada sebagian masyarakat malah terlibat dalam kejahatan berbentuk pungli. Ini dilatarbelakangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Padahal perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar hukum.

Apa yang dikatakan Ismail, terlihat saat OTT pungli terhadap MU. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah uang dalam amplop putih bertuliskan nama pedagang sebesar Rp 2,5 juta.

Dari pengakuan MU, uang tersebut merupakan pembayaran untuk pembuatan Surat Izin Penempatan (SIP) di dalam lapak pasar. SIP digunakan agar pedagang yang menempati lapak ilegal di dalam pasar mendapat izin resmi.

MU mengatakan, nama yang di dalam amplop tersebut, sebelumnya telah membangun lapak tanpa izin di Pasar Sayang-Sayang. Sebagai kepala pasar, MU diduga melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Karena itu, akhirnya ada uang sebesar Rp 2,5 juta untuk memuluskan SIP.

a�?Dia sudah bangun lapak tanpa ada izin, sehingga diminta saya untuk membuatkan izin,a�? aku MU.

Di sektor pelayanan publik lainnya, seperti pembuatan KTP elektronik (e-KTP), masyarakat juga kerap mengambil jalan pintas. Tak ingin repot-repot mengantre, sebagian warga memilih untuk mengeluarkan uang. Seperti yang dilakukan AE, warga Kota Mataram.

Kata dia, pembuatan e-KTP cukup menguras waktunya. Karena itu, dia rela merogoh kocek hingga Rp 400 ribu. Uang tersebut diberikan kepada calo. AE sendiri mengaku tidak mengetahui ke mana uang tersebut akan digunakan. Yang pasti, setelah uang diberikan, tak lama kemudian dia bisa mendapatkan KTP-nya.

a�?Alasannya karena memang lebih praktis saja. Gak perlu antre, nanti KTP bisa langsung jadi,a�? kata dia.(wahidi akbar sirinawa/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka