Ketik disini

Headline Metropolis

“Kesaktian” TGB Diuji

Bagikan

MATARAM-Penggabungan PD BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB belum tuntas sampai kemarin. Berlarut-larutnya proses ini dianggap menjadi ujian bagi Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. TGB ditantang untuk bisa melunakkan KSB dan Sumbawa yang belum mau bergabung. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa memproses bila syaratnya belum terpenuhi.

Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan mengatakan, persoalan BPR itu merupakan pekerjaan rumah (PR) di akhir jabatan TGB. Menurutnya, penyelesaian persoalan BPR bisa menjadi penilaian akhir bagi kepemimpinan TGB.

a�?Apakah bisa mengkoordinasikan persoalan itu atau tidak dengan kabupaten/kota,a�? kata politisi PKS itu, kemarin (7/8).

Belum tuntasnya persoalan BPR, menurut Johan disebabkan kurangnya keseriusan kepala daerah menyelesaikan masalah ini. Bila pemerintah fokus dan serius, ia yakin masalah BPR bisa cepat tuntas. a�?Karena tidak mau diselesaikan,a�? kata politisi PKS itu.

Johan menegaskan, persoalan BPR tidak bisa ditentukan dengan keputusan lain, selain melalui RUPS. Karena DPR itu merupakan sebuah perusahaan. Artinya, tidak bisa pula menggunakan keputusan gubernur atau dewan.

Terpisah Kepala OJK NTB Yusri mengatakan, sekarang bola panasnya ada di pemerintah selaku pemegang saham. Cepat atau tidaknya proses penggabungan BPR tergantung pada keputusan para pemegang saham. Jika proses hukum di kejaksaan selesai, kemudian penyerahan dokumen juga bisa segera, maka ia mempersilakan untuk diserahkan kepada OJK. a�?Kami sifatnya menunggu saja,a�? katanya.

Sebelum diserahkan, maka semua dokumen tersebut harus benar-benar klir. Sehingga pengajuannya tidak bolak balik. Berkas baru bisa diproses bila sudah lengkap semua. Sementara dalam RUPS di ruang rapat Sekda NTB beberapa waktu lalu, Pemda KSB dan Sumbawa belum juga sepakat untuk bergabung. Ini karena masih ada persoalan yang mengganjal.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Menurut Yusri, saat ini masih ada waktu lima bulan sampai Desember 2017 bagi tim konsolidasi untuk penggabungan BPR. Kalaupun gagal, pemerintah masih bisa mengajukan di 2018, tidak ada batasan waktu yang diberikan.

Persoalan paling krusial yang harus dituntaskan adalah persetujuan dari Pemda KSB dan Pemda Sumbawa. Tanpa ada tanda tangan dua pemda itu, maka penggabungan PD BPR menjadi PT BPR tidak bisa terlaksana. Meski ada dalil bahwa pemegang saham mayoritas dalam hal ini Pemprov NTB bisa memaksa kedua pemda itu untuk gabung, menurut Yusri langkah itu tidak bisa dilakukan. a�?O..gak bisa, harus persetujuan semua,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda NTB H Irnadi Kusuma mengatakan, hasil pertemuan beberapa waktu lalu sudah ada kemajuan. Pemkab Sumbawa Barat sudah sepakat untuk bergabung. Pemprov menganggap KSB sudah tidak ada masalah lagi. Artinya, tinggal pemerintah Kabupaten Sumbawa yang belum setuju. a�?Tapi itu (Sumbawa) tinggal menunggu waktu saja,a�? katanya.

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan itu, pemprov juga sudah menyusun agenda-agenda RUPS lanjutan. Meski Sumbawa belum setuju, tetapi pertemuan untuk konsolidasi juga sudah dilakukan.A� Terkait sentilan dewan yang menilai penggabungan BPR adalah ujian bagi kepemimpinan TGB, Irnadi menanggapinya santai. a�?Itu bukan masalah sakti dan tidak sakti,a�? tegas Irnadi.

Kata dia, saat ini penyelesaian masalah BPR tinggal menunggu tindak lanjut dari pertemuan dengan bupati dan DPRD Sumbawa beberapa waktu lalu. Artinya, pemprov selama ini sudah berbuat untuk melakukan penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB. a�?Intinya tinggal tunggu waktu saja,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka