Ketik disini

Praya

Warga Siap Gagalkan Pembanguan Poltekpar

Bagikan

PRAYA-SejumahA� warga Desa Puyung, Jonggat Lombok Tengah (Loteng), mendatangi Gedung DPRD setempat, kemarin (7/8). Mereka mengancam, akan menghalangi peletakan batu pertama pembangunan kampus Politeknik Pariwisata Lombok (Poltekpar). Termasuk, pembangunan kantor bupati Loteng.

a�?Karena, lahan Poltekpar itu satu paket. Luasnya, mencapai 41,53 hektare,a�? kata salah satu warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan HL Rama Sakir, dihadapan Wakil Ketua DPRD Loteng Ahmad Ziadi, Anggota Komisi III HL Arif Rahman, Majru dan Kepala Dinas Budpar HL Muhammad Putria.

Dari 41,53 ha tersebut, terang Sakir 22,2 ha diantaranya dijadikan lokasi pembangunan kampus Poltekpar. Kemudian, 10 ha kantor bupati dan sisanya untuk ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas pendukung lainnya.

Pada prinsipnya, tekan Sakir ahli waris dan warga Puyung, mendukung 100 persen pembangunan Poltekpar dan kantor bupati. Asalkan, diselesaikan dulu persoalan tanahnya. Paling tidak, warga mendapat kejelasan berapa uang ganti rugi yang disiapkan provinsi.

a�?Tapi, kalau tidak sanggup, paling tidak warga diberikan kepastian lain,a�? sambung ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Sosial Transparansi Anggaran (KASTA) NTB Lalu Wink Haries.

Sebut saja, kata Haries ada program tali asih, kerohiman, bantuan sosial atau program kerja. Pemkab pun diharapkan ikut mengintervensi. Karena biar bagaimana pun, lokasi pembanguannya ada di Loteng. Jumlah ahli waris di lahan tersebut, sebanyak 38 orang.A� a�?Tolong ini diperhatikan,a�? tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Loteng Ahmad Ziadi mengatakan, usulan yang disampaikan warga dan ormas yang dimaksud, hanya satu yang bisa direalisasikan. Yaitu, program kerja. Yang lain-lain, kelihatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Bentuknya, terang Ziadi beberapa Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) bersangkutan, menyiapkan program kerja partisipatif. Maksudnya, mereka wajib melibatkan warga ahli waris.

a�?Bisa saja program pengadaan sapi, promosi pariwisata atau pembangunan Poltekpar,a�? ujar politisi Demokrat tersebut.

Dengan begitu, menurut Ziadi warga akan menerima manfaat dari pembangunan tersebut. a�?Intinya, tidak ada masalah, yang tidak bisa kita selesaikan,a�? kata Ziadi.

Yang penting, tambahnya warga tidak menghalang-halangi pembangunan. Jika dirasa tidak puas, ada langkah hukum. a�?Tapi, yang paling baik adalah, musyarawah mufakat,a�? saran Ziadi.

Senada dikatakan Kepala Dinas Budpar HL Muhammad Putria. Ia berharap, agar wargaA� berpikir jangka panjang. Karena, kampus Poltekpar itu dibangun, untuk kepentingan anak cucu.

Untuk itulah, tambah Putria pembangunannya harus didukung. Bukan sebaliknya. a�?Semoga ada hikmah dibalik ini semua,a�? ujar pria asal Desa Ketare tersebut.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka