Ketik disini

Headline Metropolis

Aduh! Rp 342 M DAU Potensial Disunat

Bagikan

MATARAM-Janji pemerintah pusat menyunat Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah di sisa tahun anggaran 2017 ini bikin dag dig dug. Besaran pengurangan telah diumumkan yakni berkisar 3-4 persen.

Jika dipukul rata pengurangan DAU untuk seluruh pemerintah daerah di NTB maksimal di angka 4 persen dari total DAU tahun 2017 ini. Maka itu berarti akan ada Rp 342 miliar DAU yang menguap dari NTB.

Memang belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah soal besaran pemotongan DAU ini. Namun, seperti tahun lalu, pemotongan DAU memang dilakukan dalam empat bulan terakhir dan dimulai September. Besaran pemotongan tersebut pun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, soal kisaran besaran pemotongannya yang mencapai 3-4 persen sudah disampaikan Kementerian Keuangan. Pemotongan disebabkan karena pendapatan negara tidak mencapai target. Jumlahnya Rp 50 triliun. Sehingga shortfall penerimaan negara akan berimbas langsung pada penyesuain dana transfer daerah. Mengingat DAU sedari awal memang sudah diwanti-awnti bersifat dinamis dan tidak final.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) NTB Supran yang dikonfirmasi Lombok Post mengaku, hingga kemarin pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait pemotongan DAU itu. Sepanjang kebijakan itu belum resmi dikeluarkan melalui Keputusan Presiden, Pemprov tidak bisa menduga-duga.

a�?Yang jelas pemprov NTB kemungkinan tidak kena,a�? kata Supran yakin.

Pemprov berharap tidak akan terjadi pengurangan DAU. Sebab saat ini tengah berupaya mencapai beberapa target pembangunan yang harus dikejar sampai 2018. Semua memutuhkan dana besar. Bila DAU dipangkas, maka akan membuat pemerintah daerah kian kesulitan. Imbasnya beberapa kegiatan dikurangi.

a�?Kalau itu memang akan dipotong itu akan menyulitkan daerah,a�? kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB H Ridwan Syah secara terpisah.

Meski demikian, pihaknya bisa memaklumi sebab kebijakan itu merupakan kebijakan nasional yang sudah diberitahukan sejak awal tahun 2017. Dimana DAU akan disesuaikan dengan besaran pendapatan negara. Bila berkurang maka daerah akan mendapat penyesuaian. Tetapi bila lebih maka akan dikembalikan lagi ke daerah.

Hingga saat ini, pihaknya kata Ridwan Syah belum mendapatkan kejelasan terkait besaran pemotongan itu. Sehingga langkah penyesuaian juga belum dilakukan oleh Pemda. a�?Kitakan ngomong yang pasti-pasti saja,a�? katanya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi NTB H Taukhid mengatakan, pengurangan DAU bukan sebuah rencana tetapi sebuah kepastian. Karena itu bagian dari action.

Sejak awal kata dia, sudah disampaikan kepada semua pemerintah daerah bahwa transfer dana ke daerah berupa DAU tidak lagi fix sesuai yang direncanakan. Tapi akan sangat bergantung pada penerimaan negara. Jika kemudian dengan adanya shortfall penerimaan tidak sesuai target, pasti ada pengurangan DAU.

a�?Itu bukan sesuatu yang istimewa, harus dipahami sebagaimana kebijakan sebelumnya,a�? kata Taukhid.

Jika pada semester I saja penerimaan kurang, maka penerimaan semester berikutnya juga diperkirakan akan terjadi hal yang sama. Sehingga DAU disesuaikan kembali. Dalam hal ini, ia mengimbau seluruh pemerintah daerah, agar di dalam hal perpajakan mereka lebih taat. Setiap transaksi belanja yang dilakukan, pajaknya harus dibayar segera. Jangan sampai ditunda. Karena bila ditunda, akan berpengaruh terhadap pendapatan negara.

a�?Kadang-kadang Pemda menunda semua pajak-pajaknya di akhir tahun,a�? katanya.

Bahkan DJPBN harus membantu mereka untuk menuntaskan pembayaran pajaknya. Bila kebiasaan itu dipertahankan, maka penerimaan negara juga akan berkurang, pada akhirnya DAU juga akan dikurangi.

a�?Bila daerah tepat waktu membayar pajaknya, kemudian tidak terjadi shortfall kan aman-aman semua,a�? tandasnya. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka