Ketik disini

Headline Metropolis

Anggaran DAU Dipotong, Monumen Aman Terancam Batal

Bagikan

MATARAM-Jauh-jauh hari, Pemerintah Pusat sudah mewacanakan memotong anggaran Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menyusul pendapatan bersih dalam negeri tidak berhasil melampaui target. Dari proyeksi yang telah dibuat pemerintah minus Rp 50 triliun.

Salah satu faktor penyebab minusnya pendapatan nasional, ditengarai karena rendahnya serapan anggaran DAU oleh pemerintah daerah. Secara berantai, ini lalu mengakibatkan pendapatan Pemerintah Pusat dari pajak pengerjaan berbagai proyek yang sumber dananya dari DAU, tersendat. Hingga akhirnya target pajak dalam negeri, sulit tercapai.

a�?Saya rasa tidak begitu, kalau lihat serapan anggaran kita cukup baik kok,a�? tepis Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

Namun, ia terlihat pasrah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Walau pemotongan ini akan berdampak pada perencanaan-perencanaan daerah. a�?Ya pasti mempengaruhi strukutur fiskal kita, pasti berubah,a�? kata Mohan.

Saat ini, langkah yang bisa ditempuh pemkot menurutnya dengan segera melakukan rasionalisasi anggaran kembali. Kesepakatan yang telah tertuang dalam KUA PPAS harus ditinjau ulang. Selanjutnya, memilah program-program yang dinilai mendesak dan mana program yang bisa ditunda.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Ya terpaksa harus dirasionalisasi lagi, sesuai kemampuan fiskal daerah kita,a�? cetusnya.

Mohan memastikan angka Rp 11 miliar itu sangat besar. Sehingga, dampaknya akan banyak menganggu rencana program yang sudah disusun sedemikian rupa. Tetapi karena sudah tidak ada pilihan lain, maka TAPD diminta bekerja, mengedepankan skala prioritas.

a�?Ya peras-peras lagi, mana yang dinilai sangat urgent dan mendesak saja,a�? imbuhnya.

Salah satu program yang bersumber dari DAU dan mendapat atensi di hari ulang tahun Kota Mataram ke-24 yang jatuh pada tanggal 31 Agustus nanti, yakni pembangunan Monumen Aman. Sebelumnya, pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk merealisasikan monumen setinggi 50 meter itu.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Mohan terlihat tak mau ambil pusing. Menurutnya, jika rasionalisasi itu sebagai langkah mengamankan program lain yang lebih penting, ia setuju anggaran Monumen Aman dirasionalisasi lagi.

a�?Ya termasuk monumen itu yang kena, sebab angka Rp 11 miliar sangat signifikan untuk pembangunan fisik (yang lain),a�? ujarnya.

Penjelasan dari Kemenkeu yang menyebut jika anggaran DAU ke depan, bergantung pada penerimaan dalam negeri, sehingga angkanya tidak lagi flat melainkan fluktuatif, membuat Mohan meminta TAPD bekerja mengedepankan skala prioritas. a�?Jadi tidak terulang lagi, seperti saat ini sesuatu yang sudah selesai harus ditinjau lagi,a�? pintanya.

Menurutnya, ini yang membuat kerja pemerintah jadi lambat. Hanya untuk mengurusi anggaran yang naik turun.

Ia juga menyarankan, TAPD bekerja dengan membuat cluster program. Untuk memudahkan pemetaan dan menghindari kegiatan yang tumpang tindih. Dengan cara seperti itu, penyusunan KUA PPAS akan jauh lebih efektif dan efisien.

a�?Saya rasa itu yang penting, sehingga tidak perlu kocok ulang (anggaran) lagi,a�? ujarnya.

Ini juga untuk mengantispasi jika di tahun anggaran berikutnya, ada pemotongan anggaran tak terduga. Baik itu pada DAU atau DAK. a�?Ya mudah-mudahan teman DPRD bisa memahami ini,a�? harapnya.

Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram H Mahmuddin Tura membenarkan jika anggaran Monumen Aman sepenuhnya dari DAU. Baik untuk pembebasan lahan dan bangunan di tahap awal.

a�?Ya mudah-mudahan anggaran DAU untuk monumen tidak dipotong. Sebab kalau dipotong bagaimana? Peletakan batu pertama rencananya pada saat ulang tahun kota ini,a�? kata Tura.

Tetapi ia juga mengakui anggaran monumen cukup besar. Save anggaran sebesar Rp 5 miliar itu diakui semua bersumber dari DAU. Tidak hanya untuk pembangunan monumen, tetapi sejumlah program kegiatan di PUPR juga menggunakan dana DAU.

a�?Banyak sekali yang dibiayai DAU, semoga saja tidak terjadi pemotongan,a�? harapnya.

Ia mengklaim hampir semua program yang dibiayai DAU, dinilai mendesak. Tura menghitung total DAU yang masuk ke dinasnya mencapai Rp 70 miliar. Sebagian besar digunakan untuk gaji tim lapangan.

Selain itu, ada juga anggaran untuk perbaikan drainase, jalan lingkungan, dan pemeliharaan rutin saluran. a�?Lalu ada RTRK (Rencana Tata Ruang Kota), untuk tiga kecamatan terdiri dari tiga paket, itu anggaran total Rp 1 miliar,a�? jelasnya.

Tetapi jika pada akhirnya TAPD akhirnya memilih memangkas anggaran dari PUPR, Tura mengaku pasrah. a�?Ya kalau dipotong ya pasrah saja, tetapi semoga tidak ada,a�? tandasnya. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka