Ketik disini

Headline Metropolis

GAGAH PERCEK BRT

Bagikan

Cuma wara-wiri melayani publik selama sebulan, Bus Rapid Transit (BRT) akhirnya dihilangkan dari publik. Bus-bus mewah nan mahal itu kini hanya a�?ditumpuka�? di gudang milik Damri di Sweta. Segala rencana muluk pemerintah yang begitu manis di atas kertas berujung berantakan. Rasanya angkutan berupa bus sebesar itu memang terlalu wah buat Bumi Gora tercinta. Duit cekak, pemerintah keteteran mengongkosinya.

****

DATANG membawa harapan, Bus Rapid Transit (BRT) akhirnya harus dikandangkan. Cuma sebulan, khalayak merasakan betapa enaknya naik kendaraan umum yang benar-benar ideal. Kendaraan bersih, suspensi nyaman, penumpang tak bergelantungan, gak berdesakan, plus adem. Sebab ada penyejuk udara.

Menaikinya, serasa berada di kota besar. Bedanya jalannya lancar. Kalaupun ada macet-macet, ya tetap bukan termasuk hambatan yang layak diperhitungkan. Pokoknya enak. Sudah begitu, ongkosnya murah pula. Cuma Rp 3.000 bagi penumpang umum. Pelajar malah gratis. Naik gak bayar, turun juga tinggal ngeloyor.

Sayangnya semua kenikmatan itu dicabut begitu cepat. Hanya sebulan beroperasi di penghujung 2016, setelah itu, BRT menghilang. Pemerintah yang mencabutnya dari publik.

Memang sempat ada pro kontra menyusul kemunculan BRT ini. Penolakan misalnya datang dari para pelaku usaha transportasi macam angkutan kota dan angkutan pedesaan. Ada demo meski tidak masif. Ada pula kabar penghadangan hingga kekerasan fisik pada pengemudi BRT.

Tapi, kalau pun pemerintah memang harus mengkandangkan BRT, bukan riak-riak itu musababnya. Ada hal lain yang lebih prisipil. Ini menyangkut soal ongkos mengoperasikan BRT yang tak murah. Sementara duit milik pemerintah tak cukup buat menopang biaya sehari-harinya.

a�?Memang biaya operasinya jauh lebih besar dari pendapatannya,a�? aku Kepala Dinas Perhubungan NTB HL Bayu Windia kepada Lombok Post. Dia tak merinci detilnya. Tapi, selama uji coba sebulan itu, keuangan pemerintah memang kembang kempis. BUMN seperti Damri pun juga angkat tangan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Bayu tak menampik, banyak perhitungan pemerintah yang meleset. Mengurus seperti tersadarkan menyiapkan tranportasi masal seperti BRT rupanya memang tak semudah bayangan semula. Semua butuh persiapan matang sematang-matangnya. Sehingga tidak menjadi beban daerah seperti yang terjadi sekarang ini.

Bagaimana ide awal BRT ini bisa muncul di NTB, Lombok Post berupaya menggalinya. Hulunya mengarah kepada Suteja Suteja. Seorang akademisi di Fakultas Teknik Universitas Mataram. Suteja lah yang menjadi inisiator hadirnya BRT di Mataram. Suteja pula pula yang mengerjakan berbagai kajian hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Kepada Lombok Suteja menuturkan bahwa ide angkutan publik berupa bus ini sebenarnya berawal dari kondisi transportasi NTB yang secara umum dari tahun ke tahun kian memprihatinkan. Ketiadaan pembaharuan layanan menyebabkan angkutan publik yang ada kehilangan segmen. Pembaruan layanan itu lantaran pengguna memerlukan layanan yang praktis, ekonomis dan cepat.

Pada saat yang sama, terbukanya kran industri otomotif tanah air, membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan alat transportasi yang lebih cepat dan efisien. Terutama setelah kemudahan mendapatkan sepeda motor. Semenjak itu, khalayak menjadi lebih memilih naik sepeda motor.

Lambat laun, angkutan publik mulai ditinggalkan. Suteja melakukan survey. Tahun 2003 sampai 2009 beralihnya masyarakat ke transportasi seperti sepeda motor, membuat jumlah angkutan umum di Mataram anjlok. a�?Dari sebelumnya 546 armada, menjadi 390 armada,a�? ungkapnya.

Jumlah penumpang juga menyusut. Pada 2003 misalnya, tingkat keterisian penumpang atau load factor angkutan masih tercatat di atas 70 persen. Memasuki 2005, sudah tinggal 50 persen. Lalu pada 2009, cuma tinggal 30 persen. Jangan tanya sekarang. Nyaris angkutan kota sudah lebih dari pada sekarat.

Penurunan minat ini menandai, bahwa masyarakat bisa dikatakan sudah melihat angkutan umum tidak efisien lagi dalam menunjang kebutuhan transportasi masyarakat.

A�Ide Hadirkan BRT ke NTB

Dan muncullah ide menghadirkan angkutan publik yang representatif dan layak. Angkutan itu dinilai sebagai jalan keluar. Suteja Suteja lalu mengutarakan ide tersebut kepada sahabatnya Agung Hartono mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Darat. Juga kepada Boy Nurdin, yang saat itu Kepala Satker Balai LLAJSDP, sebelumnya menjabag sebagai Satker Kementerian Perhubungan NTB.

Ide awalnya pun benar-benar ideal. Yakni mengkloning konsep angkutan massal di Jakarta lalu di NTB. Bahwa NTB dan Jakarta beda bak bumi dengan langit dikesampingkan dulu. Suteja kemudian diminta menyusun dokumen DED praktik angkutan masal di DKI Jakarta itu menjadi ala NTB.

Suteja menegaskan, ide angkutan publik ini bukan tiba-tiba. Tetapi diawali dari hasil penelitian yang dilakukan dirinya pada pengunaan jalan di NTB waktu itu. Ia menemukan fakta yang sangat menarik. Dari semua kendaraan, mendominasi jalur-jalur utama hingga 78 persen adalah kendaraan pribadi. Bayangkan. Andai ada 30 ribu kendaraan lalu lalang dalam sehari, maka sebanyak 20 ribu di antaranya adalah kendaraan pribadi.

Hal itu dinilai mengkhawatirkan. Mengingat jika pertumbuhan kendaraan pribadi berbanding lurus dengan pertumbuhan masyarakat kota, maka ancaman kemacetan, boros waktu, hingga keamanan di jalan, mulai jadi ancaman-ancaman nyata bagi Kota Mataram.

Di saat yang sama waktu itu, Provinsi Bali juga sudah memulai merevitalisasi angkutan publiknya. Di sana, sistem angkutan diubah menjadi beberapa kawasan yang selanjutnya disebut sebagai kawasan aglomerasi. Lalu menerapkan sistem BRT yang diberi nama Sarbagita. Tetapi, rupanya sistem ini tidak berjalan maksimal di Bali.

Nah, belajar dari kekurangan penerapan BRT di Bali, Suteja lalu menganalisis persoalannya. Rupanya dia menemukan, salah satu penyebab BRT tidak laku di sana, karena rata-rata masyarakat perekonomiannya menengah ke atas. Begitu juga aspek ketepatan waktu. Kehadiran BRT di sana, tidak sesuai harapan.

Bekal itu kemudian menjadi bahan Suteja menyusun dokumen DED. Dokumen itu disusun sepanjang 2009-2010. Dokumen baru benar-benar rampung pada 2012.

Konsep angkutan publik yang disiapkan Suteja pun tidak hanya untuk Kota Mataram semata. Namun untuk konsep di seluruh Pulau Lombok.

a�?Saya melakukan survei kebutuhan kendaraan massal di 524 kelurahan dan desa,a�? akunya.

Dari hasil survei itu, Suteja mengaku harus mengolah sedikitnya 6 ribu data hasil survey lapangan. Survei itu meliputi sejumlah aspek. Di antaranya menyangkut penentuan rute, operasional, dan tarif.

Suteja juga membaca potensi pihak yang layak menjadi penyelenggara BRT. Lalu, seperti apa pola operasional, apakah pemerintah bangun UPT atau swasta. Atau bekerja sama dengan BUMN atau BUMD. a�?Itu semua kami kaji,a�? jelasnya.

Soal tarif misalnya, Suteja menyebut ini adalah persoalan krusial. Tarif harus bisa dirancang semurah mungkin dan mampu bersaing dengan cost oprasional kendaraan pribadi. a�?Kalau lebih murah dan lebih nyaman dengan sepeda motor, apa iya masyarakat tidak mau beralih?a�? kata dia.

Bahkan ia merancang agar BRT benar-benar fleksibel. Bisa ke mana saja. Bila perlu, rancangan umum BRT harus mampu melayani para penumpang dari pintu ke pintu. Dengan meminimalisir aspek berjalan kaki penumpangnya. a�?Saya juga terjemahkan calon penggunanya,a�? imbuhnya.

Hal ini menurut Suteja sangat penting. Tujuan menghindari kasus di Bali terjadi di Lombok. Maka itu, ia mencoba memetakan, penumpang potensial BRT. Karena itu, ia kembali melakukan survei lanjutan.

Para responden yang disurvei yakni mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp 2 juta, lalu jumlah kepemilikan kendaraan hanya satu unit, dan yang terakhir keluarga yang terdiri lebih dari 4 orang. Sehingga disimpulkan bahwa angkutan publik adalah kebutuhan.

Selain itu, komparasi data juga dilakukan dengan konsep kewilayahan. Khusus untuk Kota Mataram, Suteja mengaku pernah ikut dalam penyusunan RTRW Kota Mataram tahun 2009-2010. Karena itu, ia tahu persis arah pengembangan kota, akan mengusung konsep Mataram Metro.

Konsep ini menjadikan perkembangan Kota Mataram ke samping bukan ke atas atau berpusat pada satu titik saja. Karena itu, 6 kecamatan di dalam kota harus didukung oleh kecamatan di luar kota yang notabene masuk dalam wilayah Lombok Barat. Karena itu, kehadiran angkutan publik menurutnya sangat mendukung konsep Mataram Metro. Sehingga harapannya pertumbuhan kegiatan tidak hanya terpusat di tiga titik saja.

Jadi jangan hanya di Ampenan, Cakranegara atau Mataram. Harus meluas ke Sandubaya, Selaparang, bahkan ke kecamatan kabupaten lain, seperti Gunung Sari, dan Labuapi.

Aspek-apek inilah yang jadi acuan. Sehingga dalam kajiannya saat itu, Suteja mengatakan wilayah Lombok paling tidak membutuhkan 19 koridor. Sebanyak 9 koridor yang disebut koridor utama berada di Kota Mataram. Sedangkan 10 koridor yang disebut koridor aglomerasi menghubungkan Kota Mataram dengan 3 kabupaten lain di pulau Lombok.

Koridor aglomerasi itu antara lain, Trans Malobar yang melayani rute Mataram ke Lombok Barat bagian selatan. Lalu ada Trans Mandalika, yakni dari Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sedangkan Trans Rinjani, menghubungkan Mataram Lombok Barat bagian Utara, Lombok Utara hingga Lombok Timur.

a�?Kita sudah rancang detail agar bisa melewati kawasan Geopark Rinjani, sampai melewati Sambelia,a�? jelas Suteja.

Feeder yang Disepelekan

A�Untuk memuluskan konsep ini, maka angkutan umum komersil yang selama ini beroperasi, harus mendukung lebih dahulu. Sebab, jika tidak ada perubahan atas trayek-trayek dimana mereka beroperasi ini, maka rentan terjadi tumpang tindih antara BRT dengan angkutan umum.

Lalu diusulkanlah saat itu agar angkutan umum itu jadi feeder untuk angkutan masal ini yang tengah disiapkan ini.

Dukungan tidak hanya harus datang dari angkutan umum. Pemerintah daerah menurut Suteja juga harus mau merogoh kocek dalam untuk pelebaran jalan, penambahan marka jalan dan penyiapan halte. Merujuk dokomen DED, paling tidak perlu 400 halte.

Sayangnya, usulan ini kandas. Pemprov NTB tak punya kuasa lantaran anggaran terbatas di APBD. Maka tahun 2013, rencana ini menjadi mustahil untuk diwujudkan.

Suteja mengaku nyaris putus asa. Bagaimana tidak, sudah menguras pikiran mempersiapkan berbagai hal, melakukan survei, mengumpulan data, pengolahan data dan pengitungan anggaran yang dibutuhkan. Ternyata hasilnya sulit dierealisasikan.

Arah angin kemudian berubah. Tahun 2014 Jokowi menang pilpres. Ada kebijakan untuk assembling 3 ribu bus dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2015-2017. Dan rencana angkutan publik buat NTB pun dihidupkan kembali. Hendak disesuaikan dengan ide kepala negara.

Agung Hartono yang saat bersamaan telah menjadi Kepala Dinas Perhubungan NTB kemudian merespon rencana tersebut. Pada April 2014, NTB mempresentasikan dokumen yang disusun Suteja di Kementerian Peruhubungan di Jakarta. Suteja tentu ikut mempresentasikan ide besarnya itu.

Jika mengacu pada dokumen DED, mewujudkan rencana angkutan publik di Lombok ini setidaknya perlu minimal 90 unit. Dengan bermodalkan dokumen DED yang ada, kesiapan sistem pentarifan dan subsidi dari pemerintah NTB untuk oprasional BRT, maka peluang pun semakin terbuka lebar. NTB mencuri perhatian. Dan disebut waktu itu sudah sangat siap.

Tapi permohonan mendapat 90 unit bus yang tengah disiapkan pemerintah tak diluluskan. Awal mula, NTB disebut hanya layak mendapat 10 unit. Sangat jauh dari kebutuhan 90 unit. Sebab, dengan 10 bus saja, 9 koridor utama di Kota Mataram saja gak cukup. Karena unit BRT diharapkan bukan hanya didasari keterisian koridor. Melainkan, adanya ketepatan frekuensi dan waktu yang bisa dicapai dari satu Halte ke Halte lainnya.

Itulah aspek yang mau diwujudkan. Ingin berapapun penumpangnya, BRT bisa jalan tepat waktu. Sehingga masyarakat bisa memprediksi kapan BRT akan tiba di halte.

Tetapi upaya ini, jadi sulit diwujudkan. Apalagi setelah mendengar, bantuan yang diterima hanya 10 unit.

Pada 2016, Pemerintah Kota Mataram ikut bergabung. Ikut pula ke Jakarta untuk melobi pemerintah. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram H Khalid Suteja kembali meyakinkan Pemkot Mataram agar menyiapkan konsep feeder di Kota Mataram. Namun, ide itu ditampik. Itu mengapa, akhirnya ketika bus ini tiba, ada gesekan dengan angkutan yang sudah beroperasi sebelumnya.

Karena jumlah BRT yang dijanjikan tidak sesuai harapan, akhirnya perencanaan pun diubah kembali. Antara lain jumlah koridor utama dikurangi terutama di wilayah Kota Mataram. Dari sebelumnya 9 koridor menjadi 4 koridor. Tetapi dengan jumlah koridor ini, Suteja tetap menghitung jumlah unit BRT yang dibutuhkan mewujudkan ketepatan waktu, masih banyak pula. Paling tidak perlu 60 armada.

Pada saat yang sama, dari penelusuran di Kementerian Perhubungan jumlah bantuan kabarnya ada perubahan. Tetapi tidak signifikan. Pemrov NTB hanya dapat 15 unit BRT. Jumlah yang masih jauh dari harapan.

Maka, untuk menyiasati agar jumlahnya bisa bertambah, permohonan unit akhirnya dengan melampirkan surat dari Gubernur NTB. Dan akhirnya NTB mendapat 25 bus BRT.

Dan begitu bus datang, masalah kemudian muncul. Dalam dokumen DED yang ada dalam rancangan Suteja sebetulnya bukan bus macam BRT yang datang ini. Namun, ukurannya jauh lebih kecil. a�?Kami benar-benar terkejut dengan ukuran busnya,a�? kata dia.

Dalam rencana pemerintah kata dia, sebenarnya maunya bus biasa saja. Sehingga anggaran operasionalnya juga tidak terlalu besar.

Pada perjalanan selanjutnya, Kementerian Perhubungan selanjutnya menunjuk Damri sebagai operating sistem BRT. Karena BUMN ini dinilai sudah sangat profesional dan memiliki pengalaman yang tidak diragukan. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak menemui banyak persoalan hingga harus mangkrak! Hal yang akhirnya terbukti gagal.

Semenjak hadir pada pertengahan 2016, Dishub NTB pun sudah meminta agar ada anggaran subsidi di APBD Perubahan 2016. Namun, upaya itu berhasil. Sementara di sisi lain, BRT harus sudah mengaspal. Rencana ini pun dipaksakan. Meski minim anggaran subsidi dari provinsi.

Sementara pemerintah kota menyiapkan pola mensubsidi para pelajar di Kota Mataram. Pelajar pun naik dengan gratis. Sementara penumpang umum naik dengan membayar Rp 3 ribu.

Masyarakat pun mulai menikmati rasanya naik angkutan nyaman. Tetapi, karena konsep feeder disepelekan, akhirnya persoalan muncul di tengah jalan. Riak-riak pun muncul.

Dan baru sekarang Pemkot Mataram sadar akan hal itu. a�?Baru akhirnya sekarang saya diminta lagi secara pribadi untuk membantu membuat kajian teknis untuk feeder,a�? kata Suteja.

Apa lacur. Nasi memang sudah menjadi bubur. Bagi Suteja, kajian itu sudah terlambat. Tetapi lebih baik dari pada tidak sama sekali. Dia pun bisa memahami dari sudut penganggaran, DED yang telah ia susun sempurna di atas kertas, tidak mudah diwujudkan. Harus dilakukan secara bertahap dan kontinyu.

a�?Sebetulnya, provinsi sudah siap, saya juga pernah lihat ada anggaran Rp 5 miliar dari Balai LLAJ untuk BRT ini, tetapi kita memang terlambat antisipasi feeder ini,a�? terangnya.

Karena itu, jika Pemkot Mataram pernah mewacanakan anggaran sebesar Rp 1,150 miliar, menurutnya itu sepenuhnya hanya untuk membangun sistem feeder, marka dan halte tambahan. Sedangkan untuk oprasional BRT, sepertinya sudah tercukupi oleh Pemerintah Provinsi dan Balai LLAJ.

Suteja yakin, bahwa sesuatu yang baik itu memang butuh waktu untuk melakukan penyiapan komperehensif, sehingga produk yang kita keluarkan bisa bersinergi baik.

Masih Dirindukan Warga

Kini, setelah lebih dari setengah tahun, bus ini hanya disimpan di gudang milik Damri di Sweta. Lombok Post yang menyambanginya ke sana menemukan betapa bus ini hanya teronggok begitu saja.

Padahal, nilai bus ini sangat besar. Harganya tak murah. Bus ini merknya Hino. Merupakan Bus Besar Hino jenis R 260. Bus dengan mesin bertenaga 260 PS ini dilengkapi dengan sistem pengeraman full air, serta single frame yang lebih kuat dan tahan lama dan kick up frame sehingga membuat sistem suspensi lebih nyaman. Bus juga dilengkapi turbo intercooler yang didukung dengan double acting shock absorber serta mempunyai jejak ban yang lebih lebar membuat kendaraan lebih stabil.

Lombok Post menelusuri harga satuan bus ini di e-catalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Bus ini ditawarkan dengan harga tertinggi per unit sebesar Rp 1,4 miliar. Namun, saat Kementerian Perhubungan membeli 1.000 BRT yang kemudian disebar ke seluruh daerah di Indonesia, pemerintah membelinya Rp 1,17 miliar tiap unit.

Menjadi bagian dari kontrak kontrak pengadaan bus ini, untuk layanan purna jual yang prima, Hino juga memberikan layanan terbaik seperti Free Service Program yaitu layanan servis berkala gratis untuk 2 tahun atau 60.000 KM dan Kontrak Service demi menjaga bus tetap terawat dengan baik.

Hino juga menyiapkan pelatihan untuk mekanik dan pengemudi. Dan di tiap daerah tempat bus ini beroperasi, Hino menempatkan Mobil Servis yang dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan untuk melayani servis atau perbaikan ringan di lokasi saat kerusakan terjadi. Tentu saja, layanan itu masih didapatkan BRT ini. Karena belum dua tahun. Dan belum mencapai 60.000 KM.

Toh, lama tak muncul, BRT ini rupanya dirindukan pula khalayak. Seperti yang dikatakan Kepala SMPN 1 Mataram Septiadi Akbar pada Lombok Post. Dirinya dibuat bingung dengan keberadaan BRT bak lenyap ditelan bumi.

a�?Dulu sering lihat, karena selalu mondar-mandir di SMPN 1 Mataram,a�? kata dia.

Menurut Akbar walau terlihat memiliki kelebihan dan manfaat dalam segi membantu para anak-anak sekolahan. Ia berpikir bahwa, salah satu hal yang luput dari keberadaan BRT yakni sangat sulit untuk dilalui di jalur-jalur jalanan kecil.

a�?Saya kasian pada beberapa siswa yang harus menaiki kendaraan lagi untuk menuju rumahnya karena BRT tidak bisa memasuki jalanan yang lebih kecil,a�? ucapnya.

Ia berharap agar ke depannya, BRT bisa kembali di normalkan kembali, dan bisa mengatasi permasalahanya dengan beberapa angkutan umum, yang di stop pengoperasiannya oleh beberapa oknum angkutan umum lainnya.

Sementara itu, General Manager (GM) Damri Perum Mataram Jajak Sumijan pada Lombok Post mengatakan, vakumnya pengoperasian BRT didasarkan oleh beberapa hal. Sampai saat ini pun belum ada solusi.

a�?Ini bukan mau kami. Ini karena ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan,a�? aku dia.

Menurutnya permasalahan yang terjadi pada BRT tersebut, tidaklah persoalan yang sederhana. Dan hingga kini apa yang sedang terjadi belum bisa dipecahkan jalan keluar oleh beberapa pihak.

a�?Jika sebelumnya, ada beberapa kasus oknum angkot yang menghadang BRT, itu memang benar adanya,a�? jelasnya.

Namun, lanjut Jajak, untuk bisa mengefektifkan oprasional BRT di Kota Mataram, maka pemerintah harus terlibat membantu operasional kendaraan.

a�?Apalagi banyak warga yang rindu akan BRT ini. Saya harap ke depannya bisa memberikan fungsi yang optimal bagi warga Kota Mataram,a�? kata dia.

Belum lama sempat digelar rapat dengan Dinas Perhubungan Kota Mataram dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk memberikan kepastian dan kejelasan pada warga, terkait BRT. a�?Insya Allah, BRT ini akan direncanakan di operasikan kembali pada bulan September,a�? tandasnya.

Lalu Bayu Windia menegaskan, sebetulnya kalau sudah ada anggaran subsidi, tidak ada masalah berarti untuk bisa mengoperasikan BRT. Dia yakin BRT masih tetap dibutuhkan sebagai alternatif angkutan. a�?Tahun depan baru akan bisa berjalan secara normal,a�? katanya.

Dinas Perhubungan mengaku saat ini tengah berhitung untuk menentukan besaran subsidi yang bisa dianggarkan. Tapi Bayu belum mau menyebutkan berapa biaya operasional yang dibutuhkan. Rencananya, dalam APBD 2018 dana subsidi itu akan diajukan.

Terpisah, Ketua DPD Organda NTB Antonius Zalemba menegaskan, pihaknya saat ini sedang berupaya untuk mencarikan solusi bagaimana mengatur angkot dan BRT. Apakah nanti angkot bisa menjadi penjemput anak-anak sekolah atau penumpang ke kantong-kantong BRT, dan seperti apa.

Menurutnya, BRT dan angkutan lain harus sama-sama menguntungkan. Hal itu bisa dilakukan dengan pembagian rute antara BRT dengan angkot sehingga tidak saling membunuh. a�?Kita ingin BRT hidup, angkot juga tetap bisa hidup,a�? katanya. (zad/ili/cr-tea/r8)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka