Ketik disini

Headline Praya

Proses Hukum Lanjut, Poltekpar Jalan Terus

Bagikan

PRAYA–Dinamika pembangunan kampus Politeknik Pariwisata Lombok (Poltekpar) di Desa Puyung, Jonggat Lombok Tengah (Loteng) terus bergulir. Meski mendapat penolakan Pemprov NTB akan tetap melanjutkan pembangunan.

Kepala Dinas Pariwisata NTB L Mohammad Faozal menegaskan Pemprov NTB memilikiA� alas hak berupa yang diakui oleh negara.

a�?Sekarang ada pihak yang mengaku memiliki. Maka harus ada proses hukum,a�? ujarnya usai pembukaan sosialisasi sertifikasi halal untuk sektor pariwisata, beberapa waktu lalu.

A�Ia menegaskan, harus ada proses hukum yang dilakukan untuk membantah bukti alas hak Pemprov NTB atas lahan tersebut. Namun hal ini ditegaskan tidak akan menghentikan proses pembangunan. 10 Agustus mendatang akan dilakukan proses peletakan batu pertama.A� HalA� ini dikarenakan proses lelang sudah selesai. Pemerintah akan membangun kampus dan ruang kuliah. Anggarannya sebesar Rp 130 miliar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?Harus ada proses hukum. Kalau begitu saya pun bisa klaim Hotel Lombok Raya ini milik saya,a�? tegasnya.

Sebelumnya Akademisi Universitas Mataram Prof Zainal Asikin selaku anggota tim kuasa hukum penggugat lahan Poltekpar meminta pemerintah menahan diri. Pemda diminta menunggu hingga proses hukum rampung.

a�?Kami hanya minta pada Pemprov NTB untuk menghormati proses hukum yang lagi diajukan saat ini banding,a�? tuturnya.

Permohonan banding sendiri telah didaftarkan dengan No 13/Pdt.BANDING/2017/PN Praya tertanggal 20 Juni 2017. Dimana A�penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Praya tanggal 14 Juni 2017.

a�?Kami ingin dalam pengadilan semua yang benar akan terbuka karena semua berkas dari awal hingga hibah lengkap dimiliki Penggugat Suryo,a�? terangnya.

DPRD Loteng Beri Dukungan

A�Sementara ituA� sejumlah anggota DPRD Loteng angkat bicara. Mereka menyatakan dukungan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

a�?Kok bisa ada yang menyatakan menolak, apalagi menghalang-halangi,a�? tegas Anggota Komisi I DPRD Loteng Legewarman pada Lombok Post, kemarin (8/8).

Padahal, beber Legewarman warga di luar Desa Puyung, berharap banyak, pembangunan Poltekpar itu secepatnya direalisasikan. Bila perlu tahun ini juga rampung. Alasannya, mereka ingin menyekolahkan anak mereka di kampus yang bersebelahan dengan IPDN tersebut.

a�?Itu saya tahu, setelah turun ke beberapa desa di Praya Timur dan Pujut,a�? beber Legewarman.

Untuk itulah, pihaknya menyarankan agar warga yang merasa mengklaim lahan kampus Poltekpar tersebut memikirkan manfaat yang lebih besar dari keberadaan poltekpar.

a�?Alhamdulillah, kunjungan wisatawan asing juga mulai menggeliat,a�? kata Ketua Komisi IV DPRD Loteng Lalu Supriadi, terpisah.

Itu artinya, terang Supriadi pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

A�a�?Kalau pun ada masalah, mari kita duduk bersama,a�? sarannya.

Ingat, kata Supriadi pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Belanting, Lombok Timur (Lotim) sempat direncanakan dibangun di Loteng. Namun, karena munculkan penolakan warga, akhirnya batal. a�?Masak Poltekpar bernasib seperti itu juga,a�? ujarnya.

Senada dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Loteng H Ahmad Supli. Dikatakannya, jika memandang dari sisi manfaat dan mudaratnya, maka pembangunan Poltekpar lebih besar manfaatnya. Sehingga, mau tidak mau dan suka tidak suka, harus didukung. a�?Kita berharap, lembaga pendidikan tersebut, menjadi kebanggaan kita bersama,a�? ujar Supli.(dss/nur/fer/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka