Ketik disini

Praya

DPRD Loteng Usul Syarat Calon Kades Diperketat

Bagikan

PRAYA-Sepertinya, para calon Kepala Desa (kades) yang ingin maju dalam Pilkades serentak, di tahun 2018 mendatang di Lombok Tengah (Loteng), harus menyiapkan diri dari sekarang. Khususnya, menyangkut syarat pencalonan.A�A�A� Karena, dalam revisi Peraturan daerah (Perda) Nomor I Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, mencuat syarat wajib mengantongi 15 persen salinan KTP pendukung.

Bahkan, muncul keinginan agar, melaksanakan tes akademik dan wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja di bidang pemerintah desa. Parahnya lagi, minimal lulus SMA/SMK atau sederajat.

a�?Bila perlu, calon kades diusung partai politik (parpol),a�? cetus Ketua Pansus DPRD Loteng Suhaimi, kemarin (9/10) dihadapan anggota Pansus dan pejabat satuan kerja pelayan masyarakat (SKPM) terkait.

Dalam diskusi dan jejak pendapat itu pun, muncul pro dan kontra atas usulan yang dimaksud. Sebagian besar, menginginkan syarat wajib fotokopy KTP tetap 10 persen saja, tidak perlu ditambah, apalagi dikurangi. Namun, dengan catatan melampirkan surat keterangan dukungan.

Tes akademik dan surat keterangan pengalaman kerja pun, bagi mereka dilaksanakan, jika jumlah calon kades di atas lima orang. Kalau di bawah itu, cukup dengan fotokopy KTP itu saja. a�?Pilkades tahun 2016 lalu, syaratnya minimal lulus SMP. Kalau bisa, 2018 mendatang lulus A�SMA,a�? sambung Anggota Pansus DPRD Loteng Kameran Muhali.

Pernyataan Anggota Komisi IV DPRD Loteng itu pun, langsung disanggah seluruh peserta diskusi. Ia diminta membaca dan memahami Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, desa. a�?Tolong, jangan terlalu dipersulit,a�? lanjut Didik Ariesta, Anggota Pansus DPRD Loteng lainnya.

Ia mengatakan, seharusnya pengalaman Pilkades di 15 desa, di tahun 2016 dijadikan acuan. Sarat yang menyulitkan dan berpeluang menjadi gejolak sosial harus dihilangkan.

Jika menoleh kebelakang, tambah Didik permasalahan yang muncul pada Pilkades sebelumnya adalah, syarat fotokopy KTP dan independensi panitia pemilihan. a�?Jadi, dua hal itu saja yang kita dalami. Jangan yang lain-lain,a�? saran Anggota Komisi IV DPRD Loteng tersebut.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Loteng Lalu Jalaludin berharap, payung hukum yang dibahas dan disusun bersama tersebut, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya, para calon kades. Tidak kemudian, menimbulkan gejolak dan perdebatan panjang ditingkat akar rumput.

A�A�A�A�A�A�A� a�?Intinya, kita mengacu aturan diatasnya saja. Salah satunya, keputusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015,a�? saran Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka