Ketik disini

Headline Metropolis

Kekeringan di NTB Perlu Solusi Jangka Panjang!

Bagikan

MATARAM-Kekeringan di NTB meluas. Daerah yang terdampak kekeringan semakin banyak. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menunjukkan, 318 desa di NTB dilanda kekeringan. Akibatnya, 127.940 Kepala Keluarga (KK) atau 640.048 jiwa mengalami krisis air bersih.

Dari pantuan Lombok Post, untuk Pulau Lombok wilayah yang terdampak kekeringan berada di bagian selatan. Baik yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah maupun Lombok Timur seperti Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Pujut. Daerah tersebut merupakan langganan kekeringan setiap tahunnya. Hal itu diperkuat dengan data BPBD, di mana dua daerah itu menjadi penyumbang kantong kekeringan terbanyak. Lombok Tengah 9 kecamatan, 82 desa dengan 13.278 KK dan 282.793 jiwa. Sementara Lombok Timur 9 kecamatan, 48 desa, 51.585 KK dengan 153.681 jiwa.

Kemudian di Kabupaten Sumbawa ada 18 kecamatan yang terdampak, dengan 60 desa dan 23.706 KK atau 84.998 jiwa. Sementara di Kabupaten Bima ada 9 kecamatan, 42 desa, 8.203 KK dan 24.608 jiwa yang kekeringan. Ironisnya, Lombok Barat yang merupakan daerah subur juga terkena. Ada 6 kecamatan dan 25 desa mengalami kekeringan dengan 6.678 KK dan 20.034 jiwa penduduk. Lombok Utara yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan Gunung Rinjani tidak luput dari kekeringan. Tahun ini ada 4 kecamatan, 18 desa kekeringan. Jumlah KK yang terdampak sebanyak 11.552 dengan 33.138 jiwa penduduk.

Dua daerah lainnya adalah Kabupaten DompuA� di sini sebanyak 6.113 KK dengan 19.186 jiwa terdampak kekeringan di 7 kecamatan dan 25 desa. Sumbawa Barat 6.258 KK dengan 18.775 jiwa mengalami krisis air bersih di 4 kecamatan dan 10 desa.

Dari semua daerah itu, hanya Kota Mataram yang tidak mengalami kekeringan. Ibu kota provinsi NTB ini masih disuplai air bersih PDAM dan curah hujan yang sesekali terjadi. Kondisi itu bertolak belakang dengan daerah lainnya di NTB. Warga Mataram hampir tidak pernah mengalami kekeringan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum mengatakan, dengan meluasnya daerah terdampak kekeringan pihaknya akan mengintensifkan pengiriman air bersih kepada warga. a�?Kami mendesak dilakukan droping air bersih kepada masyarakat,a�? katanya.

Selain itu, BPBD juga menyurvei lokasi yang memungkinkan untuk dibuatkan sumur bor dalam. Selain itu, BPBD juga mengidentifikasi bendungan dan embung, serta sumber daya air yang dapat dijadikan sumber air melalui pipanisasi ke permukiman warga yang terdampak kekeringan.

Meski demikian, BPBD hingga saat ini belum menetapkan status darurat bencana kekeringan. Karena belum ada kepala daerah yang menyatakan status daerah masing-masing. a�?Belum ada yang menyatakan status,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB H Ahsanul Khalik mengatakan, pihaknya membantu BPBD untuk melakukan droping air ke daerah yang mengalami kekeringan. Seperti di Bima, Dinsos memiliki satu unit kendaraan untuk mengirimkan air bersih ke rumah-rumah warga. Selain itu, mobil dari Dompu dan Kota Bima juga digunakan untuk membantu daerah tersebut.

a�?Ada komimen dari bupatinya juga untuk menangani itu secara mandiri dan konsisten,a�? katanya.

Menurutnya, bencana kekeringan baru memasuki tahap awal, sebab saat ini masih terjadi hujan di beberapa daerah. Ia memperkirakan puncak kekeringan akan terjadi pada bulan November dan Desember, sampai awal tahun 2018. Dari perkiraan cuaca, mulai September hujan diprediksi tidak akan turun lagi karena sudah memasuki musim kemarau.

Sementara penanganan yang dilakukan Dinsos dalam hal ini hanya bersifat sementara. Penanganan jangka panjang ada di instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Pertambangan. Tapi ia menegaskan bahwa Pemprov NTB sangat siap untuk mengantisipasi, anggaran yang disediakan sebesar Rp 200 juta lebih.

a�?Besar itu, itu hanya untuk BBM kendaraan saja, kalau untuk yang kerja sudah ada tersendiri, airkan tinggal kita ambil,a�? katanya.

Masalahnya, dana penanggulangan kekeringan di masing-masing kabupaten tidak ada. Mestinya, bila kekeringan terjadi setiap tahun pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkannya. Apalagi kerusakan hutan semakin parah yang menyebabkan potensi kekeringan semakin tinggi.

a�?Setiap tahun semakin banyak wilayah yang potensi kekeringannya meluas,a�? tandas Khalik. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka