Ketik disini

Headline Praya

Rp 118,5 Miliar Dana Desa di lombok Tengah Tertunda

Bagikan

PRAYA-Inilah akibatnya, kalau Kepala Desa (Kades) sesuka hatinya merombak perangkat desanya. Di Lombok Tengah (Loteng), ada 11 desa yang tidak mengerti cara menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dana Desa (DD). Hal ini terungkap setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) turun melakukan pemantauan.

a�?Setelah kami cek, ternyata para kaur dan staf desanya, baru semua,a�? sesal Kepala Dinas PMD Lalu Jalaludin, kemarin (9/8).

Dinas PMD pun, terangnya melakukan pendampingan. Mereka diajarkan bagaimana tata cara menyusun LKPJ. Hanya saja, dari 11 desa yang dimaksud, ada empat desa diantaranya yang kondisinya paling parah.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Ke empat desa yang dimaksud, beber Jalaludin yaitu Desa Darek, Pelambek dan Pandah Indah, di Praya Barat Daya. Kemudian, Desa Landah di Praya Timur. Gara-gara keterlambatan desa-desa yang di maksud, maka pencairan DD tahap kedua bagi seluruh desa di Gumi Tatas Tuhu Trasna terpaksa ditunda. Wajar saja, karena bersifat kolektif. a�?Padahal, Agustus ini harusnya dicairkan,a�? katanya.

Ia mengatakan, sejak awal Dinas PMD telah mengingatkan secara lisan maupun tulisan, agar LKPJ dikumpulkan sebelum 24 Juli lalu. Namun, hanya beberapa puluh desa saja yang mengindahkannya. PMD pun kemudian, mengeluarkan kebijakan perpanjangan waktu. a�?Kami deadline, pertengahan bulan ini juga,a�? katanya.

Jika masih ada lagi yang terlambat, lanjut Jalaludin maka DD tetap ditunda. Total DD untuk 127 desa di Loteng sendiri mencapai Rp 118,597 miliar. Desa-desa yang sudah menyerahkan LKPJ tersebut, rata-rata berhasil menyelesaikan program kerjanya sesuai target.

Progres pengerjaan fisiknya, bebernya lagi rata-rata di atas 85 persen. Sementara, yang sudah 100 persen hanya 18 desa saja. Meliputi, Desa Marong, Mertak Tombok, Pagutan, Semparu, Mantang, Bujak, Aik Mual, Mekar Damai, Setiling, Aik Berik, Murbaya, Bagu, Desa Sisik, Selebung Rembiga, Pengembur, Prabu, Ubung dan Desa Labulia. Ia pun meminta, agar desa-desa lain banyak belajar dari 18 desa yang dimaksud.

a�?Alhamdulillah, kami salah satu desa yang telah memenuhi target,a�? kata kades Pengembur Supardi Yusuf, terpisah.

Hanya saja, pihaknya menyesalkan atas keputusan pemerintah, yang menerapkan kebijakan kolektif. Seharusnya, desa-desa yang menyelesaikan LKPJ, bahkan memenuhi target didahulukan proses pencairan DD. Bukan sebaliknya, saling menunggu. Apalagi, ada desa yang belum menyelesaikan sama sekali.

a�?Kalau begini, bisa-bisa kami menjadi korban. Tolong kebijakan seperti ini dirubah,a�? saran mantan sekretaris Forum Kepala Desa (FKD) Loteng tersebut.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka