Ketik disini

Headline Tanjung

Banggar Minta Pemkab Lombok Utara Prioritaskan Infrastruktur

Bagikan

TANJUNG-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara menyarankan Pemkab memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dalam APBDP 2017. Karena anggaran di APBD murni 2017 tidak maksimal disebabkan pemotongan dana alokasi khusus (DAK).

“Maka pada APBDP kita sarankan anggaran untuk infrastruktur ditambah,a�? ujar anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto, Kamis (17/8).

Menurut Ardianto, pengerjaan infrastruktur pada APBDP sangat bisa dilakukan. Sepanjang tersedia anggaran dan waktu pengerjaan yang mencukupi.

Ada beberapa jalan yang bisa dikerjakan pemkab pada APBDP 2017. Seperti jalan yang ada di Dusun Selelos, Desa Bentek yang pada APBD murni tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga tidak tuntas. Selain itu, ada juga ruas di Dusun Leong, Desa Tegal Maja yang juga kekurangan anggaran untuk jalan sepanjang tiga kilometer lagi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Di Bayan juga ada yang bisa dikerjakan. Sepanjang ada anggarannya, silakan dilakukan,a�? katanya.

Lebih lanjut, Ardianto mengungkapkan, ada beberapa usulan pemkab dalam APBDP yang sulit terealisasi. Seperti rencana pembelian lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) di tiga gili yang dianggarkan Rp 12 miliar.

Ini disebabkan beberapa hal seperti belum tuntasnya Perda Pengelolaan Sampah sehingga rencana pembelian lahan dianggap tidak efektif.

a�?Kalau Perda belum ada kan kita tidak tahu lahan itu nanti akan dibagaimanakan. Sistem pengelolaan sampahnya dan siapa yang akan mengelola juga kita harus pegang dulu seperti apa,a�? tandasnya.

Selain itu, jika mengacu peraturan perundang-undangan pengadaan lahan bisa tuntas dalam waktu 14 bulan. Sedangkan sisa waktu yang ada saat ini hanya empat bulan. Mungkinkah pemerintah bisa melakukan proses pembebasan lahan selama sisa waktu ini.

a�?Beberapa kali kita pernah menganggarkan pembebasan lahan di APBDP tetapi tidak terlaksana dan akhirnya menjadi Silpa,a�? pungkasnya.

Terpisah, Asisten II Setda Lombok Utara Hermanto mengungkapkan, pengadaan tanah di tiga gili harus dilakukan. Ini karena tiga gili menjadi pusat ikon pariwisata Lombok Utara yang menghasilkan sampah rata-rata 16 ton per hari.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Satker Persampahan PU Provinsi NTB sedang menyusun rencana teknik rinci persampahan dan limbah. Mulai dari pengelolaan sampai penyiapan infrastruktur akan difasilitasi pemerintah pusat senilai Rp 38 miliar untuk gili dan TPA Jugil. Syaratnya, pemda menyiapkan lahan.

Lahan yang akan dibeli di tiga gili juga sudah ada kepastian dari pemilik tanah. Ini dibuktikan dengan tanda tangan pemilik tanah dan mengetahui bupati. Sehingga dipastikan untuk lahan tersebut dapat terselesaikan sesuai tenggat waktu. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka