Ketik disini

Headline Kriminal

Pengedar Tramadol Mulai Tiarap, Pabrik Ditutup

Bagikan

Tramadol merupakan pereda rasa nyeri sedang hingga berat. Obat itu bekerja mempengaruhi reaksi kimia dalam otak dan sistem saraf. TapiA� Tramadol kini kerap disalahgunakan sebagai pengganti narkoba yang murah meriah.

——————————–

Sebelum maraknya penindakan terhadap peredaran gelap tramadol, obat jenis ini dengan mudah kita dapatkan di kios-kios kaki lima di sejumlah kampung di Mataram. Meski tergolong obat keras yang harus menggunakan resep dokter obat ini dijual bebas. Namun penindakan yang dilakukan aparat beberapa bulan terakhir membuat para pengecer tiarap.

Sebut saja Sarimah (bukan nama sebenarnya). Ibu rumah tangga ini dulunya pernah menjadi pengecer tramadol. Saat koran ini menemuinya kemarin (20/8) Sarimah mengenang kembali bagaimana obat keras ini pernah menjadi sandaran hidupnya.

Menurutnya sebelum para pemasok besar tramadol di Mataram dibekuk polisi, rejeki Sarimah cukup lancar dari bisnis ini. A�Ia mengaku tak butuh modal besar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Saya nendak (beli, Red) A�di pemilik obat itu Rp 15 ribu perstrip (isi 10 butir tramadol). Dan saya bisa jual dengan Rp 30-45 ribu perstripnya,a�? jelas Bunga.

Janji keuntungan yang cukup menggiurkan ini membuatnya betah berjualan Tramadol. Dari pendapatan inilah Sarimah yang kini menjanda bisa menghidupi kedua anaknya.

A�a�?Saya sudah jualan selama setahun lebih,a�? bebernya.

Tapi, itu dulu. Razia besar-besaran yang dilakukan aparat keamanan membuatnya surut. Ia tak lagi berani menjual Tramadol. a�?Saya takut masuk penjara. Lebih baik, saya memilih menganggur,a�? ujarnya.

Sementara itu selama semester pertama tahun 2017, Polda NTB sedikitnya telah menyita 52.770 butir tramadol. Jumlah merupakan hasil tangkapan Ditresnarkoba Polda NTB sebanyak 1.570 butir, Polres Mataram 1.200 butir dan Polres Dompu sebanyak 50.000 butir.

A�a�?Jadi totalnya itu 52.770 butir tramadol. Semuanya itu sudah kita musnahkan pekan lalu,a�? kata Kapolres Mataram AKBP Muhammad kepada Lombok Post, kemarin (20/8).

Para pengedar yang diamankan itu bukan dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

a�?Tramadol belum masuk kategori narkotika. Jadi, kita berikan sanksi ke mereka berdasarkan undang-undang kesehatan,a�? tegasnya.

Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditegaskan hukuman bagi penjual obat-obatan tanpa memiliki izin edar akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.

A�a�?Makanya jangan sekali-sekali mencoba untuk menjual tramadol lagi. Sanksinya sudah tegas sekarang,a�? ujarnya.

Kini untuk menekan perederan gelap obat daftar G itu, Polres Mataram dan Polda NTB sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk menutup pabrik pembuat obat tersebut di Sukabumi, Jawa Barat. a�?Hasil pengembangan kasus itu ternyata obat tersebut berasal dari Jawa Barat. Sekarang, pabrik tersebut sudah ditutup,a�? akun Muhammad.

Berdasarkan hasil pantaun Polres Mataram, saat ini peredaran tramadol di Mataram sudah tidakA� seperti dulu lagi.A� Karena itulah kapolres meminta peran serta warga untuk ambil bagian dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan obat keras ini.

a�?Kita akan tindak langsung jika ada peredarannya,a�? tegasnya.

A�

BBPOM Cabut Ijin Edar

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) NTB Ni Gusti AyuA�Nengah Suarningsih menjelaskan, ijin edar penjualan obat tramadol sudah dicabut. Terkecuali diperuntukkan bagi kegiatan kesehatan.

Artinya, obat tramadol yang beredar luas ditengah masyarakat itu illegal. Obat tersebut tidak memiliki izin edar. a�?BBPOM tidak pernah mengeluarkan izin edar untuk penjualan tramadol. Terkecuali untuk kegiatan kesehatan,a�? jelas Nengah.

Untuk produksi obat, harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sementara, tramadol yang beredar di lapangan itu tidak memiliki label yang jelas sesuai dengan persyaratan obat pada umumnya.

A�a�?Label yang tertera di tramadol yang dijual di masyarakat itu adalah palsu apalagi tanpa resep dokter,a�? tandasnya.

Berdasarkan hasil laboratorium, tramadol yang ilegal dengan legal memiliki kandungan yang sama. Hanya saja, masyarakat mengkonsumsinya itu tanpa resep dokter. a�?Disanalah penyalahgunaannya. Tak hanya itu, BBPOM tidak pernah mengeluarkan izin edar,a�? ungkapnya.

Untuk menekan peredarannya, pihaknya sudah bekerjasama dengan beberapa Polda NTB untuk melakukan penindakan terhadap para penjual tramadol. a�?Kita kerjasama dengan Polda NTB karena mereka yang memiliki kewenangan lebih besar untuk melakukan penindakan,a�? kata Nengah.

Menurutnya, peredaran tramadol di NTB sangat massif. Untuk itu, harus dilakukan tindakan preventif terhadap penyuplai dan masyarakat.

a�?Artinya, masyarakat harus dicerdaskan supaya mereka mengetahui dampak dari penyalah gunaan tramadol,a�? ujarnya.

Dia juga mendorong lintas sektoral untuk ikut terlibat. Pemerintah Kabupaten/Kota harus lebih aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung. a�?Kelurahan perangkat daerah paling bawah harus lebih aktif,a�? jelasnya.

Sementara itu pakar hukum pidana Universitas Mataram Dr Natsir SH.,MH mengatakan, keberadaan peredaran tramadol di tengah masyarakat itu sebenarnya sudah meresahkan. Efek dari peredarannya itu sudah berdampak luas. Kondisi itu tentu bertentangan dengan hukum pidana.

a�?Kalau sudah meresahkan tentu pihak kepolisian harus melakukan tindakan,a�? kata Natsir, kemarin.

Terlebih lagi efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat tersebut bisa merusak saraf jika diminum tanpa resep dokter. a�?Dampaknya negatifnya lebih besar dari keuntungannya,a�? kata dia.

Namun, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur dengan jelas terkait peredaran tersebut. Karena, tramadol belum masuk dalam kategori narkotika.

Kendati demikian, aparat penegak hukum juga tidak boleh kaku menafsirkanA� secara kaku Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu. Aparat penegak hukum bisa menafsirkan persoalan tramadol itu melalui pendapat ahli hukum.

a�?Nanti hakim yang bisa menentukan apakah sudah memenuhi unsur pidananya itu atau tidak,a�? ujarnya.

Karena itulah Menurut Natsir aparat penegak hukum harus menggunakan pandangan dari aspek hukum realisme.A� Sebab, keberadaan tramadol saat ini sudah di atas ambang kewajaran. a�?Saya lihat polisi masih menggunakan pandangan positivisme terkait dengan peredaran tramadol itu,a�? jelasnya.

Sehingga, aparat hukum yang sudah menangkap otak pelaku penjual tramadol malah dilepas. Alasannya karena aturan tidak ada.

A�a�?Aparat penegak hukum harus mengedepankan tujuan hukum. Tujuan hukum ada tiga yaitu Filosofis, keadilan, dan kemanfaatan,a�? jelasnya.

Jika salah satu dari tiga tujuan hukum itu tidak dicapai, maka aparat penegakA� hukum harus menggunakan penafsiran ahli hukum.

a�?Kalau tramadol ini saya rasa bertentangan dengan asas kemanfaatan itu,a�? jelasnya.

Selain itu Natsir menyarankan A�pihak berwajib bisa menyelesaikan persoalan hukum tersebut di luar pengadilan. A�Menurutnya pihak kepolisian bisa mengeluarkan diskresi terhadap pelaku penjual tramadol. Jika penjual tramadol dilepas A�polisi harus melepas mereka berdasarkan surat pernyataan.

a�?Jika penjual tramadol kembali melakukan tindakan serupa maka akan diproses hukum. Itu bisa menjadi penguat di pengadilan,a�? kata Natsir.

Menurutnya tak hanya menggunakan itu, di pasal 179 undang-undang kesehatan sudah terang dan jelas disebutkan. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

A�a�?Pasal itu sudah jelas. Tapi, aparat penegak hukum mau tidak menindak para penjual tramadol itu dengan tegas. Itu yang masih jadi tanda tanya,a�? ungkapnya.

Dia berharap, kedepan aparat penegak hukum bisa memberikan kepastian hukum terhadap penjual tramadol. a�?Menurut saya ini sama saja dengan narkoba jika dikonsumsi banyak tanpa resep dokter. Artinya ini sama-sama merusak generasi bangsa,a�? tandas Natsir. (suharli/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka