Ketik disini

Kriminal

Tersangka Sampan Fiberglass Diperiksa

Bagikan

MATARAM-Polda NTB telah menetapkan salah seorang pejabat BPBD Kabupaten Bima berinisial TR sebagai tersangka. Dia tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit sampan fiberglass.

a��a��Sudah ada tersangkanya,a��a�� kata Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti A�kepada Lombok Post melalui pesan singkat whastapp.

Perwira dua mawar itu tidak menyebutkan secara gamblang indentitas tersangka ketika dikonfirmasi. Dia hanya mengungkap saat proyek bergulir tersangka menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). a��a��Baru satu orang tersangka. Dia PPK proyek pengadaan sampan fiberglass,a��a�� bebernya.

Di samping itu, Tri Budi mengaku bahwa tersangka sudah dipanggil untuk kepentingan penyidikan. Nantinya,TR akan diperiksa sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Rencananya polisi akan memeriksa mantan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bim hari ini. a��a��Senin (hari ini), dia diperiksa sebagai tersangka,a��a�� terang perwira berjilbab itu.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB telah melayangkan surat panggilan pekan lalu. Hanya saja, tersangka tak hadir. Untuk kali kedua, penyidik kembali memanggil tersangka untuk kepentingan pemeriksaan.

a��a��Kami panggil lagi,a��a�� aku dia.

Sementara, TR yang dikonfirmasi via koran iniA� via telepon mengenai penetapan tersangka atas dirinya enggan menjawab. a��a��Iyota. Cou kombi (Iya. Siapa ini?),a��a�� tanya dia.

Ketika Koran ini menjawab melalui pesan singkat, yang bersangkutan tidak lagi menjawabnya. Bahkan, dia mengalihkan panggilan dari Koran ini.

Pemkab Bima Tak Intervensi

Sementara itu Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri disebut telah mengetahui status tersangka TR. Hal itu diinformasikan langsung oleh penyidik Dirkrimsus Polda NTB.

a�?Karena sudah ada penetapan tersangka dari pihak berwenang, maka itu menjadi ranah kejaksaan dan kepolisian. Pada prinsipnya pemerintah daerah menghormati proses hukum bagi ASN itu,a�? A�kata Kasubag Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima Suryadin, Minggu (20/8).

Pria yang akrab disapa Yan ini mengatakan, sikap pemerintah masih menunggu hasil dari proses hukum saat ini. Apabila yang dilakukan penahanan, maka akan ditindaklanjuti.

a�?Intinya, masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan,a�? ujarnya.

Ditegaskannya, Pemkab Bima berkomitmen untuk memberantas tindak korupsi. Apabila ada A�pejabat yang diindikasikan melanggar hukum, pemerintah tidak akan mengintervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Pemerintahakan mendukung penuh proses penegakan hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah

a�?Yang kami pahami, meski seseorang berstatus tersangka, tidak mesti ia ditahan. Penyidik lah yang paling mengetahui penting tidaknya seseorang untuk ditahan,a�? pungkasnya. (jlo/yet/r4/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka