Ketik disini

Headline Selong

PT Sadhana Yakin Tak Langgar Aturan

Bagikan

SELONG-PT Sadhana Arifnusa masih menjadi sorotan. Itu setelah beberapa kali mendapat penolakan dari warga Sambelia terkait pengelolaan Hutan Tanam Industri (HTI) di Sambelia, Lombok Timur (Lotim). Bahkan Bupati Lotim Ali BD mengaku sempat memberi peringatan kepadaA� perusahaan agar merespon ketidakpuasan masyarakat setempat.

Mengklarifikasi persoalan ini, pimpinan PT Sadhana Arifnusa Kuswanto Setia Budi memberikan penjelasan.

A�a�?Regulasi hutan sangat hebat dan ketat. Aturannya tidak seperti yang disampaikan Pak Bupati. Sebenarnya ada ruang untuk petani seperti hutan rakyat, HKM dan sebagainya. Kalau kami diberi ruang HTI,a�? terangnya kepada Lombok Post.

HTI ini dikatakannya juga punya organisasi. Dimana untuk lahan HTI itu tidak cukup dengan lahan seluas 100 hektare seperti yang disarankan Ali BD. a�?100 hektare itu kecil untuk HTI. Saya nggak bisa bayari ahli dan itu kan nggak cukup. Karena ini kan pekerjaan yang panjang,a�? jelasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

HTI yang dikelola pihak Sadhana saat ini diungkapkan Kus, sapaannya sejumlah 3.800 hektare. Luas HTI ini dikatakan paling kecil jika dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga, jika harus menggunakan 100 hektare maka itu tidak layak . a�?HTI itu kalau di Sumatera paling kecil 20 ribu hektare bahkan sampai ada 200 ribu hektare,a�? beber pria yang mengaku sudah 47 tahun menggeluti usaha tembakau di Lombok tersebut.

Namun di akuinya Pulau Lombok tidak bisa disamakan dengan pulau lainnya. Sehingga luas HTI 3.800 ini pun ia ungkapkan didapat di tiga kabupaten yakni di Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Dengan 1.800 hektare ada di Sambelia.

Terkait adanya penolakan warga setempat,A� menurutnya karena warga belum memahami regulasi yang ada. Dimana, selama ini mereka memang belum diatur oleh pemerintah. Sehinga, ketika datang aturan melalui KPH Rinjani, banyak yang belum memahaminya. a�?Yang jelas kami sudah mengikuti regulasi dan hukum. Silakan tanya di KPH jadi semua pihak juga saya harapkan demikian, karena semua orang sama di mata hukum,a�? jelasnya.

Dibeberkannya, Bupati Ali BD 8 Desember 2016 melalui biro hukum melayangkan permohonan untuk pecabutan HTI kepada Kementrian Kehutanan. Namun itu tidak direspon dan izin PT Sadhana tidak dicabut. a�?Oleh regulator berarti saya memenuhi syarat dan tidak menyalahi aturan toh,a�? terangnya tersenyum.

Kuswanto pun mengaku beberapa kali dipanggil Polda NTB hingga pihak pengadilan. Ia selalu hadir memenuhi panggilan tersebut karena merasa telah mengikuti semua regulasi dan aturan yang ada. a�?Saya dianggap Bupati sama dengan masyarakat yang mencuri kayu. Katanya bedanya saya punya izin. Kalau nyuri punya izin kan nggak nyuri dong jadinya,a�? ujarnya tertawa.

Sebelumnya Bupati Lotim Ali BD mengaku telah mengingatkan PT Sadhana terkait pengelolaan HTI Sambelia. a�?Sudah saya beri nasehat PT Sadhana itu untuk jangan meluas, Saya minta mereka coba dulu 100 hektare, kalau dalam 100 hektare masyarakat tertarik dan senang dengan program mereka itu baru ditambah luasnya,a�? katanya.

PT Sadhana dikatakan bupati harus memanfaatkan ribuan hektare lahan HTI tanpa mengenyampingkan memperhatikan kepuasan masyarakat sekitar kawasan tersebut. a�?Mereka datang ke saya, saya katakan kalau di sana programnya bagus dan rakyat senangA� baru ditambah seluas-luasnya,a�? ujarnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka