Ketik disini

Tanjung

Sistem One Ticket Akan Diterapkan Lagi di Pelabuhan Bangsal

Bagikan

TANJUNG-Pola penarikan retribusi yang dilakukan di Pelabuhan Bangsal sempat dikeluhkan pelaku wisata. Hal ini karena untuk masuk ke Bangsal ada beberapa pungutan yang harus dibayar. Sehingga terkesan kurang efisien.

Menyikapi keluhan pelaku wisata ini, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara, Syahbandar Pemenang, Koperasi Karya Bahari (KKB), Dishublutkan Lombok Utara dan sejumlah stakeholder lainnya, kemarin (24/8).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang diwawancarai usai kegiatan mengungkapkan, rapat ini digelar untuk mengatasi keluhan yang ada di Pelabuhan Bangsal. Hasilnya salah satunya mengembalikan sistem one ticket. a�?Keluhannya sekarang terlalu banyak pungutan di Bangsal, inilah yang akan kita satukan,a�? katanya.

Menurut Najmul, seluruh pihak yang menarik retribusi di Bangsal sepakat untuk menyatukan pungutan ini. Agar wisatawan maupun pelaku wisata yang datang bisa lebih nyaman lagi. “Kesepakatan ini akan disertai dengan MoU dari pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Lombok Utara H. Muhammad menyambut baik langkah pemerintah daerah untuk kembali menyatukan segala pungutan tersebut. a�?Dulu sistem ini pernah diterapkan, tapi terputus sejak Januari lalu. Ini yang akan kita bangun lagi dengan MoU yang disepakati bersama,a�? katanya.

Untuk teknis di lapangan, Muhammad mengungkapkan, pihaknya tetap akan menempatkan petugas yang akan melayani pemungutan retribusi tersebut. Pungutan ini akan berada di bawah naungan Disbudpar yakni retribusi masuk tempat rekreasi. a�?Kalau sebelumnya kita nitip retribusi di koperasi, yang sekarang kita juga akan tempatkan petugas di sana,a�? katanya.

Terpisah, Kepala KKB Sabarudin mengungkapkan, pihaknya siap melakukan kerja sama lagi dengan Pemkab Lombok Utara terkait penarikan retribusi tersebut. Hanya saja pihaknya menginginkan ada aturan jelas yang bisa dijadikan dasar. a�?Kita ingin ada MoU dulu biar jelas semuanya,a�? pungkasnya. (puj/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka