Ketik disini

Headline Metropolis

Realisasi Pajak Daerah Baru 63,96 Persen

Bagikan

MATARAM-Tinggal empat bulan lagi tahun 2017 akan berakhir. Dalam kurun waktu empat bulan itu, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB harus mampu mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,5 triliun.

Untuk merealisasikan target itu, Bappenda nampaknya harus bekerja ekstra. Sebab realisasi pajak daerah saja baru mencapai 63,96 persen, atau Rp 731,9 miliar dari target Rp 1,1 triliun. Berkaca pada capaian pajak daerah itu, Kepala Bappenda NTB H Iswandi mengaku tetap optimis realisasi pendapatan bisa mencapai target di akhir tahun.

a�?Ini butuh kerja keras karena wilayah kita sangat luas dengan fasilitas yang ada sangat terbatas,a�? kata Iswandi di kantornya, kemarin (28/8).

Ia menyebutkan berbagai upaya sudah coba dilakukan untuk menggenjot pendapatan. Seperti dengan meluncurkan program e-Samsat sebagai bentuk layanan 24 jam, pemberian surat teguran, operasi gabungan, dan penagihan dari pintu ke pintu. Selain itu, Bappenda juga membuat pekan panutan pajak dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat menyetor kewajibannnya. Termasuk mengintensifkan Samsat keliling agar warga mudah membayar pajak kendaraan bermotornya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Pada bulan Agustus, Bappenda NTB juga membuat program insentif berupa pembebasan denda bagi wajib pajak yang menunggak pajak. Progam itu dilaksanakan selama satu bulan penuh. Pola itu menurut Iswandi mendapat respons positif dari masyarakat. Karena mereka ramai-ramai mendaftarakan ulang kendaraanya dan menyetor pajak.

a�?Tapi ke depan kita harapkan masyarakat lebih taat membayar pajak, tepat waktu,a�? katanya.

Tapi dari program pengampunan pajak itu, Bappenda mendapat data pasti terkait jumlah kendaraan yang masih aktif. Mereka yang selema ini tidak membayar pajak akhirnya diketahui posisinya seperti apa. Data itu akan dimanfaatkan ke depan untuk penagihan pajak. Sehingga program penghapusan denda itu ada kemungkinan tetap dilanjutkan.

a�?Kita evaluasi dahulu, kalau bagus akan kita lanjutkan,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB Muhammad Husni menambahkan, dengan adanya program insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor selama Agustus, ada peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup signifikan. Terutama jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Di mana setiap hari rata-rata penerimaan PKB sebesar Rp 1,3 miliar. Sehingga ia optimis selama Agustus penerimaan PKB bisa di atas Rp 30 miliar.

a�?Apakah akan dilanjutkan atau tidak, kita lihat dulu bagaimana trennya,a�? kata Husni.

Ia menyebutkan, realisasi pajak daerah hingga tanggal 24 Agustus tidak buruk atau berada di posisi 63,96 persen. Terdiri dari PKB sebesar Rp 188,6 miliar atau 60,50 persen dari target Rp 311,8 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 196 miliar atau 65,42 persen dari target Rp 299,8 miliar. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 128 miliar atau 66,60 persen dari target Rp 192,9 miliar, Pajak Air Permukaan Rp 567 juta atau 58,77 persen dari Rp 1 miliar. Kemudian Pajak Rokok Rp 218 miliar atau 64,36 persen dari target Rp 338,8 miliar.

Untuk BBNKB, 90 persen sumber pendapatan berasal dari penjualan kendaraan baru. Tapi selama tahun 2017 terjadi tren penurunan maka target diubah dari semula Rp 321 miliar menjadi Rp 299 miliar. Menurutnya, penurunan target itu merupakan sesuatu yang realistis dengan kondisi ekonomi yang lesu. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka