Ketik disini

Headline Metropolis

Bayar Pajak Hari Ini atau Diuber!

Bagikan

MATARAMa��Gebyar PBB di Kota Mataram tinggal menyisakan hari ini saja. Besok (31/8), sudah masuk jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). A�Warga Kota Mataram diingatkan segera membayar kewajibannya. Jika tidak maka denda administratif akan berlaku.

a�?Sampai hari kemarin (29/8) posisinya sudah 74,34 persen,a�? kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Angka ini setara dengan Rp 17,843 miliar dari target pendapatan PBB sebesar Rp 24 miliar. Dengan sisa waktu yang hanya satu hari, Syakirin mengaku ingin realisitis dengan target yang ada. Melampaui angka Rp 24 miliar nyaris tidak mungkin lagi. Karena itu, ia akan mengupayakan sampai hari ini, bisa melampaui target 90 persen.

a�?Sedangkan sisanya, 10 persen akan kami fokus kejar setelah jatuh tempo,a�? tegasnya.

Mau tidak mau, warga yang enggan membayar hingga jatuh tempo akan dikenai denda administratif. Baginya tidak ada kompromi terhadap warga yang enggan membayar kewajibannya. Syakirin tetap akan mengupayakan agar target pendapatan PBB, bisa Rp 24 miliar terlampaui.

a�?Pembayaran tertinggi ada di Kecamatan Cakranegara mencapai 88 persen, sedangkan terendah di Sekarbela dengan 52 persen,a�? terangnya.

Maping capaian ini, akan memudahkan pihaknya menyisir, di mana saja kantong-kantong Wajib Pajak (WP) yang malas membayar pajak. Timnnya siap turun all out mendatangi rumah-rumah WP yang terdata.

Sementara itu, Camat Sekarbela Cahya Samudra mengakui capaian pajak di wilayahnya masih jauh dari harapan. Tetapi, ia tegaskan bukan semata-mata karena sosialisasi ke warga yang rendah.

a�?Upaya sosialisasi kami tidak kurang-kurangnya, sejak Gebyar PBB ini dari kelurahan hingga lingkungan sudah kita dorong untuk mengumumkan pada warga,a�? terangnya.

Tetapi rupanya ada persoalan yang membuat capaian tetap saja rendah. Yakni SPPT warga tertuama yang tinggal di kawasan perumahan, belum dipecah-pecah oleh developer.

a�?Kalau dulu yang bayar pajaknya kan satu, yakni atas nama pemilik lahan, tetapi sekarang harusnya SPPT disebar ke masing-masing pemilik rumah. Rupanya ini yang belum dilakukan,a�? kata Cahya.

Akibatnya, banyak warga terutama di kawasan yang sebelumya adalah lahan pertanian seperti Jempong Baru yang telah berubah jadi kawasan pertanian, belum bisa bayar pajak. Karena SPPT-nya belum terdistribusi ke warga yang menempati perumahan itu.

a�?Kalau dulu hitungannya satu lahan, tapi kini sudah hitungannya bisa jadi 300 unit rumah,a�? turutnya.

Selain Jempong Baru, hal serupa juga terjadi di Karang Pule. Perumahan seperti di Royal dan Green Kodya, banyak warganya SPPT-nya belum dipecah ke warga perumahan. Tetapi tetap atas nama pemilik lahan.

a�?Kita sudah berusaha datangi BKD, untuk terbitkan SPPT seperti ini, tapi terbentur juga masalah waktu,a�? sesalnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka