Ketik disini

Headline Kriminal

BPKP Tunggu Permintaan Audit Kasus Merger PT BPR NTB

Bagikan

MATARAM-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap melakukan audit perhitungan kerugian negara (PKN) A�kasus dugaan korupsi merger PT Bank BPR NTB. Audit tersebut nantinya akan menjadi bahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam menetapkan tersangka.

Korwas Investigasi BPKP NTB Ngatno mengatakan, pihaknya belum menerima A�permintaan audit PKN untuk dugaan korupsi merger PT Bank BPR NTB. Meski demikian, BPKP siap mengaudit sesuai dengan permintaan Kejati NTB.

“Kami siap saja. Tapi ini belum ada permintaannya,” kata Ngatno.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ngatno mengatakan, pihaknya belum dapat menentukan langkah, sebelum ada permintaan dari jaksa penyidik dalam perkara ini. “Ya kita tunggu saja. Kalau ada permintaan, tentu akan ada tim yang dibentuk untuk melakukan audit,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, penetapan tersangka untuk perkara ini masih menunggu rampungnya pemeriksaan saksi. Termasuk hasil potensi kerugian negara di dalamnya. Dari kedua hal tersebut, nantinya akan terlihat peran pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Kita lihat unsur lainnya, seperti kerugian negara. Nanti dari sana baru kita tetapkan tersangka,” kata Dedi beberapa waktu lalu.

Diketahui, perkara ini mencuat berawal dari laporan masyarakat. Untuk proses merger delapan PD BPR menjadi PT BPR NTB, terlebih dahulu dibentuk tim persiapan konsolidasi.

Pembentukan itu disusul dengan pengumpulan dana seluruh PD BPR di NTB. Setiap PD BPR menyerahkan uang dengan jumlah bervariasi, hingga akhirnya terkumpul Rp 1,7 miliar dan digunakan untuk beragam keperluan. Dari sana kemudian muncul adanya dugaan penyimpangan dalam proses merger tersebut. (dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka