Ketik disini

Kriminal

Kejari Mataram Intensifkan Pencarian Ruslan

Bagikan

MATARAM-Eksekusi terhadap Ruslan, terpidana kasus korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum dapat dilakukan oleh kejaksaan. Satu bulan sejak vonis hakim, Ruslan belum juga diketahui keberadaannya.

Kasipidsus Kejari Mataram Andritama Anasiska mengatakan, pihaknya telah mengintensifkan pencarian terhadap Ruslan. Upaya ini dilakukan bersama aparat kepolisian dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

“Kepolisian, termasuk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) juga sudah kita libatkan,” kata Andri, kemarin (29/8).

Andri menjelaskan, koordinasi dengan Kejagung dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai buronnya Ruslan. Dari Kejagung, informasi tersebut akan diteruskan ke Kejati dan Kejari seluruh Indonesia.

Dalam upaya yang dilakukan Kejari Mataram, jaksa turut memberikan foto dan identitas Ruslan yang kini menjadi terpidana. “Mekanisme itu sudah kita lakukan,” ujarnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Bagaimana dengan peluang Ruslan untuk kabur ke luar negeri? Mengenai hal tersebut, Andri mengatakan, tidak mungkin jika yang bersangkutan kabur hingga luar negeri. Dia juga meyakini bahwa Ruslan masih berada di Indonesia.

“Kalau ke luar negeri sepertinya tidak,” kata dia.

Sebelumnya, Ruslan diputus bersalah dalam sidang in absentia di Pengadilan Tipikor Mataram pada akhir Juli lalu. Dia terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim yang diketuai AA Putu Rajendra menjatuhkan hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana penjara, majelis hakim juga memberi pidana denda sebesar Rp 300 juta. Denda ini wajib dibayarkan, jika tidak, hukuman terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Dalam persidangan tersebut, putusan hakim tidak melihat hal yang dapat meringankan Ruslan. Karena itu, vonis yang diberikan, sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mataram.

Meski tidak hadir dalam persidangan, hakim tetap memberikan hukuman maksimal untuk terdakwa. Termasuk mengganti kerugian negara akibat perbuatan korupsinya pada kasus penyimpangan BSPS, KLU.

Untuk uang pengganti, hakim menghukum terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp 1,1 miliar lebih ke negara. Ini sebagai uang ganti rugi bagi negara.

Dalam proses pembayaran ini, pengadilan sudah menetapkan aset terdakwa untuk disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Ada tiga objek yang akan disita, antara lain, tanah seluas 4.639 meter persegi dan bangunan di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, dengan SPPT atas nama Sahnan.

Dua objek lainnya, yakni tanah dengan luas 400 meter persegi dan bangunan berupa toko di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, atas nama Nursakmah serta tanah seluas 12,772 meter persegi di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, atas nama Ruslan.

Mengenai tiga aset tersebut, humas PN Tipikor Mataram Fathur Rauzi mengatakan, aset Ruslan akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Ada konsekuensi jika hasil lelang tersebut tidak mencukupi uang pengganti.

a�?Kalau tidak cukup, subsider tiga tahun penjara. Jadi silahkan jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan,a�? kata dia.

Kaburnya Ruslan berawal sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada Bulan Mei 2015, Ruslan telah dipanggil sebanyak 3 kali oleh penyidik. Pada panggilan pertama, tersangka mangkir, tidak datang ke Kejari Mataram.

Ruslan sempat hadir di Kejari, ketika dilakukan panggilan kedua di Juni 2015, namun dia tidak diperiksa. Pada panggilan kedua ini, ia bersama tiga kuasa hukumnya datang untuk mengantarkan surat keterangan sakit. Ketika dipanggil lagi, untuk yang ketiga kalinya, Ruslan malah tidak menunjukkan itikad baiknya hingga sekarang.

Penetapan Ruslan sebagai tersangka berdasarkan adanya pemangkasan sebagian bantuan dengan modus mengurangi jumlah barang yang diserahkan pada penerima. Dia ditunjuk sebagai pihak ketiga atau distributor BSPS Tahun 2013. Nilai proyeknya mencapai Rp 5 miliar. Ruslan dipercaya untuk menyuplai bahan bangunan kepada para penerima bantuan.

Namun warga menerima bantuan berupa bahan bangunan tidak sesuai dengan harga Rp 7,5 juta. Diduga sebagian anggaran itu masuk ke kantong pribadi Ruslan. Dana yang diduga mengalir pada tersangka ditaksir Rp 1,3 miliar untuk bantuan 2.400 unit rumah.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka