wholesale nfl jerseys Pemprov Minta Rp 40 Miliar ke Pusat untuk Atasi Kekeringan

Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Minta Rp 40 Miliar ke Pusat untuk Atasi Kekeringan

Bagikan

MATARAM-Enam daerah di NTB telah menyatakan status siaga darurat bencana kekeringan. Daerah itu adalah Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Lombok Timur, dan terakhir Kota Bima. Dengan status itu, penanganan kekeringan di daerah tersebut akan lebih intensif dan melibatkan banyak pihak.

a�?Siaga ini bisa dipakai semua orang, bukan hanya BPBD, misalnya dinas sosial mereka ada anggaran untuk distribusi air mereka bisa pakai itu,a�? kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB H Muhammad Rum, kemarin (30/8).

Demikian juga dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) NTB yang ingin mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Dinas ESDM bisa mulai membangun proyek sumur bor, demikian juga dengan Pemda kabupaten. Sementara BPBD sendiri, dengan enam daerah berstatus siaga bencana kekeringan, pihaknya sudah mengusulkan melalui Biro Hukum penetapan status siaga darurat kekeringan untuk wilayah NTB. Surat keputusan (KS) tersebut akan ditandatangani Gubernur NTB.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Itu menjadi dasar kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya darurat,a�? kata Rum.

Dengan status siaga, baru BPBD bisa menggunakan dana tidak terduga yang ada di APBD NTB. Bila Dinas Sosial tidak mampu lagi menjangkau wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, maka melalui dana itu BPBD bisa membantu droping air bersih. a�?Untuk jumlah pasti (anggaran) saya tidak tahu, yang pasti ada,a�? ungkapnya.

Dengan SK Gubernur NTB itu pula, BPBD juga bisa mengajukan tambahan dana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meminta tambahan alokasi anggaran dari pos dana siap pakai. Dana itu memang sudah dialokasikan untuk mengatasi situasi darurat kekeringan, seperti droping air atau pengadaan fasilitas penanganan kekeringan, seperti pembelian tandon air dan sebagainya.

a�?Sekarang kami juga melakukan verifikasi terhadap daerah-daerah yang mengusulkan pembuatan sumur bor dalam,a�? katanya.

Hanya saja untuk pembuatan sumur bor, BPBD tidak ingin proyek itu menjadi sia-sia. Karenanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pembangunan disetujui. Diantaranya, memastikan daerah tersebut memang membutuhkan sumur bor untuk mengatasi kekeringan. Dipastikan juga lokasi tersebut memiliki potensi air tanahnya, sehingga BPBD akan melakukan survei geolistrik terlebih dahulu.

a�?Kita pastikan tanah lokasi itu clear and clean, bukan milik perorangan, kalau bisa milik desa sehingga setelah dibangun tidak ada klaim,a�? katanya.

Syarat lainnya adalah harus ada semacam kesanggupan dari kepala desa bersama masyarakatnya untuk mau memelihara sumur bor. Sanggup membayar listrik agar pengoperasian sumur bor tetap terjamin. Jangan sampai saat air melimpah, sumur bor diabaikan akibatnya mesin menjadi rusak.

a�?Karena sering ada contoh, sudah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan,a�? ungkapnya.

Terpisah, dalam rapat pimpinan yang digelar di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, siang kemarin, terungkap, BPBD NTB akan mengusulkan dana sebesar Rp 40 miliar kepada pemerintah pusat untuk menangani kekeringan. Sementara di APBD Perubahan 2017, juga sudah dialokasikan dana sebesar Rp 3,5 miliar untuk penanganan kekeringan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H Irnadi Kusuma menjelaskan, salah satu poin yang menjadi penekanan dalam rapat pimpinan tersebut adalah penanganan kekeringan. Menurutnya, Pemprov NTB sudah berupaya maksimal untuk mengatasi kekeringan.Usaha itu tercermin dari pendistribusian air bersih ke kantong-kantong kekeringan.

a�?Pemprov berusaha semaksimal mengatasipasi agar dampak kekeringan tidak semakin parah,a�? jelasnya.

Selain droping air, bentuk keseriusan itu juga dilakukan dengan mengalokasikan anggaran. Dimana BPBD sudah menyediakan dana sebesar Rp 3,5 miliar khusus untuk kekeringan, ditambah lagi usulan dana Rp 40 miliar ke BNPB. Jika disetujui maka akan sangat membantu. a�?Itulah komitmen Pemprov NTB untuk mengatasi dampak kekeringan,a�? ujarnya.

Dijelaskan Irnadi, dana Rp 3,5 miliar itu akan digunakan untuk pengadaan air bersih, memperkuat upaya penanganan kekeringan dengan distribusi air bersih ke semua kantong kekeringan. Meski wilayah yang terdampak saat ini hanya 15 persen, tapi menurutnya satu orang saja yang kekeringan harus tetap diperhatikan. (ili/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka