Ketik disini

Headline Praya

Percepat Dokumen RAPBDes, PMD Akhirnya Turun Tangan

Bagikan

PRAYA-Pemkab Lombok Tengah (Loteng), mulai melaksanakan pendampingan kepada 127 desa. Khususnya, desa-desa yang belum menyelesaikan dokumen RAPBDes. Termasuk, menyiapkan jadwal Bimbingan Teknis (Bintek), pendidikan dan pelatihan.

a�?Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),a�? kata Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, kemarin (29/8).

Dinas bersangkutan, saran Pathul diminta menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang, pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tujuannya, agar program kerja yang direncanakan desa, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu, melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Selanjutnya, kata Pathul melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Khususnya, menyangkut tata kelola keuangan desa, aset desa dan administrasi pemerintahan desa. Yang sifatnya mendesak yaitu, pendampingan terhadap desa-desa yang belum menetapkan APBDes. Karena sampai saat ini, masih banyak desa yang belum menyerahkan dokumen tersebut instansi terkait.

Keterlambatannya, tekan Pathul secara otomatis mengganggu penyerapan anggaran program kerja. Begitu pula sebaliknya. a�?Tolong tenaga pendamping desa, segera turun tangan membantu,a�? seru orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut.

Begitu berjalan, lanjut Pathul barulah program pengawasan dilaksanakan. Yang diawasi adalah, pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Kewenangan tertinggi ada ditangan inspektorat. Bentuknya berupa, audit terhadap program kerja desa yang telah diselesaikan aparatur pemerintah desa.

a�?Inspektorat juga, akan mengaudit laporan akhir masa jabatan 15 kepala desa A�yang berakhir Oktober mendatang,a�? kata politisi Gerindra itu.

Senada dikatakan Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara. Ia menyarankan, jika Inspektorat melakukan audit apa pun itu, desa-desa sebaiknya lebih terbuka.

a�?Percuma dekat dan berlindung dengan Bupati, Wabup, Kajari atau Kapolres. Kalau, kesalahan yang ada terlambat diperbaiki,a�? sindir Aswatara.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka