Ketik disini

Tanjung

2019, KLU Targetkan 21 Desa Wisata

Bagikan

TANJUNG-Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki banyak potensi pariwisata yang tersebar di seluruh desa. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Utara berencana membuat puluhan desa wisata hingga 2019 mendatang.

Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, Disbudpar Lombok Utara Wayan Bratayasa mengungkapkan, desa wisata yang akan dikembangkan sebanyak 21 buah. Pengembangan ini dilakukan secara bertahap yakni lima desa di tahun 2017 dan sisanya akan dikembangkan 2018 hingga 2019 mendatang.

Brata menjelaskan, lima desa wisata yang rencananya dikembangkan tahun ini antara lain Dusun Kerujuk di Desa Pemenang Barat, Dusun Prawira di Desa Sokong, Desa Santong, Desa Malaka dan Dusun Tembobor di Desa Sigar Penjalin. a�?Tiap destinasi ini beda-beda potensinya, misalnya ada yang argowisata, wisata alam, maupun wisata budaya,a�? paparnya.

Untuk mendukung desa wisata yang akan dibentuk ini, pemerintah juga membuat Raperda Pembentukan dan Pengelolaan Desa Wisata. Namun raperda ini harus tertunda dibahas sebagai dampak Raperda RTRW belum selesai dibahas.

a�?Dengan raperda ini, tujuannya bagaimana kita mengembangkan potensi pariwisata di desa-desa berbasis rakyat. Sekarang kan money follow priority,a�? tandasnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Meskipun Raperda Pengembangan Desa Wisata ini belum jadi, namun beberapa desa sudah menyatakan dirinya sebagai desa wisata. Misalnya di Dusun Kerujuk, Desa Pemenang Barat. Karena tanpa raperda itu, desa sudah bisa membuat desa wisata. a�?Raperda itu hanya legalitas dan untuk mengatur kebutuhan desa wisata yang lain. Dengan raperda ini juga ada wacana pemda akan membantu desa-desa tersebut dari segi anggaran,a�? katanya.

Lebih lanjut, Brata mengatakan, cikal bakal desa wisata juga sudah banyak terbentuk. Misalnya di Dusun Sembagek, Dusun Buani, Dusun Muara Putat, Dusun Kakong di Desa Tegal Maja, dan lainnya.

Beberapa cikal bakal desa wisata ini ada yang akan masuk dalam kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya KPH maupun TNGR terkait perizinannya.

Ditambahkan Brata, ada juga lokasi desa wisata yang berada di perbatasan dua kecamatan. Sehingga nanti akan melibatkan dua kecamatan tersebut sesuai dengan lokasi tempatnya berada.

Terkait tertundanya pembahasan Raperda Pembentukan dan Pengelolaan Desa Wisata, Brata mengatakan, pihaknya akan menunggu Perda RTRW rampung terlebih dulu. Sehingga diperkirakan raperda ini baru bisa diketok pada 2018 mendatang. a�?Kalau tidak bisa selesai di 2017 ini, kita akan masukkan lagi dalam pengusulan di 2018,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka