Ketik disini

Headline Kriminal

Polda Mulai Usut Proyek Labuhan Haji

Bagikan

MATARAM-Polda NTB mulai bergerak menangani A�laporan PT Guna Karya Nusantara (GKN) terkait proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Kemarin (11/9), penyidik melakukan klarifikasi terhadap dua staf dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim.

Mereka yang diklarifikasi yakni Irman dan Diah. Keduanya memenuhi panggilan polisi pada pukul 10.00 Wita. Proses klarifikasi ini dilakukan hingga pukul 16.20 Wita di ruang Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.

Usai pemeriksaan, Irman mengatakan jika mereka hanya memberikan keterangan sesuai dengan tugas pokok mereka.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Hanya soal tupoksi saja,a�? kata Irman, kemarin.

Disinggung mengenai apakah ada dokumen yang diserahkan, Irman mengatakan, belum ada penyerahan dokumen. Mereka hanya memberikan keterangan terkait pelaporan dari PT GKN.

a�?Ini panggilan pertama. Kita hanya klarifikasi saja,a�? ujar dia.

Sementara itu, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Bagus Satriyo Wibowo enggan berkomentar terkait materi pemeriksaan. Dia beralasan pihaknya masih mengumpulkan data dan keterangan untuk kasus ini.

a�?Nanti dulu. Pemeriksaannya juga baru dimulai,a�? kata Bagus.

Diketahui, laporan PT GKN ini ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pengerukan Labuhan Haji. Proyek dengan anggaran hingga Rp 35 miliar itu hingga kini mangkrak.

Kegagalan pengerjaan proyek ini dikarenakan pemutusan kontrak kerja yang dilakukan Pemkab Lotim. Alasannya, PT GKN dianggap tidak melaksanakan kontrak kerja yang telah disepakati.

Karena itu, pemkab menuntut pengembalian uang muka proyek sebesar 20 persen dari Rp 35 miliar, yakni sebesar Rp 7 miliar. Namun, PT GKN tetap bersikukuh karena mereka menganggap kegagalan pengerukan Labuhan Haji akibat kesalahan panitia penyelenggara proyek.

PT GKN mengklaim telah memenuhi segala persyaratan pengerukan Labuhan Haji. Kapal pengeruk, pipa, hingga fasilitas lainnya juga telah didatangkan.

Belakangan, yang menjadi masalah adalah Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) milik PT GKN. Rupanya, PT GKN mengantongi SIKK yang diterbitkan Pemkab Lotim. Padahal penerbitan SIK ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov NTB, sebagai legalitas untuk melaksanakan proyek.

SIKK yang dianggap bermasalah tersebut, maka perusahaan tidak bisa bekerja sesuai dengan kontrak kerja. Akibatnya Pemkab Lotim pun memutus kontrak kerja dengan PT GKN. Karena itu, PT GKN melaporkan PPK proyek pengerukan Labuhan Haji Polda NTB, dengan indikasi penyalahgunaan wewenang dan penipuan.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka