Ketik disini

Headline Metropolis

Pemda Belum Serius Tangani Bencana Kekeringan

Bagikan

MATARAM-Satu persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB mestinya dialokasikan untuk penanggulangan bencana. Hal itu sesuai dengan ketentuan Perda NTB Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 53 ayat 2 menyebutkan, sumber dana dari APBD dianggarkan sebesar 1 persen dari APBD sesuaiA� dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan total APBD NTB tahun 2017 sebesar Rp 5 triliun, maka paling tidak dialokasikan Rp 50 miliar untuk penanggulangan bencana setiap tahun. Termasuk untuk bencana kekeringan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurut Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum, jika ketentuan penganggaran itu diikuti, maka ia yakin masalah kekeringan yang melanda NTB saat ini bisa tuntas. Tapi kenyataanya, dana yang diterima BPBD tidak lebih dari Rp 10 miliar untuk belanja langsungnya. Sehingga ada kekurangan sebesar Rp 40 miliar yang harus dicari dari berbagai sumber. Salah satunya dana siap pakai, surat rekomendasi gubernur sudah dikirim ke BNPB yang berisi permohonan bantuan dana siap pakai.

Maka ke depan menurutnya, untuk dana penanggulangan bencana pemerintah daerah tidak perlu lagi terlalu bergantung pada pusat. Caranya dengan menambah dana untuk penanganan bencana di APBD masing-masing. Termasuk juga pemerintah kabupaten/kota perlu menambah anggaran. a�?Sesuai pesan gubernur agar pemda mengalokasikan dana yang cukup untuk kekeringan,a�? kata Rum dalam keterangan persnya, kemarin (12/9).

Karena kekeringan merupakan bencana yang terjadi hampir setiap tahun, maka pemda kabupaten/kota mestinya menyiapkan dan program khusus. Rum berharap, semua pemerintah daerah, termasuk pemprov bisa benar-benar melaksanakan amanah Perda tersebut. a�?Bagaimana supaya ada semacam tertib penganggaran terkait penanggulangan bencana,a�? katanya.

Asisten I Setda NTB H Agus Patria menjelaskan, ketentuan pasal 53 ayat 2 baru bisa dilaksanakan bila kemampuan anggaran daerah memungkinkan. Tapi bila tidak mampu maka itu bukan sebuah kewajiban. Tapi dengan bencana kekeringan merupakan persoalan yang cukup serius bagi provinsi. Tapi bukan tidak mungkin dana itu akan diadakan setiap tahun. a�?Pemprov akan mempertimbangkan untuk menambah anggaran sesuai dengan ketentuan,a�? ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menjelaskan, terkait usulan anggaran, pihaknya belum bisa memberikan jawaban. Karena ia tidak menangani itu secara teknis. Tapi yang jelas untuk anggaran penanggulangan kekeringan, pusat sudah menyediakan dana siap pakai.

Baginya, selain pendekatan anggaran, yang paling penting dalam mengatasi bencana kekeringan adalah kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat selaku orang yang terdampak langsung harus mempunyai strategi tersendiri untuk mengatasi situasi sulit. Misalnya, dengan menampung air hujan, membuat biopori-biopori yang bisa meresap air. a�?Kita harus menggerakkan masyarakat, bahwa mereka harus sadar untuk menghadapi kekeringan,a�? katanya.

Berdasarkan data statistik hingga tahun 2016, pemicu kekeringan adalah hidrometerologi atau faktor cuaca dan perubahan iklim. Jadi ke depan ia berharap ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Selain itu, ada sinergitas dengan sektor lain untuk sama-sama menanggulangi bencana. Sebab urusan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. a�?Harapannya pemerintah daerah yang menghadapi ancaman (kekeringan) spesifik tersebut bisa berkoordinasi,a�? katanya.

Bahkan sejak kemarin, Presiden Jokowi melakukan pembahasan terkait dengan masalah kekeringan. Hasil rapat tersebut akan menentukan langkah bersama dan peran antar sektor untuk mengatasi kekeringan. a�?Jadi harus ada upaya-upaya jangka panjang,a�? katanya.

Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Penanggulangan Bencana Eko Teguh Paripurno mengatakan, penanggulangan kekeringan tidak hanya bicara berapa anggaran yang dibutuhkan. Tetapi upaya-upaya pencegahan harus juga menjadi perhatian bersama. Sebab akan percuma dana miliaran yang dikeluarkan bila upaya menjaga sumber air seperti hutan tidak dilakukan. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka