Ketik disini

Headline Metropolis

Waspada !!! 2018, Kekeringan Kian Parah

Bagikan

MATARAM-Dampak kekeringan akan semakin parah. Tidak hanya mengganggu suplai air bersih untuk warga, tetapi juga bisa mengganggu sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan dan kondisi dinamika atmosfer hingga dasarian I September 2017, seluruh wilayah NTB masih berada pada periode musim kemarau.

Angin timuran di wilayah NTB nampak cukup stabil. Suhu muka laut di perairan NTB menunjukan kondisi netral hingga anomali positif. ENSO (El Nino Southern Oscillation) atau gejala penyimpangan anomali di samudera berada pada kondisi netral dan pergerakan gelombang atmosfer sepanjang Katulistiwa atau Madden Jullian Oscillation (MJO) atau saat ini tidak aktif, berada di kuadran 4 (Benua Maritim).

a�?Kondisi-kondisi tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya curah hujan di wilayah NTB,a�?A� kata Kepala BMKG Klimatologi Lombok Wakodim, kemarin (13/9).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sementara, peluang curah hujan pada dasarian II September umumnya dibawah 20 mm di sebagian besar NTB dengan peluang 80 – 90 persen. Dengan kembali normalnya musim kemarau, dan semakin rendahnya peluang curah hujan di seluruh wilayah NTB, perlu diperhatikan ketersediaan air bersih dan kebutuhan air tanaman, khususnya bagi lahan pertanian tadah hujan.

Dengan kondisi itu, maka NTB harus mewaspadai potensi kekeringan di daerah yang tidak hujan selama 60 hari berturut-turut. Antara lain di Bima, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Bima dan Sumbawa. Di Lombok daerah paling lama yang tidak tersentuh hujan adalah Sambelia di Lombok Timur dengan 126 hari. Sementara di Pulau Sumbawa, paling lama tidak tersentuh hujan adalah Soromandi di Kabupaten Bima dengan 88 hari (lihat grafis).

Meski demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB H Husnul Fauzi menjelaskan, bencana kekeringan yang terjadi saat ini belum mengganggu sektor pertanian. Meski beberapa daerah yang dipantau Lombok Post, sawahnya mengalami kekeringan seperti Sekotong Tengah, namun ia tetap menganggap tidak ada gangguan berarti terhadap sektor pertanian. Ia tidak pernah mendapat laporan tentang adanya lahan pertanian yang terganggu.

a�?Belum ada dampak sama sekali,a�? tegas Husnul.

Indikator lain, seperti debit air Bendungan Pandanduri saat ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Itu menunjukkan ketersediaan air untuk sektor pertanian masih cukup aman. Jika ada titik lahan pertanian yang mengalami kekeringan, harus ada format laporan yang masuk ke dinas, bila itu tidak ada maka dianggap belum berdampak. Dampak bencana sendiri dibagi menjadi tiga, yakni ringan, sedang sampai puso.

a�?Kalau tidak disampaikan secara resmi tidak bisa dianggap terganggu,a�? ujarnya.

Ia menambahkan, dari target area tanaman seluas 475 ribu, sudah terealisasi sekitar 473 ribu hektare di seluruh NTB, masih kurang sekitar 2.000 hektare. Sementara angka tanam sudah mencapai 100,3 persen, sudah melampaui dari target sebelumnya. Artinya sektor pertanian tidak terganggu.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian, ia meminta agar sumur-sumur dangkal di sawah harus digali karena menurutnya masih ada air. Selain itu, pihaknya juga menyebarkan benih-benih yang tahan terhadap kekeringan. Sehingga pada saat musim kemarau benih tersebut tidak berdampak.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menambahkan, selain mengajukan dana siap pakai sebesar Rp 40 miliar, Pemprov juga meminta Kementerian PUPR untuk bantuan infrastruktur penanganan kekeringan. Seperti pompa air sumur bor dalam, tandon, dan sebagainya. Nilainya miliaran rupiah. Hal itu bukan sekedar untuk penanggulangan kekeringan, tetapi juga untuk mengatasi masalah pengadaan air bersih yang dibutuhkan warga.

a�?Diharapkan masalah kekeringan bisa diatasi, jika tidak bisa dihilangkan maka bisa dikurangi,a�? ujarnya.

Presiden Jokowi menurutnya meminta agar masalah kekeringan segera ditasi. Sebab, jika tidak, akan banyak warga masyarakat yang terjangkit penyakit karena mengkonsumsi air tidak sehat. Belum lagi terhadap tanaman, produksi pasti akan menurun. Masalah kekeringan diatensi presiden karena secara nasional akan berdampak pada produktivitas masyarakat, termasuk kekeringan juga membuat angka kriminalitas tinggi.

A�Lebih Parah

Sementara dari Jakarta, disebutkan kekeringan yang melanda Jawa, Bali, NTB dan NTT harus segera mendapatkan solusi permanen. Sebab, pada 2018 mendatang, tingkat kekeringan diperkirakan lebih tinggi. Antisipasi yang tepat dari pemerintah maupun masyarakat akan bisa setidaknya meminimalisir dampak kondisi kekeringan itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut kekeringan tahun ini adalah akumulasi dari aktivitas yang merusak lingkungan. “Siapapun tahu kalau prosesnya sudah terjadi sejak lama,” katanya.

Siti menyebut ada problem “hulu” yakni melemahnya kawasan hutan sebagai kekuatan utama penyimpan air tanah. Terkikisnya hutan disebabkan oleh banyak faktor seperti illegal loging, alih fungsi lahan, sampai penataan kawasan. “Penataan ruangnya di daerah juga kadang tidak tepat,” ungkapnya.

Dalam catatan KLHK, pada tahun 2000, ditemukan deforestasi di indonesia telah menyentuh angka 2 juta hektare. Saat itu kewenangan pengelolaan hutan masih berada di Bupati/Walikota. Setelah ditarik ke KLHK, proses deforestasi bisa diperlambat. Pada tahun 2014 terekam proses deforestasi mencakup 400 hektar lahan. “Tapi hitungannya naik karena ada karhutla, jadi 600 sampai 800 hektar,” kata Siti.

Siti menegaskan bahwa persoalah hulu ini mesti diwaspadai. Pada tahun 2018 masa kemarau disebutnya bakal lebih panjang. Hanya ada curah hujan tinggi pada periode Januari hingga Februari. Kawasan NTT dan NTB curah hujannya masih rendah. “Untuk kawasan Riau sudah harus waspada sejak Mei,” ungkapnya.

Sementara reboisasi maupun restorasi hutan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Tahun ini KLHK telah mengupayakan penanaman kembali 5.400 hektar lahan. DPR pun telah menyetujui penambahan anggaran penanaman hutan dari Rp. 800 miliar hingga menjadi Rp 1,1 triliun pada tahun ini.

Beberapa budidaya komoditas tanaman kata Siti juga berpengaruh. Seperti di NTB yang ramai-ramai membuka lahan untuk tanaman jagung. Namun, ia menyatakan masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut tentang seberapa parah kerusakan wilayah hutan di Jawa dan Nusa Tenggara. “Bener-bener harus kita cek dan pastikan ke lapangan,”Pungkasnya.Awas, 2018 Kekeringan Makin Meluas

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Prof Hariadi Kartodihardjo menjelaskan, salah satu bentuk perusakan lingkungan di Jawa, Bali, NTB dan NTT adalah alih fungsi lahan. a��a��Saat ini, alih fungsi lahan sudah sangat masif,a��a�� terangnya kepada koran ini. Ditambah lagi, perkembangan pertanian komoditas komersial di dataran tinggi, seperti kentang dan kol semakin pesat.

Pandangan lain disampaikan Peneliti Centre For International Forestry Prof Herry Purnomo. Menurut dia, secara umum perubahan iklim global tetap berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Jawa, Bali, NTB dan NTTbelakangan ini. Selain tentunya kerusakan lingkungan.

Herry menuturkan, sebenarnya luasan hutan di pulau Jawa beberapa tahun belakangan meningkat. a��a��Tapi tetap saja menghadapi iklim yang merupakan variabel global (tidak banyak berpengaruh)a��a�� terangnya. Perubahan iklim terjadi karena penyebab lokal maupun global.

Hutan di Afrika maupun Amazon saat ini terus menyusut. Setiap tahun, ada tujuh juta hektare hutan yang menghilang. Itu berdampak kepada perubahan iklim yang akhirnya berimbas kepada kondisi yang ada di Indonesia saat ini.

Menurut dia, kuncinya saat ini adalah kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk beradaptasi dengan kondisi perubahan iklim tersebut. Di saat bersamaan, melakukan aksi-aksi penyelamatan lingkungan untuk setidaknya mengurangi dampak. a��a��Karena kalau berharap kembali seperti dulu ya jelas tidak bisa,a��a�� lanjut Guru Besar Institu Pertanian Bogor itu.

Langkah yang bisa dilakukan, misalnya dalam hal pertanian menyiapkan bibit yang tahan terhadap kekeringan. Kemudian, bisa juga dengan menata lahan dan tutupan hutan, juga lebih pandai menggunakan air, dalam hal ini dengan meghemat.

Sementara itu, untuk mendukung ketahanan air dan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengejar pembangunan bendungan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga 2019 nanti, setidaknya ada 65 bendungan yang rampung. a�?Itu meliputi 16 bendungan yang belum selesai dan 49 bendungan baru,a�? tuturnya.

Dia menjelaskan, hingga 2016 sudah ada tujuh bendungan yang selesai dibangun. Yakni Bendungan Rajui Aceh, Bendungan Jatigede Sumedang, Bendungan Bajulmati Banyuwangi, Bendungan Nipah Madura, Bendungan Titab Bali, Bendungan Paya Seunara Sabang, dan Bendungan Teritip Balikpapan. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan ada tambahan beberapa bendungan baru seperti Bendungan Raknamo di Kupang, Bendungan Tanju NTB, dan Bendungan Mila NTB.

Pada 2017 juga akan dibangun sembilan bendungan baru . Yaitu Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di NTT.

Selain membangun bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung. Di Madura misalnya, Kementerian PUPR berencana membangun beberapa embung. Yaitu Embung Cangkerman, Embung Samiran di Pamekasan, Embung Batolebar di Sampang, dan Embung Air Baku Poja Parsanga di Sumenep serta pengamanan Pantai Slopeng di Sumenep.

Tahun depan, Kementerian PUPR akan membangun lebih banyak lagi bendungan. Anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR akan dialokasikan untuk pembangunan 47 bendungan, dengan komposisi 11 bendungan baru dan 36 bendungan yang merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya (on-going). Sebanyak 54 embung baru juga akan dibangun.

a�?Antara lain Embung Gede Bage Bandung, Embung Rawasari Tarakan, Embung Luhar Hantu Solok, Embung Marsi Sisir Kaimana, Embung Kresek Madiun, Embung Tanjung Agung Bulungan, dan Embung Simarumbak-Rumbak Humbang Hasundutan,a�? terang Basuki.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menuturkan telah disediakan dana Rp 150 miliar untuk mengatasi kekeringan pada tahun ini. Dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten atau kota yang membutuhkan penanganan segera. a�?Kalau habis atau kurang bisa ditambahkan lagi. Tapi sementara ini masih cukup itu,a�? ujar dia usai rapat dengan Komisi VIII DPR, kemarin (13/9).

Dana tersebut bisa dipergunakan untuk bantuan sewa kendaraan yang dipakai untuk mengirimkan air ke daerah kekeringan. Anggaran itu juga bisa dipakai untuk hujan buatan di daerah yang benar-benar kekeringan kritis. a�?Sesuai perintah presiden, droping air untuk kebutuhan masyarakat tidak boleh terputus. Jadi harus lancar,a�? tegas dia.

Sedangkan hujan buatan hingga saat ini masih belum ada permintaan dari kabupaten/kota. Selain itu, untuk membuat hujan buatan juga harus ada awan yang cukup. Sehingga rekayasa cuaca itu bisa diterapkan. a�?Jadi itu sangat bergantung pada situasi awan,a�? kata Willem.

Lebih lanjut, Willem menuturkan kabupaten/kota perlu menetapkan status darurat bencana kekeringan untuk bisa mememanfaatkan dana siap pakai. Saat ini memang sudah ada banyak daerah yang telah menetapkan status tersebut. A�a�?Kalau tidak ada pernyataan darurat itu tidak bisa dipergunakan dana itu,a�? ungkap dia. (ili/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys