Ketik disini

Metropolis

Gubernur Raih Penghargaan Keuangan

Bagikan

MATARAM-Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi dianugerahi penghargaan oleh Menteri Keuangan. Ini menyusul prestasi NTB yang berhasil mengantongi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, enam kali berturut turut semenjak 2011 hingga 2016.

Penghargaan itu diserhakan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi di sela pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (14/9). Penyerahan penghargaan disaksikan Presiden Joko Widodo.

Pada Rakernas dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera” itu, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85 persen, tingkat provinsi 90 persen, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66 persen.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Lombok Post tadi malam, Presiden Joko Widodo menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah menunjukkan progres yang baik. Tapi diingatkan kalau WTP bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana program pembangunan tepat sasaran.

Presiden juga mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem. Inovasi pembangunan sangat cepat. Oleh karena itu, pemerintah juga harus berani berubah.

a�?Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” ujarnya di hadapan para gubernur, bupati, wali kota, sekretaris jenderal, aparat pengawasan pemerintah, dan pimpinan instansi.

Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD. a�?Saya sudah cek satu per satu. Banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” katanya.

Ia menjelaskan, dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan sasaran kegiatan tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional.

“Akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur,” tegasnya.

Ia menegaskan, penting dilakukan penyederhanaan laporan. Sebab laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

“Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya,” kata Jokowi. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka