Ketik disini

Headline Metropolis

Akhirnya, Sumbawa Setujui Penggabungan BPR NTB

Bagikan

MATARAM-Setelah molor cukup lama, rencana penggabungan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Perseroan Terbatas (PT) bakal segera terwujud. Ini setelah Bupati Kabupaten Sumbawa HM Husni Jibril menemui Ketua Tim Konsolidasi BPR sekaligus Sekda NTB Rosiady Sayuti, kemarin (15/9).

Meski belum ada penandatanganan kesepakatan hitam di atas putih, namun usai pertemuan, Bupati Sumbawa Husni Jibril yang ditemani Diresksi PD BPR Sumbawa itu menyatakan mendukung upaya penggabungan ini. Bahkan ia mengaku, selama ini Sumbawa tidak pernah tidak setuju untuk penggabungan BPR itu. a�?Tidak ada kabupaten/kota yang tidak sepakat, bukan soal setuju tidak setuju,a�? tegas politisi PDIP itu.

Ia juga membantah, jika selama ini seolah-olah Pemkab Sumbawa tidak mendukung. Bahkan dengan sengaja mengulur-ulur agar peggabungan BPR batal. Hanya saja Sumbawa ingin memperbaiki ketika ada kekeliruan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurutnya, persoalan itu hanya masalah komunikasi yang tidak lancar antara kabupaten dengan provinsi. Namun setelah ia bertemu dengan Sekda Rosiady, masalah tersebut kini sudah selesai. a�?Sesungguhnya ada yang perlu disampaikan supaya semuanya jelas,a�? katanya, usai pertemuan.

Menurutnya, karena selama ini ada komunikasi yang tidak nyambung, maka ia datang ke Sekda NTB Rosiady untuk menyamakan persepsi. Tujuannya untuk menyampaikan apa saja yang menjadi aspirasi Sumbawa. Harapannya bisa disampaikan ke gubernur. Selama ini ada kebuntuan dalam komunikasi antar pemerintah. Namun kini sudah ada titik terang, jalan keluarnya sudah ada sehingga sudah ada kesepatakan.

a�?Kalau soal tanda tangan, mau kapan? Hari ini, besok bisa, kalau ditanya sudah apa belum (teken), memang belum tapi bukan berarti tidak,a�? tegasnya.

Dalam penggabungan BPR tersebut, pemerintah harus tetap patuh pada aturan hukum yang mengatur tentang merger BPR. Tidak ada upaya Sumbawa untuk memaksakan kehendak. Jika ada pasal yang tidak dijalankan, maka pihaknya mengingatkan agar dijalankan. Terkait jatah direksi, menurutnya semua daerah mengingkan hal itu, hanya saja kembali lagi apakah orang yang diajukan memenuhi syarat atau tidak. Kapasitas dan kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan.

a�?Kalau sudah ada orang yang sudah sesuai, cukup syaratnya saya kira OJK-lah yang menentukan,a�? tegasnya.

Sementara Sekda NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, Sumbawa sudah setuju dengan penggabungan BPR. Tapi mereka minta untuk membenahi dulu BPR-nya. Sebab saat ini belum ada dewan pengawas. Kemudian, mereka juga minta agar direktur utama yang bermasalah dengan hukum juga diselesaikan sesuai dengan saran OJK. Sedangkan proses untuk pengisian direksi BPR NTB, mereka minta diisi sesuai ketentuan yang ada. a�?Normatiflah,a�? ujarnya.

Dewan Pengawas PD BPR Sumbawa saat ini masih diusulkan ke gubernur untuk ditandatangani. Merekalah yang akan bersurat ke gubernur sebagai pemegang saham pengendali. Terkait apa kebijakan yang harus diberikan kepada Iwan yang bermasalah dengan hukum.

Dengan selesainya urusan PD BPR Sumbawa, maka tim konsolidasi akan kembali mengusulkan nama-nama calon direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai target, mereka meminta agar Oktober-November tahun ini usulan penggabungan BPR sudah rampung. a�?Kita akan penuhi itu,a�? katanya.

Setelah semua klir, seluruh kabupaten/kota tanda tangan. Baru kemudian akan diusulkan kembali nama-nama calon direksi. Semuanya tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Jumlah direksi dan komisaris yang diusulannya akan diambil paling banyak. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys