Ketik disini

Headline Selong

Pengunjung Pantai Pink Turun Drastis

Bagikan

SELONG-Puluhan pelaku wisata yang ada di wilayah selatan kemarin (15/9) mendatangi Kantor KPH Rinjani Timur yang ada di Kesik. Mereka yang datang berasal dari kalangan pengusaha hotel, travel agent, boat man, hingga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

“Kami ke sini karena sangat merasakan dampak yang terjadi setelah penerapan tarif yang diberlakukan pihak KPH Rinjani berdasarkan Perda yang ada,” kata jaya Kesuma perwakilan dari Pokdarwis Jerowaru Bay.

Tarif yang ada saat ini dinilai kemahalan sehingga memberikan dampak terhadap kunjungan Pantai Pink itu sendiri yang semakin menurun. Jika sebelumnya kunjungan ke Pantai Pink per hari mencapai puluhan bahkan ratusan, Hari Kamis (14/9) lalu kunjungan diungkapkan Jaya jauh menurun.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

“Hanya dua orang yang saya lihat di sana, itu pun cuma bule. Saya menghampiri mereka menanyakan pendapatnya terkait tarif yang diberlakukan, jawabannya mereka menyerah,” bebernya.

Para wisatawan mengaku mereka tidak akan kembali lagi ke Pantai Pink jika tarif yang diberlakukan masih seperti saat ini. Rp 50 ribu untuk wisatawan asing dan Rp 10 ribu untuk wisatan nusantara. Hal ini juga dikhawatirkan berdampak pada sektor pariwisata yang ada di Jerowaru. Padahal, sebelumnya kunjungan ke Pantai Pink bisa mencapai ratusan orang per hari. Bahkan di hari libur Jaya mengaku jumlahya bisa lebih dari 100 orang.

“Karena travel agent dan pengusaha yang ada diA� hotel seputar Jerowaru ini menjadikan kunjungan ke Pantai Pink sebagai salah satu paket dalam jasa wisata mereka,” bebernya.

Sehingga, para pelaku usaha berharap ada kebijakan dari KPH Rinjani untuk memberikan solusi bagi para pelaku wisata. Minimal, pengunjung yang datang berdua menggunakan satu motor hanya dikenai satu tiketA� saja. Begitu juga dengan yang datang dengan kendaraan mobil atau romongan, harga tiket masuk ke Pantai Pink bisa diberlakukan setengahnya.

Setelah menyerap aspirasi para pelaku wisata, Kepala KPH Rinjani Timur Lalu Saladin mengambil kebijakan sementara. Ia menjelaskan, untuk aturan tarif memang tidak bisa diubah karena itu akan menyalahi Perda yang ada.

“Hanya saja kebijakan yang bisa kami ambil untuk saat ini yakni jika mereka datang berdua dengan satu motor, itu dihitung satu tiket. Sedangkan jika yang datang adalah rombongan bisa dikenai tarif setengah. Hitungannya jika lebih dari tiga orang itu rombongan,” ungkapnya menenangkan pelaku wisata.

Ini berlaku untuk pengunjung yang datang dari jalur darat maupun perahu. Selain itu, ia juga mengaku akan berdiaolog dengan sejumlah pelaku wisata yang ada di Tanjung Luar. Bagaimana ketentuan untuk mereka jika yang datang membawa tamu menggunakan perahu dari Tanjung Luar. “Itu nanti ada ketentuannya di Perda. Apakah mereka membayar per bulan Rp 100 ribu itu akan kami bahas bersama Hari Senin minggu depan,” terangnya.

Adapun memang mengenai penyediaan fasilitas yang dikeluhkan para pelaku wisata, ia mengaku pihaknya tidak bisa membangun secepat yang diinginkan. Namun ia mengaku akan mengupayakan sesegera mungkin untuk membangun toilet basah dan maupun kering berdasarkan masukan yang ada.

“Yang sesegara mungkin bisa kami tangani adalah persoalan sampah. Bulan ini kami upayakan minimal ada roda tiga yang mengurus persoalan sampah. Agar Pantai Pink ini tidak terkesan kotor seperti sebelumnya,” janjinya.

Sementara Kasi Pelestarian dan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Syamsiah Samad mengaku penetapan tarif yang diberlakukan saat ini telah melalui kajian. Itu juga sudah dilakukan sosialisasi sebelum ditetapkan sebagai Perda. “Jadi sebenarnya ini bukan penolakan, kami hanya ingin menjaring informasi. Karena di setiap destinasi wisata beda-beda resistensinya,” ungkapnya.

Hanya saja ketika kondisi di Pantai Pink seperti saat ini, menurutnya ini bagian bagian proses dinamikan ketika area publik yang selama ini dikelola masyarakat diambil alih oleh KPH Rinjani. “Karena ini selama ini kan tidak dikelola KPH melainkan mereka yang kelola. Sehingga ketka kemudian ini dikelola KPH, mereka merasa haknya diambil, padahal ini kan kawasan hutan milik negara,” tandasnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys