Ketik disini

Headline Metropolis

Sekali Survei, Bayar Rp 1 M

Bagikan

MATARAM-Untuk menjadi seorang gubernur rupanya memang benar-benar mahal. Apalagi kalau menggandeng lembaga survei. Tarif survei ternyata selangit. Sekali survei untuk kebutuhan pilgub NTB bisa menelan dana hingga Rp 1 miliar. Itu adalah paket paling murah dengan rata-rata kebutuhan minimal survei di satu kabupaten/kota di NTB Rp 100 juta.

Seorang sumber Lombok Post yang bekerja untuk tim pemenangan salah satu kandidat membenarkan nilai kebutuhan sekali survei untuk Pilgub NTB yang mahal tersebut. Memang dia tak menyebut angka rinci. Namun, dipastikan nilainya bisa di atas Rp 1 miliar untuk sekali survei.

Dia mencontohkan, sekali survei di Kota Bima saja, bisa menelan duit hingga Rp 160 juta. Jumlah itu baru biaya survei untuk mengidentifikasi awal tingkat keterkenalan dan keterpilihan seorang kandidat. Dan biasanya, ongkos survei yang digelar mendekati hari pemilihan semakin mahal. Sebab, jumlah sampel responden umumnya kian bengkak.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Kalikan saja jumlahnya kalau di NTB ada 10 kabupaten/kota. Biayanya besar,a�? katanya.

Disebutkan, harga survei sangat bergantung pada jumlah responden yang ingin diambil. Besar ambang batas kesalahan (margin error) yang ingin diambil juga biasanya turut memengaruhi. Termasuk juga luas dan kondisi geografis suatu daerah. Daerah-daerah yang geografisnya sulit dan terkendala transportasi, biasanya biaya surveinya lebih mahal.

Soal besarnya biaya sekali survei ini diakui Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi. Sejauh yang dia ketahui biaya survei seorang figur untuk tingkat provinsi bisa ditekan. Kisarannya antara Rp 250 juta hingga Rp 400 juta. Namun, politisi Partai Gerindra yang kini digadang-gadang sebagai calon wakil gubernur ini memastikan dirinya sejauh ini tidak pernah menggandeng lembaga survei.

Bakal calon Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga memastikan biaya survei tersebut mahal. Namun, jika angkanya Rp 1 miliar, kata dia, dia yakini tidak untuk survei satu kali. a�?Berkali-kali mungkin,a�? kata anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera ini kepada Lombok Post tadi malam.

Dr Zul, begitu Zulkieflimansyah karib disapa mengungkapkan, biaya survei itu sangat tergantung respondennya. Kalau pakai konsultan, sekali survei kata Zulkieflimansyah rata-rata Rp 250 sampai Rp 350 juta.

a�?Kalau pakai tim sendiri, biasanya Rp 200 jutaan,a�? ungkapnya.

Kecuali kalau paket dengan lembaga survei tersebut di dalamnya sudah termasuk biaya survei hingga konsultasi dan pendampingan selama kontestasi berlangsung sampai menang, diakui Dr Zul, biasanya memang biayanya besar. a�?Yang jelas miliaran,a�? tandasnya.

Biaya blak-blakan justru datang dari DPD Golkar Lombok Barat. Ketua Harian Golkar Lobar L Hermayadi memastikan partainya butuh Rp 150 juta untuk survei kandidat. Golkar menggandeng Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Golkar memang berkepentingan mengidentifikasi awal tingkat keterkenalan dan keterpilihan empat bakal calon bupati Lombok Barat yang melamar melalui Partai Beringin. Dan biaya survei yang mahal itu ditanggung renteng oleh empat kandidat yang melamar tersebut.

Empat kandidat itu kata Hermayadi membayar untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara mereka, sebelum nantinya didukung Golkar untuk maju. “Masing-masing harus membayar Rp 37,5 ,” ungkap Hermayadi.

Setiap lembaga survei biasanya telah menyiapkan semacam paket one stop shopping. Semua pesanan jasa konsultasi politik ada. Mulai dari membaca peta dukungan, kemudian pencitraan, strategi pemenangan, mobilisasi opini, hingga hitung cepat sesaat setelah pemilihan digelar.

Biaya survei dan konsultasi pun tarifnya berbeda. Namun, biasanya lembaga survei juga menawarkan paket-paket yang di dalamnya sudah termasuk survei dan konsultasi.

Belum lama, lembaga survei politik ternama melayangkan penawaran biaya sekali konsultasi mencapai Rp 800 juta. Jumlah itu dibayarkan untuk jenis layanan semisal strategi komunikasi ditambah saran untuk membuat citra kandidat meningkat.

Lombok Post mendapatkan cerita ini dalam obrolan ringan dengan keluarga salah seorang figur yang berniat bertarung di Pilgub NTB. Biaya itu akan menjadi satu paket untuk pemilihan jargon dan yel-yel, model foto untuk pencitraan, hingga warna khas yang bakal dipakai. Karena masih merupakan penawaran, biaya itu juga disebutkan masih bisa dinego.

Untuk Jaring Pemodal

Bagi Dosen Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mataram Agus, survei pilgub NTB yang dipublikasikan Polmark Indonesia dan Populi Center adalah survei awal. Dia tidak yakin, bahwa survei yang dipublikasikan tersebut untuk mempengaruhi persepsi pemilih.

Sebab, efektiftivitas survei membentuk persepsi publik sangat ditentutkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah jarak pengumuman hasil survei dengan hari pemungutan suara.

Agus meyakini semakin jauh jarak hari pemungutan suara dengan pengumuman hasil survei, maka semakin kecil pengaruhnya dalam membentuk persepsi memilih masyarakat. “Nah saya melihat saat ini lembaga-lembaga survei terlalu cepat mengumumkan hasil sehingga tidak signifikan mempengaruhi pemilih,” analisanya.

Namun, di sisi lain, hasil survei saat ini akan bisa memengaruhi keberpihakan DPP partai politik dan pemodal politik untuk mendukung seorang kandidat. Agus menduga orientasi para kandidat membuat survei saat ini bukanlah mempengaruhi pemilih. Tetapi untuk memengaruhi DPP partai politik dan pemodal tersebut.

“Jadi target survei sekarang itu ya itu, belum ke masyarakat langsung,” ucapnya.

Jika benar apa yang disangkakan ini terjadi, maka kata Agus, akan sulit mendapatkan lembaga survei yang independen mengeluarkan hasil. “Karena mereka bisa terpengaruh oleh pemesan,” tambahnya.

Akibatnya jelas, beda lembaga, beda hasilnya.

Oleh karena itu sudah semestinya DPP dan pemodal cerdas menyikapi kondisi saat ini. Mereka kata Agus harus melihat potensi politik kandidat dan karekteristik pemilih NTB dengan sebenarnya. “Saya melihat pemilih NTB ini memiliki dua karekteristik,” katanya.

Ada pemilih tradisional dan ada pemilih rasional. Pemilih tradisional ini memilih karena identitas sosial. Misalnya karena ikatan daerah atau ormas, atau agama. “Dan ini masih besar di NTB,” ucapnya.

Kedua ada pemilih rasional. Kelompok ini memilih karena melihat kapasitas atau kinerja kandiadat. Pemilih ini tergolong mampu membuat evaluasi terhadap pemimpin politik mereka. Kelompok ini juga sedang tumbuh di NTB meskipun belum menjadi mayoritas.

Disamping itu dia mengingatkan pula ada pemilih pragmatis yang memilih karena uang atau barang. Pemilih ini masih ada tapi jumlahnya sudah sangat berkurang. Survei bisa saja menyasar seluruh jenis kelompok pemilih. Itu bergantung pola yang digunakan.

Survei Internal

Di luar survei yang hasilnya dipublikasikan, ada pula survei yang khusus menjadi konsumsi partai politik. Ketua DPD Partai Nasdem NTB H Muhammad Amin yang hendak maju dalam pilgub tahun depan mengungkapkan kalau partainya menggelar tiga survei internal. “Untuk bulan ini baru yang kedua,” ungkap Amin.

Survei internal itu lanjut Wakil Gubernur NTB ini memang tidak untuk dipublikasikan. Survei dilakukan lebih pada upaya memotret kondisi sesungguhnya di lapangan. “Dari hasil itu kita buat strategi terkait apa yang masih kurang,” katanya.

Sementara itu, dari dua survei yang dipublikasikan, ada seorang figur yang namanya tidak masuk dalam hasil survei yang dipublikasikan tersebut. Yakni Prof Sunarpi. Meski kerap disebut tak berpeluang menang berdasar hasil sejumlah survei dan analisa yang sudah dipublikasikan tersebut, tak semua pesimis dengan peluang Prof Sunarpi. a�?Seandainya benar-benar jadi calon, maka kemungkinannya untuk menang itu besar,a�? kata Pengamat Politik Universitas Mataram Himawan Sutanto beberapa waktu lalu.

Pria yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD NTB pada perode akhir 90-an tersebut mengatakan kapasitasnya yang merupakan seorang guru besar adalah jaminan garansi kemampuan Sunarpi. “Saya kira masyarakat akan melihat itu,” katanya menjadi penanda survei bukanlah segalanya.

Terpisah, Doktor Ekologi Politik Unram H Ahmad Jupri mengatakan, survei dan pendampingan politik bukanlah satu-satunya parameter untuk mengukur peluang kandidat di Pilgub NTB.

Salah satu hal terpenting yang tak boleh terlupakan kata dia adalah penjabaran visi dan misi pada masyarakat. Dengan demikian, calon pemilih mengetahui apa yang akan diperoleh jika memilih calon tersebut. Boleh jadi kini tak populer, namun dengan sisa waktu yang ada, strategi penjabaran visi dan misi yang tepat disertai aksi turun langsung mengenalkan diri yang masif bisa sangat efektif. Calon-calon kejutan diyakini bisa menjadi jawara. “Itu bisa saja terjadi,”katanya. (yuk/kus/fat/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka