Ketik disini

Headline Selong

DPRD Lotim Desak Tarif Masuk Pantai Pink Direvisi

Bagikan

SELONG-Penerapan tarif masuk ke Pantai Pink berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 mendapat respon negatif dari sejumlah pihak. Jika sebelumnya pelaku wisata mengeluhkan Perda ini, kini giliran komisi II DPRD Lombok Timur (Lotim) yang melayangkan pendapat serupa.

“Saya selaku warga selatan sekaligus Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Lotim keberatan atas pemberlakuan tarif yang sangat tinggi oleh Dispar NTB dan KPH Rinjani selaku pengelola objek wisata Pantai Pink,” jelas Safrudin anggota komisi II DPRD Lotim.

Tingginya tarif yang dikenakan membuatnya merasa malu terhadap tamu yang datang. Karena harga yang dinilai terlalu tinggi tidak sebanding dengan fasilitas umum yang sangat minim. Apalagi infrastruktur jalan untuk menuju lokasi sangat jelek dan dinilai belum mendapat sentuhan pemerintah.

“Sejak dua tahun lalu beberapa kali saya sampaikan usulan perbaikan Fasum, tapi tidak ada respon. Kok sekarang malah tarif baru yang diberlakukan tanpa melalui diskusi dengan warga lingkar objek Pantai Pink,” sesal pria yang juga menjabat Sekjen PDIP Lotim tersebut.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurutnya, pemberlakuan tarif ini juga tidak melalui kajian yang matang dari segala aspek.

A�”Wajar kalau Bupati Lotim mengatakan bodoh,” sindirnya.

Ia menyarankan Dinas Pariwisata NTB dan KPH Rinjani Timur untuk belajar ke Bali melihat objek wisata yang dikelola Pemda Bali. Dimana, di sana dituturkannya rata-rata objek wisatanya dipatok tarif murah oleh Pemda dengan fasum yang sangat memadai.

“Kami meminta agar segera pemberlakuan tarif sebesar Rp 50 ribu untuk wisatawan asing dan Rp 10 ribu untuk pengunjung lokal ditinjau kembali. Kami mengusulkan agar besaran tarif maksimal Rp 20 ribu untuk wisatawan asing dan maksimal Rp 5 ribu untuk lokal,” sarannya.

Menurut Safrudin, pihak Pemerintah Provinsi NTB bisa merevisi Perda yang ada jika memiliki niat baik untuk memajukan pariwisata Lotim. “Revisi Perda bisa dilakukan kapan saja,” cetusnya.

Ia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pariwisata Lotim karena telah mengalokasi anggaran untuk promosi wisata dan mengesampingkan perbaikan fasilitas. Pemprov NTB dikatakannya menganggarkan promosi pariwisata sampai ke luar negeri tapi tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas infrastruktur pariwisata yang memadai.

Safrudin membeberkan pihaknya sejak dua tahun yang lalu saya sampaikan persoalan dan kendala wisata di daerah selatan sebagai daerah penyangga KEK Mandalika. Mulai dari kawasan Teluk Ekas, Pantai Surga, Pantai Kura-kura, Tanjung Ringgit sampai Pantai Pink. Namun tidak ada respon dari Pemprov NTB.

“Jangankan ditanggapi, diajak duduk bareng saja untuk mendiskusikan usulan yang kami sampaikan tidak pernah,” sesalnya. “Kami minta segera direvisi karena tarif saat ini bisa berdampak mematikan wisata yang baru menggeliat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jumat (15/9) lalu puluhan pelaku wisata juga mendesak pihak KPH Rinjani Timur untuk menurunkan tarif Pantai Pink. Sayangnya, pihak KPH mengaku tidak bisa melakukan hal tersebut karena belum berani mengambil keputusan sendiri.

Kepala KPH Rinjani Timur Lalu Saladin mengaku hanya bisa mengambil kebijakan sementara. Pihaknya tidak bisa megubah tarif karena itu akan menyalahi Perda yang ada. “Hanya saja kebijakan yang bisa kami ambil untuk saat ini, pengunjung yang datang berdua dengan satu motor, itu dihitung satu tiket. Sedangkan jika yang datang adalah rombongan bisa dikenai tarif setengah,” ungkapnya.

Ini berlaku untuk pengunjung yang datang dari jalur darat maupun perahu. Selain itu, ia juga mengaku akan berdialog dengan sejumlah pelaku wisata yang ada di Tanjung Luar. Bagaimana ketentuan untuk mereka jika yang datang membawa tamu menggunakan perahu dari Tanjung Luar.

“Itu nanti ada ketentuannya di Perda. Apakah mereka membayar per bulan Rp 100 ribu itu akan kami bahas bersama Hari Senin minggu depan,” terangnya.

Terkait penyediaan fasilitas yang dikeluhkan para pelaku wisata, ia mengaku pihaknya tidak bisa membangun secepat yang diinginkan. Namun ia mengaku akan mengupayakan sesegera mungkin untuk membangun toilet basah dan maupun kering berdasarkan masukan yang ada. “Yang sesegara mungkin bisa kami tangani adalah persoalan sampah. Bulan ini kami upayakan minimal ada roda tiga yang mengurus persoalan sampah. Agar Pantai Pink ini tidak terkesan kotor seperti sebelumnya,” janjinya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka