Ketik disini

Headline Kriminal

Saksi Mengaku Tidak Pernah Berikan Uang Pengurusan SHM Hutan Sekaroh

Bagikan

MATARAM-Sidang lanjutan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di register tanah kehutanan 15 (RTK-15) Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim), berlanjut di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (19/9). Ada lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan kali ini.

Para saksi merupakan pemohon sertifikat hak milik (SHM), yang dinilai jaksa masuk dalam kawasan Hutan Sekaroh. Antara lain, Ni Made Karmi, IGB Aryawangsa, IGB Ardiasa, Muliadi, dan Amaq Hikmah. Kelimanya memberi keterangan terkait proses permohonan sertifikat.

Dalam persidangan kemarin, penasihat hukum dari lima terdakwa menyoroti isi berita acara pemeriksaan (BAP) kelima saksi. Dalam BAP disebutkan jika kelima terdakwa, yakni Jamaluddin, Mustafa, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan Ramli telah menerima uang dari 27 pemohon sertifikat.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Penerimaan uang tersebut dengan dalih penerbitan SHM. Kebetulan, kelima terdakwa Panitia A yang mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN) Lotim, dengan Jamaluddin selaku ketuanya.

Saat penasihat hukum dari terdakwa lima, yakni Rofiq Ashari menanyakan hal tersebut, saksi Ni Made Karmi membantahnya. Begitu juga dengan empat saksi lainnya. Mereka bahkan mengaku A�tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan kelima terdakwa yang duduk di sebelah kanan ruang sidang.

a�?Tidak pernah (kasih uang). Malah saya tidak kenal,a�? kata Ni Made Karmi.

Bantahan Ni Made Karmi di depan majelis hakim, bertolak belakang dengan BAP dia. Di sana disebutkan bahwa dirinya beberapa kali memberikan uang kepada Panitia A.

Jumlah pemberian tersebut bervariasi. Dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Uang yang diberikan digunakan untuk petugas ukur, pembelian patok beton, biaya transportasi, hingga pengurusan surat keterangan domisili.

Masih disebutkan dalam BAP Ni Made Karmi, pemberian uang itu dilakukan antara Juni hingga September di tahun 2000 silam.

Mengenai hal itu, Ni Made Karmi sekali lagi membantahnya. Dia mengatakan tidak pernah sama sekali memberikan uang dalam permohonan SHM miliknya.

Bantahan juga dikeluarkan terdakwa Jamaluddin. Dia dituduh menerima uang untuk pengobatan dirinya yang sakit. Sambil terisak, dia mengatakan sama sekali tidak pernah menerima uang, seperti yang dimaksud pada BAP.

a�?Saya sama sekali tidak pernah yang mulia,a�? kata dia terbata-bata.

Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim Albertus Usada mengatakan, masalah uang tersebut nanti akan dibuktikan selama persidangan. a�?Nanti kita buktikan saja selama persidangan,a�? ujar Albertus membalas tanggapan terdakwa.

Usai persidangan, penasihat hukum dari terdakwa lima (ramli, Red), Rofiq Ashari mengatakan, pihaknya menduga ada rekayasa yang dilakukan JPU dalam penyusunan dakwaan. Terutama dalam tuduhan kliennya yang memperkaya diri sendiri dengan meminta uang, untuk mengurus SHM.

Selain itu, disebutkan dalam BAP jika pemeriksaan terhadap Ni Made Karmi dilakukan di Kejari Selong pada Desember 2016. Padahal, di persidangan, saksi mengatakan jika pemeriksaan dilakukan di kediamannya di Bali.

a�?Artinya ini ada rekayasa, ada manipulasi data,a�? tuding dia.

Rofiq menilai, tuduhan memberi uang dari pemohon sertifikat kepada Panitia A, yang membuat perkara ini masuk dalam ranah Tipikor. Yakni berupaya memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Namun, keterangan saksi pemohon sertifikat yang membantah memberi uang kepada para terdakwa, tentu mematahkan sangkaan memperkaya diri sendiri yang dituduhkan kepada mereka. a�?Kita lihat sendiri di persidangan, memang tidak ada yang pernah memberikan uang dalam mengurus sertifikat itu,a�? pungkasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka