Ketik disini

Kriminal

KPH Rinjani Timur Disomasi

Bagikan

MATARAM-Kisruh retribusi melalui karcis masuk di Pantai Pink, Lombok Timur (Lotim) berlanjut. Pemilik lahan dengan nomor sertifikat 702, 703, dan 704 melayangkan somasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (LHK) NTB dan KPH Rinjani Timur yang menerapkan kebijakan tersebut.

Abdul Salam, kuasa hukum pemilik sertifikat mengatakan, karcis masuk yang dikeluarkan KPH Rinjani Timur telah merugikan kliennya. Apalagi lokasinya masuk dalam kawasan hak milik yang diklaim I Ketut Wathin, Andhika Gunawan, Gede Suparnata, dan Cecilia Saputri Gunawan.

“Ini membuat kerugian besar bagi klien kami,” kata Abdul.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Keempat nama yang disebut Abdul, merupakan pembeli dan pemegang SHM atas nama Lalu Musyaffa, Lalu Masku, dan Lalu Sukirman. Dalam proses pembeliannya, dilakukan melalui ikatan jual beli di hadapan notaris serta berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah terbit pada tahun 2001. Sebelum keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan di 2002.

Menurut Abdul, sebelum Keputusan Menhut bernomor 8214/KPTS-II/2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh seluas 2.834,20 hektare, tanah kliennya tidak masuk dalam kawasan hutan tetap. Karena itu, ketika jual beli melalui notaris, tidak ada masalah yang ditemui.

“Pembelian dilakukan secara sah dan bukan masuk dalam kawasan hutan,” jelas dia.

Ditambahkannya, Keputusan Menhut yang menetapkan luasan Hutan Sekaroh, mengakibatkan tanah kliennya masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan melakukan gugatan di PTUN Jakarta. Abdul menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan pada 2002 silam.

Karena adanya gugatan yang masih bergulir di PTUN Jakarta, dia meminta setiap pihak yang berkepentingan, untuk menghormatinya. Tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah kliennya. Termasuk menjual karcis masuk dan pemasangan patok.

Dengan keluarnya kebijakan penarikan retribusi melalui karcis masuk, dinilai Abdul sebagai pungutan liar dan ilegal. Karena dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan.

“Kami harapkan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Dan itu sudah kita lakukan dengan melayangkan somasi ke instansi terkait,” tandasnya.

Terpisah, Kepala KPH Rinjani Timur Lalu Saladin mempersilakan jika ada pihak-pihak yang menggugat atau mensomasi atas kebijakan dari pihaknya. Meski diakui dia, somasi yang dilayangkan pemilik lahan belum diterimanya.

“Somasi belum kita lihat dan terima. Tapi silakan saja, karena itu juga merupakan hak mereka dan kami tidak keberatan,” kata Abdul, kemarin (21/9).

Saladin mengatakan, tidak bisa kedua belah pihak mengklaim yang paling benar terkait penerapan kebijakan karcis itu. Terlebih ada gugatan PTUN yang dilayangkan pemilik lahan atas status tanah mereka di Pantai Pink.

“Sampai sekarang kan belum ada keputusan dari pengadilan,” ujar dia.

Sepanjang belum ada keputusan pengadilan, KPH Rinjani Timur, kata Saladin, tetap menganggap lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan. Mereka pun akan tetap bekerja seperti biasa.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya siap menjalankan apapun hasil dari gugatan PTUN. “Kita ikut aturan hukum saja. Tidak ada kepentingan apapun. Di sini saya hanya melaksanakan tugas, jadi seperti apa putusam pengadilan, ya kita ikuti,” tandas Saladin.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka