Ketik disini

Headline Metropolis

Status NTB Harusnya Sudah Tanggap Darurat

Bagikan

Ada ketidaksinkronan data dalam hal penanganan air bersih di NTB. Di satu sisi, Pemprov NTB menyatakan cakupan air bersih di perkotaan telah 89 persen. Sementara di pedesaan telah 78 persen. Anehnya, tiap tahun, NTB justru masih terus a�?disiksaa�? kekeringan.

—————————————-

KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB Wedha Magma Ardhi dalam diskusi Urun Rembuk Lombok Post menjelaskan, cakupan air bersih di NTB sesuai dengan target RPJMD khusus di perkotaan telah melampaui target. Dalam RPJMD, cakupan air bersih perkotaan ditargetkan mencapai 84,87 persen. Namun, realisasi hingga tahun 2016 sudah mencapai 89,95 persen.

Sedangkan untuk cakupan air bersih pedesaan dalam RPJMD ditargetkan 78,5 persen, namun yang beru realisasi 78,47 persen. Masih ada selisih 0,03 persen.

Dalam mencapai target cakupan air bersih ini, beberapa upaya yang sudah dilakukan Dinas PUPR, di antaranya penyediaan infrastruktur seperti bendungan, bendung dan embung. Tapi masalahnya adalah sumber daya air yang kurang. a�?Pipa sudah terpasang tetapi airnya yang tidak ada,a�? kata Ardhi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Karena masalah kekeringan mencakup antar wilayah, maka saat ini akan diselesaikan secara regional. Salah satunya rencana pembangunan SPAM regional di Pulau Lombok, akan disiapkan DED dan seterusnya. Sebab, idelanya masalah air di Lombok harus ada di dalam satu manajemen. Selain itu, hal yang sudah dilakukan Dinas PU adalah dengan membantu PDAM kabupaten/kota. Hanya saja, ketika dibantu justru daerah tidak siap mengoperasikan, sehingga bantuan tersebut tidakA� sesuai target awal.

Salah satu contoh upaya yang dilakukan PUPR adalah saat menyiapkan air untuk Pulau Maringkik. Pemprov menyiapkan sumber air dengan membuat sumur bor yang lalu dialirkan ke Pulau Maringkik dengan jaringan perpipaan. Kemudian seluruh infrastruktur itu diesrahkan ke PDAM Lombok Timur untuk mengelolanya.

Hanya saja dalam perjalannya kata Ardhi, PDAM Lotim justru yang tidak bisa konsisten menyiapkan air. Padahal, Dinas PU hanya meminta 5 liter per detik saja yang dialirkan ke Maringkik. Dan jumlah itu, hanya sedikit sekali dibanding debit sumur bor yang dibuat di Rempung, Lombok timur tersebut.

Belakangan, problemnya bertambah. Aliran air yang khusus ke Pulau Maringkik ternyata disabotase di tengah jalan. Pelakunya adalah warga yang pemukimannya dilalui jaringan pipa air, dan juga oleh PDAM sendiri.

a�?Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena itu juga masuk wilayah mereka,a�? kata Ardi.

Karena kekeringan tidak bisa dihindari, maka yang penting untuk diselamatkan adalah manusianya. Sementara yang lainnya bisa belakangan.

Yang terjadi kini kata Ardhi adalah krisis air bersih. Belum berpengaruh terhadap lahan-lahan pertanian. Ini misalnya terlihat dari ketersediaan embung dan bendungan di NTB yang masih cukup memadai. Total kata Ardhi ada 70 embung dengan kualifikasi bendungan di seluruh NTB, selain 10 bendungan.

a�?Semuanya masih aman, keterisian bendungan masih 65-80 persen,a�? terangnya.

Dengan kondisi itu, sektor pertanian masih aman tidak terganggu kekeringan. Hanya saja, untuk embung rakyat yang di Pulau Lombok jumlahnya lebih dari 2.000, kondisinya menghawatirkan. Sebab, tingkat ketersian 30-50 persen. Bahkan ada yang sudah kerontang.

Dengan 70 embung kualifikasi bendungan, maka untuk dua bulan tanpa hujan, Ardhi menegaskan masih bisa mencukupi kebutuhan pertanian. Tetapi dengan catatan petani tidak boleh menanam padi. Kalau ada padi, maka akan terjadi krisis air di pertanian, dan akan mengancam juga bendungan. Karena suplai air juga harus memperhatikan kemampuan bendungan, keterisian bendungan tidak boleh kurang. Berdasarkan informasi BWS, dari 10 bendungan yang ada masih bisa menyuplai air antara 50-150 liter per detik.

a�?Kalau sampai ada tanam padi, pasti kekurangan. Kita harus tegas dilarang tanam padi hingga Desember 2017. Itu bahaya,a�? tandas pria yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.

Jika petani nekat menanam padi, maka bisa membuat NTB dari siaga darurat kekeringan menjadi tanggap darurat. Maka dalam dua bulan ke depan harus dilarang tanam padi.

Sementara itu, untuk jaringan air tanah, NTB memiliki 479 jaringan irigasi, dengan luas lahan yang diairi 7.700 hektare. Di LombokA� 235 jaringan untuk 3.500 hektare. Sementara di Sumbawa 244 jaringan dengan luas lahan yang diairi 4.200 hektare. Jika melihat potensi air tanah di NTB, adanya hanya di bagian utara Pulau Lombok dan Sumbawa.

a�?Sehingga kalau ngebor air di wilayah selatan jangan,a�? tegasnya.

Artinya, terkait ketersediaan air bersih BPBD perlu mengevaluasi kembali. Sebab, kondisi saat ini mungkin bukan lagi siaga daruat. Melainkan sudah tanggap daruat. Sebab, jika dengan status siaga maka akan kurang gereget. Sehingga BNPB kurang merespon.

Tapi hingga saat ini baru Lombok Tengah saja yang telah menetapkan status tanggap darurat. Dan karena baru hanya satu daerah, maka akses dana tanggap darurat sulit dieksekusi.

Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum menambahkan, Gubernur NTB baru bisa menaikkan status Siaga Ddarurat Kekeringan di NTB menjadi Tanggap Darurat jika enam kabupaten/kota di NTB statusnya naik menjadi tanggap darurat. Ini artinya. a�?Pak Gubernur tidak bisa menetapkan status Tanggap Daruat kalau hanya baru satu daerah,a�? ujar Rum.

Ditegaskan Rum, menghadapi bencana ini, memang harus ada kebijakan anggaran yang jelas untuk mengatasi kekeringan. Tapi masalahnya sebagian daerah saat ini masih alergi untuk menganggarkan dana bencana. Alasannya, mereka tidak mau dianggap mengharapkan bencana.

a�?Kita memang daerah bencana, jangan sampai kalau bencana terjadi kita kalangkabut,a�? tandas Ardhi.

Sementara Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Bappeda NTB Sadimin mengungkapkan, bencana kekeringan sudah diatasi dari tahun ke tahun. Tapi tetap semakin meluas. Ada banyak faktor yang menyebabkan kekeringan, terutama penutupan hutan yang sudah semakin sedikit. Masalah ini harus ditangani dari hulu sampai hilir, salah satunya melakukan penghijauan. Menanam pohon dan pendapingan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Berkurangnya tutupan hutan yang berkurang kata dia, mempengaruhi sumber mata air. Banyak sekali sumber air yang hilang, dan banyak sistem jaringan yang dibangun tidak bisa dimanfaatkan karena airnya sudah hilang. Demikian juga pembangunan sumur bor, banyak yang tidak berfungsi.

Karenanya dalam pembangunan sumor bor juga tidak bisa hanya sekadar membuat, tetapi juga harus disiapkan juga pengelola dan sumber pendanaan untuk operasional sumur bor. Sehingga sumur bor tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Maka dalam jangka panjang, penanganan kekeringan di Pulau Lombok adalah dengan SPAM Regional. Potensinya cukup besar hampir yakni 3,5 kubik yang cukup memenuhi kebutuhan di Lombok. A�Airnya dari Rinjani cukup ditampung kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah, apakah itu melalui pipa PDAM atau yang lain. (ili/r8/bersambung)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka