Ketik disini

Headline Selong

Tiket Pantai Pink Bakal Ditinjau Ulang

Bagikan

SELONG-Setelah mendapat sorotan selama beberapa hari terakhir, DPRD Lombok Timur (Lotim) akhirnya mengambil sikap atas penerapan tarif masuk Pantai Pink yang dinilai terlalu mahal. Pihak dewan Rabu (20/9) lalu memanggil pihak KPH Rinjani Timur. Untuk membahas rencana peninjauan ulang kembali Perda Nomor 6 Tahun 2016 terkait penerapan tarif masuk ke Pantai Pink.

“Ada perbedaan persepsi Dinas Priwisata Lotim dengan KPHL Rinjani. Yang boleh dipungut itu adalah rekreasiA� jasa usaha. Tetapi kalau masuk ke pantai itu tidak perlu dipungut,” kata Ketua Komisi IV DPRD Lotim Lalu Hasan Rahman.

Dewan mengambil contoh seperti Pantai Kuta di Lombok Tengah maupun yang ada di Bali dan Pantai Senggigi di Lombok Barat. Di sejumlah pantai yang terkenal di Bali dan Lombok ini, tak ada pungutan yang dilakukan pemerintah kepada pengunjung. Pungutan hanya dilakukan bagi pengunjung yang menggunakan jasa toilet atau parkir.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”85″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

“Misal kalau dia narik masuk toilet seratus ribu itu nggak masalah kalau memang misalnya biaya untuk mendatangkan air ke lokasi tersebut sangat mahal. Atau orang jual air minum harganya Rp 50 ribu, itu karena jasa usaha,” jelasnya.

Sehingga pihak KPH Rinjani Timur bersama dewan mengaku akan meninjau kembali Perda nomor 6 tahun 2016 tersebut. Agar baik dewan maupun KPH Rinjani memiliki persepsi yang sama bagaimana menerapkan aturan yang ada tanpa mematikan potensi pariwisata yang ada di Pantai Pink.

Beberapa tahun silam, Dinas Pariwisata Lotim dikatakan juga pernah membuat Perda yang mirip namun ditolak kementrian. Yang disayangkan, justru Perda dengan tarif yang dinilai terlalu mahal ini malah diterapkan. “Padahal Pantai Pink menjadi salah satu ikon Lotim. Ini sudah terkenal ke seluruh Indonesia bahkan dunia,” timpal H Maidy Sekretaris Komisi IV DPRD Lotim.

Sehingga, dewan berharap tarif yang ada jangan sampai justru membuat pengunjung yang datang kecewa karena merasa memberatkan. Karena wisatawan yang datang ke Lotim harusnya merasa nyaman, aman dan bisa menikmati fasilitas dan kebersihan pantai. “Kalau memang sudah lengkap dan memuaskan, kami yakin orang tak masalah membayar,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Kapasistas Dinas Pariwisata Lotim Ahyak Mudin mengaku pihaknya dulu Pernah mengeluarkan Perda sejenis. Ketika kawasan hutan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di tahun 2013. Hanya saja, tarifnya memang lebih murah yakni Rp 5 ribu untuk wisatawan lokal dan Rp 10 ribu untuk wisatawan mancanegara. Hanya saja di tahun 2015 Perda itu dibatalkan oleh Kementrian. Seiring juga kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. “Makanya langkah awal yang bagus adalah dicek dulu di Kementrian apakah Perda itu memang telah disetujui,” pintanya.

Sementara itu Kepala KPH Rinjani Timur Lalu Saladin mengaku dari pertemuan tersebut pihak DPRD Lotim akan berkoordinas dengan DPRD Provinsi NTB. Terkait dasar kenapa Perda ini bisa diputuskan. Termasuk juga untuk meninjau kembali Perda ini. Bagaimanapun hasilnya, pihak KPH Rijani Timur siap menerima. “Mau diturunkan, dibatalkan kami siap menjalankan,” ungkapnya.

Sedangkan terkait dasar kajian penerapan tarif yang diberlakukan saat ini yakni Rp 10 ribu untuk pengunjung lokal dan Rp 50 ribu untuk wisatawan asing, Saladin mengaku itu menjadi ranah pihak Dinas LHK Provinsi.

“Silahakan tanya Provinsi,”cetusnya.

Hanya saja, untuk menyikapi gejolak saat ini, pihak KPH Rinjani Timur mengaku mengambil kebijakan untuk memberikan kebijakan sementara. DImana pengunjung yang datang dengan kendaraan motor dengan penumpang dua orang hanya membayar satu tiket. Sementara pengujung yang datang menggunakan mobil minimal tiga orang dikenai setengah harga tiket normal. “Saya sudah telpon petugas yang ada di sana terkait kebijakan ini. Karena itu kan juga sudah disepakati berdasarkan hasil rapat,” terang pria ini meyakinkan.

Sebelumya, Kasi Pelestarian dan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Syamsiah Samad mengaku penetapan tarif yang diberlakukan saat ini telah melalui kajian. Itu juga telah melibatkan masyarakat bahkan sudah dilakukan sosialisasi sebelum ditetapkan sebagai Perda. “Jadi sebenarnya ini bukan penolakan, kami hanya ingin menjaring informasi. Karena di setiap destinasi wisata beda-beda resistensinya,” ungkapnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka