Ketik disini

Headline Metropolis

SPAM Regional Jadi Solusi Permanen yang Didamba

Bagikan

Kehadiran negara adalah mutlak dalam mengatasi kekeringan yang membelit NTB. Selain air adalah kebutuhan dasar, air juga tak mengenal teritori. Karena itu, persoalan air, tak lagi bisa diserahkan parsial pada kabupaten/kota. Itu sebabnya, SPAM Regional adalah jalan keluar mengatasi kekeringan di NTB.

——————————

PULAU Lombok merupakan pulau kecil. Sangat rentan terhadap perubahan global. Ketika suhu naik satu derajat, maka sudah dipastikan bakal langsung kena efek. Hal itu berdampak pada ketersediaan air.

Dalam kondisi tersebut, pulau kecil selalu menjadi dilema. Sebab, di satu sisi, laju pertumbuhan penduduk di Lombok sangat tinggi. Namun, di sisi lain, degradasi mata air juga tinggi. Tak ayal, menjadikan Lombok defisit air.

Direktur Utama PDAM Giri Menang Lalu Ahmad Zaini, dalam diskusi Urun Rembuk Lombok Post bahkan membayangkan jika kondisi ini tak dibenahi, maka bukan tidak mungkin kelak alam terjadi konflik yang sangat tinggi dalam hal pemenuhan air ke depan.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Itu mengapa, NTB kata Ahmad Zaini tak bisa lagi berleha-leha kini. Memulainya bagaimana? Mulailah dengan menyeragamkan data. Dinas PUPR menyebutkan ketersediaan air di perkotaan 89,95 persen, kemudiaan pedesaan 78,47 persen. Ada peningkatan cakupan air bersih. Tetapi data kekeringan setiap tahun tetap saja meningkat. a�?Pasti ada data yang salah,a�? kata Zaini.

Dengan data itu, maka ia tidak heran jumlah anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat kecil. Karena sisa yang ditangani hanya tinggal 20 persen. Sehingga logikanya, tidak mungkin anggaran diberikan banyak karena yang ditangani tinggal sedikit. Karena itu, agar perhatian terhadap penanganan kekeringan bisa meningkat, harus ada data yang seragam.

a�?Jangan sampai data ini tergantung tujuan. Giliran mendapatkan penghargaan kita besar-besarkan. Giliran kekeringan kita kecilkan lagi,a�? tegasnya.

Baginya, keseragaman data sangat penting. Sebab itu menjadi dasar untuk mengambil kebijakan. Dengan data yang simpang siur itu, maka wajar kemudian pemerintah kebingungan memulai penanganan kekeringan dari mana.

a�?Apakah datanya yang salah? Yang jelas alam tidak bisa salah. Faktanya kekeringan dimana-mana,a�? tandas dia.

Jika ingin sungguh-sungguh mengatasi kekeringan, maka semua pihak harus bersinergi satu sama lain. Misalnya pembukaan lahan hutan untuk jagung, tidak boleh mengabaikan faktor lingkungan. Kemudian, perlu konsistensi kebijakan. Jangan sampai saat menjelang Pilkada dan Pilres kebijakannya berubah-ubah tergantung kepentingan kelompok tertentu.

Lalu bagaimana mengatasi kekeringan? Menurut Zaini, air menjadi kebutuhan dasar. Harusnya urusan air diurus secara serius. Jika pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar sudah ada lembaga lembaga dan alokasi anggaran jelas. Maka, mestinya yang menangani sumber daya air juga begitu.

Namun, masalah saat ini hal itu belum menjadi perhatian. Sehingga untuk air, tidak jelas siapa yang akan mengurus dan alokasi anggaran tidak tentu. Padahal air menjadi sumber dari segalanya. a�?Kalau sumber daya air terganggu, maka bidang yang lain juga ikut terganggu, seperti kesehatan,a�? tandas dia.

Artinya ada kesalahan konsep dari level kementerian. Tapi jika kembali kepada Undang Undang Dasar, bahwa untuk kebutuhan dasar pemerintah harus hadir di dalamnya. Maka dalam penyediaan air bersih harus menjadi tanggung jawab pemerintah. a�?Tidak boleh ada dikotomi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Tinggal mengatur mekanisme pelaksanaan di lapangan,a�? tandas pria berkumis ini.

Dari data yang dihimpunnya, pada 2030 kebutuhan air di NTB akan mencapai 4.836 liter per detik. Saat ini, yang sudah tersedia baru 1.189 liter per detik. Artinya masih ada kekurangan yang cukup banyak. Cara mengatasinya PUPR sudah membangun bendungan dan sebagainya. Tapi perlu dicarikan sumber airnya.

a�?Solusi dari semua itu adalah SPAM regional. Provinsi harus hadir mengelola ini,a�? katanya.

Ditegaskan, pengelolaan sumber daya air secara regional, itu bertujuannya untuk mencegah dikotomi antar daerah. Itu sangat bisa dilakukan. Pengelolaan SPAM regional baginya sangat bisa dilakukan. Sebab, di banyak provinsi mereka hadir dengan memberikan banyak kegiatan, dan hibah kepada PDAM untuk mempercepat cakupan air bersih. a�?Ini tanggungjawab semua pihak,a�? tandasnya.

Untuk mengukur komitmen pemerintah daerah mengatasi kekeringan dilihat dari kebijakan anggaran. Tidak mungkin komitmen tinggi jika anggaran sedikit. Sehingga ke depan harus ada peta jalan yang jelas dalam penanganan kekeringan secara bersama-sama. a�?Paling tidak angka kekeringan bisa kita turunkan,a�? ujarnya.

Tapi jika data cakupan air meningkat, sementara kekeringan juga tambah luas, berarti data tersebut tidak benar. Maka harus ada data dan peta jalan penanganan kekeringan secara terpadu, melibatkan semua pihak. a�?Dan jangan lagi memberikan solusi temporer, tapi permanen,a�? tegasnya.

Semua komponen bisa mengambil peran bersama-sama, sesuai tugas masing-masing, tapi tetap dalam road map yang sama. Misalnya, pemerintah mengintervensi program, kemudian dari aspek lingkungan juga harus tetap dijaga.

Terkait SPAM Regional ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTB Wedha Magma Ardhi mengatakan, saat ini SPAM Regional tersebut sedang diproses. Sedang disiapkan dokumen detail enggineering design. Kapan itu akan mewujud, masih belum bisa dipastikan saat ini. Sebab, mewujudkan SPAM Regional ini memang butuh anggaran yang tak sedikit.

Sebagai contoh, SPAM Regional di Bali saja menelan anggaran Rp 1,7 triliun untuk infrastruktur saja. Jumlah itu dipastikan membengkak jika memperhitungkan biaya di luar infrastruktur.

Dengan kehadiran negara, maka ke depan tanggung jawab penyiapan infrastruktur yang nilainya triliunan diharapkan disiapkan pemerintah pusat. Sementara kebutuhan anggaran di luar itu yang akan disiapkan Pemerintah Daerah di NTB mulai dari level provinsi hingga kabupaten/kota.

Di sisi lain, penanganan masalah kekeringan sangat bisa, karena NTB juga termasuk daerah yang memiliki jadwal tetap musim kemarau. Kepala Stasiun Klimatologi Lombok Wakodim menjelaskan, NTB memiliki iklim monsunal, yang jelas musim kemaraunya dan jelas musim hujannya. Beda dengan Kalimantan yang memiliki iklim ekuatorial yang tidak jelas kapan hujan dan kapan kemaraunya. Artinya setiap tahun NTB akan dilanda kekeringan, hanya beda lama atau tidaknya.

Dalam waktu empat tahun belakangan sedikit lebih beruntung, karena mestinya di bulan Mei sudah harusnya tidak ada hujan, tapi di Juni-Juli, hingga awal Agustus masih terjadi hujan.

a�?Artinya kita diuntungkan saja sudah teriak kekeringan, bagaimana kalau nanti siklus tidak ada hujan?a�? katanya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Murdani mengungkapkan, mengatasi kekeringan tidak cukup dengan penanganan di hilir saja. Tetapi juga perlu penanganan di bagian hulu, sehingga sumber daya air tetap terjaga.

Ia mengungkapkan, daya dukung lingkungan semakin hari semakin sedikit dan rendah. Seperti di Lombok, populasinya padat dan berada di hamparan pulau kecil, sehingga memiliki kerentanan terhadap bencana. Baik itu kekeringan maupun banjir.

Luas hutan NTB 1,07 juta hektare dengan laju kerusakan cukup masif, bahkan 78 persen sudah rusak atau sekitar 855 ribu hektare. Sisa tutupan hutan yang tersisa 22 persen dengan laju kerusakan 1,4 persen atau tiga ribu hektare yang terus tergerus setiap tahun. Fakta ini berpengaruh terhadap ketersediaan air, dimana saat ini ketersediaan hanya 3,0A� miliar kubik. Kebutuhan air 3,5 miliar kubik, artinya masih ada kekurangan 500 juta meter kubik per tahun.

Maka solusi dari semua itu, harus ada upaya pelestarian hutan yang juga dilakukan secara masif. Sehingga sumber daya air tetap terjaga. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka