Ketik disini

Kriminal

Tuntutan Jaksa Dinilai Tidak Adil

Bagikan

MATARAM-Arifuddin, terdakwa Pasal 55 KUHP dalam perkara dugaan korupsi kapal perintis di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa, dituntut dua tahun penjara. Tuntutan penjara Arifuddin disamakan dengan terdakwa lainnya, yakni Syahruwardi untuk kasus yang sama.

Pembacaan tuntutan dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Fajrin Nurmansyah, di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (2/10). Arifuddin juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Terkait tuntutan tersebut, Penasihat hukum terdakwa Arifuddin, Alamsyah Dahlan menilai tuntutan JPU berlebihan. Tim penasihat hukum sebenarnya berharap tuntutan kepada terdakwa bisa lebih rendah dari Syahruwardi.

“Karena itu kami akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi, Red) untuk sidang berikutnya,” kata Alamsyah.

Menurut Alamsyah, ancaman hukuman untuk kliennya seharusnya tidak sama dengan Syahruwardi. Apalagi dalam kasus korupsi ini kliennya tidak terbukti menerima uang. Bukti tidak adanya penerimaan uang itu, karena JPU tidak mengajukan tuntutan berupa uang pengganti kepada Arifuddin.

“Ada korelasi dengan itu, karena memang tidak ada uang yang dinikmati terdakwa Arifuddin,” jelas dia.

Selain itu, kata Alamsyah, pihaknya memepertanyakan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Kadishub Sumbawa dengan inisial WH. Padahal sebelumnya, WH telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Arifuddin.

Keluarnya SP3 itu, berganti dengan penetapan tersangka untuk Syahruwardi, selaku kontraktor pengadaan kapal perintis tahun 2009 lalu. Jaksa menilai peran WH dalam proyek itu dinilai tidak memenuhi unsur melawan hukum atau melampaui kewenangannya.

Padahal, lanjut Alamsyah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), WH seharusnya ikut bertanggung jawab. Apalagi dia yang menandatangani sehingga bisa dilakukan pembayaran untuk pengadaan kapal perintis.

“Kami hanya ingin adil untuk semuanya,” pungkas dia.

Sementara itu, JPU Fajrin menuntut terdakwa dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP, untuk dakwaan subsidair di Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Arifuddin dituntut A�hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga A�bulan kurungan. Saat proyek pengadaan ini bergulir, terdakwa diketahui menjabat selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Diketahui, pengadaan dua unit kapal perintis ini dilakukan tahun 2009 senilai Rp 275 juta dari Dishub Sumbawa. Dalam pengadaannya, kapal yang dibeli melalui rekanan adalah kapal bekas. Satu unit dibeli dari nelayan, satu unit lain hasil pelelangan Amanwana yang dibeli dari warga Labuan Badas.

Saat penyelidikan kasus ini, kejaksaan yang turun langsung ke lokasi hanya mendapatkan dua unit kapal tersebut sudah rusak. Kapal rusak itu dijadikan sebagai barang bukti.

Awalnya, kejaksaan menetapkan dua tersangka, yakni Arifuddin yang saat itu menjabat sebagai PPK dan WH yang merupakan Kepala Dishub Sumbawa. Dalam perjalanannya, pihak kejaksaan mencabut status tersangka terhadap WH. Karena perannya dalam proyek itu dinilai tidak memenuhi unsur melawan hukum atau melampaui kewenangannya. Meski demikian, kejaksaan menetapkan tersangka baru, Syahruwardi yang merupakan kontraktor dalam proyek ini.(dit/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka