Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Kantongi Pemilik Sah Nambung

Bagikan

MATARAM-Sengketa wilayah Nambung menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan itu akan merugikan masyarakat. Warga butuh kepastian agar pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan hingga hak politik mereka tidak dikorbankan. Masalahnya, hingga kini sengketa antara Pemda Lombok Barat dan Lombok Tengah itu belum ada kepastian.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Wirajaya Kusuma menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait sengketa batas wilayah Nambung sudah selesai. Hanya saja belum diundangkan dalam lembaran negara. Proses itu ada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). a�?Tinggal kita tunggu lembaran negaranya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita terima,a�? kata mantan Karo Organisasi NTB itu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Rencananya, dari tanggal 11-13 Oktober akan ada pertemuan yang membahas masalah batas wilayah di seluruh Indonesia. Ia berharap pada pertemuan itu Pemprov NTB diberikan permendagri tentang batas wilayah antara Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Tapi terkait Nambung masuk wilayah mana, Wirajaya enggan memastikan karena masih belum diumumkan secara resmi. a�?Nanti kita lihat, jangan berandai-andai, kalau sekarang kita umumkan takutnya jadi polemik,a�? ujarnya.

Hanya saja ia memastikan, keputusan Kemendagri tersebut sudah final. Karena sudah melalui tahapan pembahasan berulang kali. Termasuk tim dari kementerian sudah turun mengecek kondisi di lapangan. Sehingga apapun keputusan Kemendagri sudah mempertimbangkan banyak aspek dengan melibatkan banyak pihak.

Ia meminta semua pihak untuk menahan diri. Karena apapun keputusan pusat maka harus bisa diterima dengan lapang dada. Jangan memperpanjang sengketa yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. a�?Yang jelas sebelum pilkada sudah tuntas,a�? tandasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono saat hadir di Mataram menjelaskan, masalah tapal batas tidak hanya terjadi di NTB. Akan tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu disebabkan pembentukan daerah baru sangat mudah, cukup dengan mengajukan sketsa saja. Tapi di lapangan batasan perbedaanya cukup jauh. Pemda baru ribut bila daerah tersebut memiliki potensi pariwisata dan tambang.

Dalam hal itu, Pemprov NTB berperan untuk memfasilitasi. Bila tidak bisa maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih. Sebab persoalan batas wilayah kewenangannya ada di pusat melalui keputusan Kemendagri. a�?Seandainya daerah tidak menerima keputusan Kemendagri dipersilakan untuk PTUN,a�? katanya.

Ia menyebutkan di Indonesia ada 600 segmen batas wilayah yang belum selesai. Karena menunggu penyelesaian di tingkat provinsi. Karena itu Kemendagri akan mengambil alih agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Termasuk di dalamnya sengketa wilayah Nambung yang ada di NTB.

a�?Kalau berlarut-larut mau tidak mau kita harus segera mengambil keputusan,a�? tegasnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka