Ketik disini

Metropolis

Pemkot Kesulitan Bebaskan Biaya HO

Bagikan

MATARAM-Misi reformasi birokrasi masih menemui banyak tantangan. Sempat ada rencana membebaskan para investor dari segala biaya di Kota Mataram. Termasuk biaya Hinder Ordonantie (HO) atau lazim disebut Izin Gangguan.

a�?Karena dalam misi reformasi birokrasi Pak Jokowi, ada surat darinya yang meminta agar HO tidak dipungut lagi,a�? kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram Mansur.

Tapi semangat ini dinilai bertentangan dengan undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rekomendasi Daerah. Pihaknya sudah merespons dengan berkirim surat pada Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Surat itu isinya meminta fatwa Pemerintah Provinsi NTB soal arahan pemerintah dengan undang-undang 28 itu, tapi sudah beberapa bulan belum ada jawaban,a�? ujarnya.

Atas dasar itulah, Mansur mengaku Pemerintah Kota Mataram kesulitan menerapkan reformasi birokrasi ala pemerintahan Jokowi. Walau ia memandang niat Pemerintah Pusat sangat baik. Memberi akses mudah bagi para pemodal menanamkan sahamnya di daerah.

Tidak malah terbelit aturan daerah yang membuat susah sendiri. a�?Tetapi yang harus diingat dalam menyusup produk hukum kita pakai teori bertingkat,a�? terangnya.

Teori ini, lanjut Mansur, mengharuskan aturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Jadi walaupun Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Kepres, hingga Permen, jika bertentangan dengan Undang-undang maka aturan itu tidak bisa diterapkan.

a�?Tidak ada kepastian hukum jadinya,a�? jelasnya.

Karena itulah, sampai saat ini Pemerintah Kota Mataram diakuinya secara jujur masih menarik dana HO dari para investor. Anjuran ini sudah sesuai dengan semangat Undang-undang.

a�?Saya pikir ini adalah politik hukum pak Jokowi. Tetapi sepertinya ada yang terlupa bahwa ada aturan lebih tinggi yang harus dicabut dulu, baru bisa diterapkan di seluruh daerah,a�? tegasnya.

Alhasil, Pemerintah Daerah selama ini hanya melakukan penyederhanaan prosedur saja. Ia menegaskan, tidak ada perda yang dihapus dalam rangka memuluskan semangat reformasi birokrasi seperti arahan Pemerintah Pusat.

a�?Masih banyak aturan yang ada di kami yang belum diselaraskan dengan aturan di Pemerintah Pusat,a�? tandansnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka