Ketik disini

PELESIR

Kasus Hutan Sekaroh, Negara Rugi Rp 62 Miliar

Bagikan

MATARAM-Dua ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor, Mataram, kemarin (10/10). Mereka menjabarkan proses penetapan Hutan Sekaroh dan hasil kerugian negara akibat adanya sertifikat hak milik dalam kawasan hutan.

Saksi ahli pertama, Abimanyu Pramudya Sakti menjelaskan, proses pengukuhan kawasan hutan didahului penunjukan wilayah untuk dijadikan hutan. Setelah penunjukan, akan dilakukan penataan. Tujuannya untuk mengetahui berapa luas dan batas kawasan tersebut.

“Setelah itu dituangkan dalam berita acara tata batas, yang mana dalam berita acara ini terdiri dari beberapa panitia daerah, seperti camat, BPN, Dinas Kehutanan. Di proses iniA� sekaligus untuk menginventarisir pihak ketiga,” kata Abimanyu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”149″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Berita acara tata batas itu, lantas disahkan dan ditindaklanjuilti dengan penetapan melalui SK Kementerian. Untuk proses pengukuhan Hutan Sekaroh, dimulai sejak tahun 1982, melalui penunjukan kawasan hutan di wilayah NTB. Proses ini berlanjut dengan kegiatan penataan batas dengan pengesahannya di tahun 1994.

“Di tahun 2002, proses penetapan dilakukan dengan keluarnya SK kementerian,” jelas dia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Wasita Triantara sempat menanyakan kepada saksi, apakah di kawasan hutan bisa timbul hak di atasnya?. Apalagi setelah adanya tata batas definitif.

Menurut Abimanyu, hal tersebut bisa saja dilakukan, selama tetap mengacu pada peraturan yang ada.

A�”Suatu lahan atau lokasi dapat diterbitkan haknya, apabila sudah melalui proses pelepasan kawasan hutan dan seizin kementerian,” kata dia.

Secara yuridis, kata Abimanyu, sejak penunjukan suatu wilayah menjadi kawasan hutan, sudah tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan kehutanan.

Penasihat hukum terdakwa, Rofiq Ashari sempat menanyakan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam ranah tipikor atau malah tindak pidana kehutanan.

Menjawab ini, Abimanyu menjelaskan mengenai apa itu tindak pidana kehutanan. Kata dia, kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan kehutanan, tanpa melalui perizinan di kehutanan, masuk dalam tindak pidana kehutanan. Karena itu, orang yang memiliki hak di dalam kawasan hutan masuk dalam kategori tindak pidana itu.

“Masuk dalam tindak pidana kehutanan,” jawab Abimanyu.

Sementara itu, peneliti pada Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim Kementerian LHK Setiasih Irawanti menjelaskan mengenai kerugian negara di Hutan Sekaroh. Kata dia, terbitnya suatu hak seperti sertifikat di dalam kawasan hutan termasuk dalam okupasi. Okupasi sendiri berarti menduduki kawasan hutan tanpa izin.

“Iya termasuk okupasi kalau tanpa izin dari pemerintah atau negara. Dalam hal ini Kementerian LHK, karena hutan lindung dikelola kemnterian,” kata dia.

Akibat perbuatan yang dilakukanA� terdakwa secara bersama-sama, Kementerian LHK telah mengalami kerugian hilangnya aset negara berupa hutan seluas 413.902 meter persegi. Perhitungan ini berdasarkan Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Negara di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret 2017.

Nilai ekonomi total (NET) hutan lindung Sekaroh merupakan penjumlahan nilai ekonomi kayu hasil reboisasi dengan tanaman reboisasi jenis sonokeling dengan tahun tanam 1994 dan 1995, nilai ekonomi flora dan fauna yang hidup pada hutan lindung Sekaroh, serta nilai ekonomi jasa wisata yang disediakan kawasan hutan tersebut.

Besarnya kerugian Negara yang diakibatkan okupasi kawasan hutan lindung Sekaroh dapat didekati dengan Nilai Ekonomi Total hutan lindung Sekaroh yakni sekitar Rp 62 miliar.

a�?a��Jadi nilai kerugian negara yang dialami sekitar RpA�62.092.815.949,” beber Setiasih.

Menurut Setiasih, nilai kerugian negara itu merupakan nilai pasti. Bukan perkiraan, sebab mereka menggunakan rumus hitungan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

Ditemui usai sidang sekitar pukul 20.00 Wita, penasihat hukum terdakwa Rofiq Ashari mengatakan, sesuai dengan pendapat ahli, apabila terjadi pelanggaran, itu diatur dalam tindak pidana kehutanan.

“Artinya ini bukan masuk dalam ranah tipikor, apabila prosesnya melalui undang-undang kehutanan,” katanya.

Rofiq juga menyoroti nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Menurut dia, yang dijelaskan ahli adalah potential loss, bukan riil kerugian negara. Berdasarkan putusan MK, kerugian negara itu harus nyata.

“Jadi sebenarnya tidak ada kerugian negara itu. Selain itu, ahli ini juga seorang peneliti, kalau kita melihat SEMA, yang seharusnya melakukan penghitungan negara adalah BPK,” ujarnya.

Selain itu, dari penjabaran ahli juga disebutkan bahwa nama terdakwa tidak masuk dalam penelitian saksi ahli, yang menyebabkan timbulnya kerugian negara.

“Pertama kerugian negara itu harus riil, itu unsur dalam korupsi, satu unsur gugur, maka gugur semua, tidak ada tipikornya. Nama terdakwa juga tidak ada yang menimbulkan kerugian negara dari penelitian saksi,” pungkas dia.(dit/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka