Ketik disini

Headline Metropolis

Realisasi Anggaran Tak Capai Target, Gubernur Meski Tanggung Jawab

Bagikan

MATARAM-Masih rendahnya realisasi anggaran dinilai merupakan cerminan kinerja kepala daerah. Baik buruknya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mencerminkan kinerja kepala daerahnya. Sebab, pada akhirnya penilaian kinerja realisasi anggaran menjadi tanggung jawab seorang gubernur kepada masyarakatnya.

Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan mengatakan, pemerintah bisa membuat seribu alasan. Tapi bila terus menerus seperti itu maka wajar jika publik mempertanyakan.

Ketika faktanya realisasi anggaran tidak pernah sesuai target yang ditetapkan, maka di sanalah peran gubernur dan wakil gubernur untuk membina jajarannya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Makanya cobalah Pak Gub dan Wagub ini konsen dia. Jangan marah-marahin staf. Evaluasi secara benar,a�? ujarnya, kemarin (13/10).

Seperti diberitakan koran ini, hingga kemarin, realisasi keuangan Pemprov baru mencapai 61,99 persen sementara realiasi fisik lebih besar dengan angka 74,18 persen, dengan total APBD NTB tahun 2017 mencapai Rp 5,4 triliun. Padahal target realisasi keuangan pada Oktober ini harusnya 84,4 persen. Sementara target realisasi fisik harusnya 88,14 persen.

Biro Kesra menjadi satu-satunya OPD yang masuk zona merah. Belanja anggarannya masih di bawah 50 persen. Dengan capaian itu, Gubernur tidak ingin kecolongan. Karenanya kata Irnadi, ia mengingatkan bawahannya agar penyimpangan target realisasi bisa ditekan.

Untuk mendorong kinerja Organiasi Perangkat Daerah, maka kata Johan harus ada penghargaan bagi yang kinerjanya bagus, dan hukuman bagi yang kinerjanya buruk. Dengan demikian, birokrasi akan bekerja lebih baik. Jika orang bekerja tidak diberikan penghargaan, maka akan bekerja apa adanya.

a�?Ya berhenti dululah sibuk-sibuk Pilkada dan Pilres segala macam,a�? kata politisi PKS itu.

Terkait realisasi anggaran, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H Irnadi Kusuma membela diri. Dia menjelaskan, serapan anggaran pemprov yang baru mencapai 61,99 persen saat waktu efektif tersisa dua setengah bulan sebenarnya masih dalam posisi yang ideal. Tidak tergolong rendah karena OPD yang berada di zona merah tidak banyak.

Hanya Biro Kesra saja. Itu pun bila MTQ sudah terlaksana, mereka bisa mengejar ketertinggalan dalam hal realiasi keuangan. Mereka berjanji di depan gubernur untuk menuntaskan di bulan November.

a�?Kalau dikatakan rendah, tidak juga, masih bisa ditolelir,a�? kata mantan Karo Pemerintahan itu.

Jika dewan menganggap gubernur kurang fokus mengawasi bahawannya, Irnadi membantahnya. Karena menurutnya, gubernur tetap memantau kinerja jajarannya. Malah dengan rutin menggelar rapat pimpinan setiap bulan, itu menunjukkan gubernur terus mengontrol bawahannya.

Tidak hanya saat rapat pimpinan, bahkan pada waktu-waktu tertentu melalui aplikasi Teppa, gubernur tetap melihat kerja OPD. Meski pun akhir-akhir ini kerap keluar daerah, tapi ia tidak pernah mengabaikan tugas.

a�?Kontrol tetap dilaksanakan, termasuk dalam hal ini capaian anggaran tetap dipantau,a�? tandasnya. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka