Ketik disini

Kriminal

Otak Penjarah Hutan Dompu Teridentifikasi

Bagikan

MATARAM-Penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menetapkan FA (inisial, Red) sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan. Dia diduga melakukan penyalahgunaan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di wilayah Dompu.

Menurut keterangan penyidik, FA merupakan pemegang izin HTR pada kawasan hutan negara kelompok hutan Toffo-Pajo RTK-42, di Kabupaten Dompu. Dalam kasus ini, tersangka selaku penerbit surat angkutan kayu jenis Sonokeling, namun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penetapan tersangka terhadap FA, berawal dari penangkapan yang dilakukan tim gabungan dari Kodim 1614/Dompu, pada Juni lalu. Ketika kodim berhasil menghentikan 1 unit truk fuso dengan nomor polisi L 8950 UF dengan tujuan ke Jawa Timur.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Ketika digeledah, petugas menemukan kayu olahan jenis Sonokeling sebanyak 270 batang. Proses itu berlanjut hingga penyidik menentapkan FA sebagai tersangka dugaan tindak pidana kehutanan.

Penyidik Dinas LHK NTB Astan Wirya mengatakan, dari rangkaian pemeriksaan saksi dan barang bukti, pihaknya meyakini jika FA merupakan orang yang bertanggung jawab dalam upaya penyelundupan kayu Sonokeling ke luar wilayah NTB.

a�?Sudah cukup alat bukti, karena itu kita tetapkan dia sebagai tersangka,a�? kata Astan, kemarin (15/10).

Dalam penyidikan yang dilakukan, petugas melihat jika FA menjalankan peran sebagai pelaku intelektual perambahan hutan di Toffo Pajo. Dia menyalahgunakan izin HTR untuk merusak hutan.

a�?Yang bersangkutan mengorganisasi dan mendanai untuk melakukan perusakan hutan,a�? ujar dia.

Atas dugaan pelanggaran itu, A�FA kini terancam hukuman maksimal 18 tahun di dalam penjara. Dia juga bisa dikenai denda paling banyak Rp 5 miliar. Kata Astan, setelah menetapkan FA sebagai tersangka, penyidik memutuskan untuk menahannya. a�?Sudah kita tahan. Kita titipkan di Polda NTB,a�? kata dia.

Lebih lanjut, Astan berharap dengan pihaknya yang memproses hukum aktor intelektual, bisa membuat masyarakat tidak takut. Lebih pro aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran hutan di wilayah mereka.

a�?Ini juga untuk mendorong kepedulian masyarakat, demi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi yang akan datang,a�? pungkas dia.(dit/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka