Ketik disini

Metropolis

Kepala Bappeda Kota Mataram Yakin RTRW Selesai Desember

Bagikan

MATARAM-Kabar terbaru terkait revisi perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, akhirnya mulai ada titik terangnya. Itu setelah Kepala Bappeda Kota Mataram yang belakangan sulit ditemui dan dikonfirmasi, akhirnya bisa dimintai keterangan.

Usai menghadap bersama Ketua Pansus RTRW HM Nur Ibrahim ke Sekda Kota Mataram, Kepala Bappeda H Amiruddin mengatakan, tiga dari dua poin pekerjaan rumah yang masih mengganjal revisi perda RTRW sudah dituntaskan. a�?Jadi, sekarang hanya satu yang belum tuntas. Yakni KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),a�? kata Amir.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Dua hal yang sudah dituntaskan antara lain Rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Rekomendasi ini langsung diserahkan pada Pemerintah Kota Mataram, oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI. a�?Diserahkan pada Mister Wartan, Asisten II (Setda Kota Mataram) kemarin,a�? jelasnya.

Bentuknya berupa Surat Rekomendasi Penyusunan Peta Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Lalu yang kedua yakni mengenai Pal Batas antara Kota Mataram dengan Pemerintah Lombok Barat.

a�?Ini sudah ditanda tangani oleh Bapak Bupati (Lombok Barat), kemarin sudah disetujui,a�? jelasnya, sembari menunjukan dua foto surat penting yang menjadi dasar tindak lanjut revisi perda RTRW. a�?Jadi batas-batas kota sudah connect,a�? imbuhnya.

Sedangkan untuk Pal Batas sejak tanggal 25 September kemarin sudah dikerjakan pihak ketiga. a�?Untuk mendukung penyelesaian KLHS, juga telah dilakukan tiga kali Focus Group Discussion (FGD),a�? tutur Amir.

a�?KLHS ini yang akan menggambarkan kira-kira kondisi dampak dari perubahan RTRW seperti apa,a�? rincinya lagi.

Mereka yang mengerjakan adalah para ahli dan konsultan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Amir menaksir pengerjaan KLHS akan tuntas pada November. Maka setelah tiga poin ini tuntas, selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian ATR/BPN.

a�?November ini proses (KLHS) selsai, ya (selesai RTRW) Desember inilah,a�? ujar Amir terlihat percaya diri.

Ia mengakui lamanya proses sampai akhirnya hasil revisi Perda RTRW diundangkan, telah membuat rencana investasi di Kota Mataram banyak yang terhambat. Hanya saja Amir mengatakan, ini bukan atas dasar kesengajaan atau kelalaian dari pihaknya. Tetapi murni proses panjang yang harus dilalui dalam penyusunan revisi Perda RTRW.

a�?Kalau bolanya di tangan saya, cepat saya bawa lari. Tapi ini kan bergulir di luar,a�? cetusnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RTRW Kota Mataram HM Nur Ibrahim mengatakan, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito ingin mengetahui perkembangan revisi. Karena itu mereka berdua dipanggil untuk menghadap.

a�?Ya memang sudah aturan main pemerintah, kita harus ikuti itu. Sekian hari di kota, sekian hari di provinsi, sekian hari di BIG, sekian hari di Kementerian ATR. Jadi butuh proses,a�? ujar Nur.

Ditanya apakah poin Lombok Peaker jadi salah satu statement politik untuk menekan agar revisi bisa dipercepat? Nur tersenyum. a�?Semua kita akomodir yang penting BIG sudah setuju,a�? ujar politisi Partai Golkar ini. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka