Ketik disini

Headline Praya

Rapat di Hotel Harus Lapor Inspektorat

Bagikan

PRAYA-DPRD Lombok Tengah (Loteng) kini wajib melapor ke Inspektorat jika ingin menggelar rapat di luar gedung dewan. Kebijakan tersebut, sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

a�?Alhamdulillah kami pun tetap melaksanakannya,a�? kata Sekwan DPRD Loteng Raden Mulyatno Junaidi kepada Lombok Post, Sabtu (28/10) lalu.

Ia mengaku, rapat-rapat di luar gedung DPRD, tetap digelar. Alasannya karena ruang rapat dan ruang sidang tidak representatif. Jumlahnya terbatas.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”105″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Saat ini beber Mulyatno ruang rapat dewan hanya dua unit saja. Meliputi, ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan ruang paripurna. Sisanya empat ruangan komisi-komisi.

Atas dasar itulah, tekan Mulyatno rapat dewan terkadang dilaksanakan di hotel. Itu pun, rapat-rapat yang menyangkut urusan satuan kerja pelayan masyarakat (SKPM), atau pembahasan APBD. a�?Kalau sudah rampung gedung baru, di wilayah Jontlak. Insya Allah, tidak lagi dihotel,a�? ujarnya.

Kendati demikian, tambah Mulyatno setiap kali rapat di luar, sekretariat dewan tetap menyampaikan beberapa hari, bahkan minggu sebelumnya ke Inspektorat. a�?Memang harus seperti itu,a�? tegas Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara, terpisah.

Selain melaporkan lokasi rapat, lanjut Aswatara sekretariat juga wajib melaporkan, apa saja yang dibahas dewan, berapa orang yang hadir dan fasilitas apa saja yang digunakan. Intinya, sekretariat tidak boleh menutup-nutupi dan melindungi kegiatan dewan.

Hal itu juga, tambah Aswatara berlaku bagi para wakil rakyat. Mereka, tidak boleh menggelar rapat secara tertutup. Apa pun itu pembahasannya. Jika melanggar, publik berhak melaporkan ke Inspektorat. Bila perlu ke KPK. a�?Ingat itu baik-baik,a�? serunya.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka