Ketik disini

Headline Metropolis

2018, Rp 160 Miliar Pendapatan Hilang

Bagikan

MATARAM-Tahun 2018, kapasitas fiskal NTB diprediksi tak akan mengalami lompatan besar. Bahkan, pendapatan asli daerah senilai Rp 160 miliar yang didapat tahun ini, sudah dipastikan tak akan ada lagi tahun depan.

Pendapatan itu yakni potensi pendapatan dari dividen PT Daerah Maju Bersaing yang nilainya Rp 90 miliar, dan pendapatan pengembalian senilai Rp 70 miliar. Sementara di sisi lain, kebutuhan belanja pembangunan cukup besar.

Banyak komponen belanja baru yang harus dibiayai Pemprov NTB. Misalnya, untuk honor guru SMA/SMK non PNS asal kabupaten/kota, membutuhkan dana Rp 120 miliar.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” post_type=”portfolio” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

a�?Mau tidak mau kita harus mengintensifkan sumber pendapatan yang ada,a�? kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB H Iswandi, kemarin (30/10).

Dengan kondisi itu, Bappenda tahun depan menurutnya harus bekerja lebih keras. Apalagi target pendapatan pasti akan meningkat. Iswandi meminta kepada seluruh jajarannya, termasuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di masing-masing daerah harus bekerja ekstra.

a�?Begitu banyak tuntutan pembiayaan daerah yang harus dibiayai. Maka kitalah yang harus mengisi. Kita dituntut meningkatkan realisasi,a�? katanya kepada peserta sosialisasi pajak daerah, di Hotel Lombok Plaza.

Sumber PAD yang perlu dintensifkan adalah retribusi. Ia mengakui, selama ini banyak potensi retribusiA� daerah yang belum digarap maksimal. Misalnya sektor perikanan kelautan dan sektor pertanian. Pengalaman selama ini, banyak potensi yang tidak tertagih di sana. Hanya penyewaan aset daerah oleh pihak ketiga yang memberikan kontribusi besar salama ini.

Itu sebabnya, saat yang sama Bappenda menggelar Bimbingan Teknis bagi para pejabat daerah yang menangani retribusi. Sekaligus untuk memperbaiki basis data objek retribusi. Sebagai dasar penagihan di 2018.

A�a�?Kita ingin retribusi ini memberikan kontribusi yang terus meningkat untuk PAD kita,a�? ujarnya.

Target retribusi tahun 2017 mencapai Rp 18 miliar. Tapi naik di APBD perubahan menjadi Rp 24 miliar. Hingga saat ini realisasi baru 65 persen. Ia ingin agar realisasi retribusi terus digenjot. Sebab, tahun depan target meningkat menjadi Rp 32 miliar. Agar target tahun depan tercapai, maka langkahnya mulai disiapkan sejak saat ini.

Selain retribusi, Bappenda juga berupaya untuk menggenjot realisasi pajak. Kepada bidang yang menangani pajak daerah Iswandi mengingatkan kalau waktu tinggal dua bulan. Target harus segera terealisasi. Jangan sampai lalai dan tidak memenuhi target hingga akhir tahun.

Per November ini, perubahan tarif pajak kendaraan bermotor dari 1,5 persen menjadi 1,7 persen akan resmi diberlakukan. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. a�?Mudahan perubahan tarif ini tidak mengurangi semangat wajib pajak memenuhi kewajibannya,a�? harap Iswandi.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda H Muhammad Husni menambahkan, realisasi pajak daerah hingga 27 Oktober mencapai Rp 955 miliar atau 83 persen. Masih ada sisa Rp 188 miliar yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir.

Realisasi pajak itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 249 miliar, BBNKB Rp 254 miliar, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 163 miliar. Juga Pajak Air Permukaan Rp 762 juta, dan Pajak Rokok Rp 287 miliar. Dengan persentase 83 persen, Husni optimistis target pendapatan bisa dicapai hingga akhir tahun. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka